28 December 2010

Kades Sukamulya Pungut Biaya Lisdes

 Garut, Ina-Ina.
     Penerima Bantuan Listrik Perdesaan bagi masyarakat yang berhak menerima Tahun 2010 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Garut baru dilaksanakan sebagian, diantaranya hasil temuan dan investigasi di lapangan peruntukan Desa Suka mulya Kecamatan Talegong. Secara keseluruhan dari 50 warga per Desa yang berhak menerima Bantuan Listrik Perdesaan (Lisdes) tersebut belum tuntas pemasangannya, namun tak ubahnya membuat rasa kecewa bagi warga masyarakat yang katagori kurang mampu karena terkesan ditekan secara halus tapi sifatnya memaksa warga untuk membayar biaya pemasangan Lisdes sebesar Rp. 250.000,- per KWH dengan daya 450 Watt per KK atau per umpi.
Share:

PESTA BUKU BANDUNG 2011 BUKU WISATA KEHIDUPAN

Dalam gambat tampak ketua pameran H. Hasan Sagita ( Tengah ) didampingi Koordinator Acara Ir. H. Sumbodo ( kiri ) dan koordinator lelang stan Hj. Rema Karyanti S,Dra ( Kanan ). saat melakukan pelelangan stan di Gd. Landmark Jl. Braga No. 129 Bandung beberapa waktu yang lalu.
Bandung, Ina-Ina.   IKAPI ( Ikatan Penerbit Indonesia ) Jawa Barat bekerjasama dengan PEMKOT BANDUNG kembali mengadakan Pesta buku Bandung 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 15 Pebruari 2011 di Landmark Convention Hall Jl. Braga No. 129 Bandung.
    Pameran buku selalu menawarkan harapan dan gagasan baru bagi semua pihak, baik dari penerbit, pengarang, pemerintah, organisasi penerbit, maupun masyarakat perbukuan. Setidaknya semua pameran buku selalu beroriantasi kepada wisata buku; satu wisata ilmu yang memperluas wawasan bagi kehidupan. 
Share:

13 December 2010

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, DR. Acfitra Salamm,APU :

Perlu Revitalisasi Program Kepemudaan


UPT PP – PON bukan hanya milik Jakarta tapi milik pemuda seluruh Indonesia

Bandung, INA-INA.
Jeane Ratna Sarief S.Kom
“Sarana dan Prasarana yang ada di Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pemberdayaan Pemuda Dan Olahraga Nasional (UPT PP-PON ) Cibubur disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas dalam rangka menunjang kelancaran upaya peningkatan mutu dan produktivitas sumber dayan manusia Indonesia di bidang kepemudaan dan keolahragaan”.
Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Jeane Ratna Sarief S.Kom mengatakan bahwa PP-PON memiliki peran dan fungsi pemberdayaan, maka nilai-nilai pemberdayaan itu kami lihat sebagai upaya pengembangan nilai-nilai potensi dan kreativitas, dimana sasaran pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan diharapkan bisa berkembang manfaatnya secara langsung bagi masyarakat dan bisa mengkristal dalam bentuk prestasi dan kebanggan bagi bangsa dan negara.  selengkapnya
Share:

08 December 2010

Kesan Dan Pesan Rektor Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) DR. Cecilia Lauw

Dalam Rangka 12 Tahun 
Tabloid Indonesia-Indonesia Berkiprah
Rektor Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) DR. Cecilia Lauw membaca berita - berita yang disajikan Tabloid Indonesia-Indonesia di Ruang Kerjanya, Rabu, 8 Desember 2010.


Kesan dan Pesan Rektor UNPAR DR. Cecilia Lauw


Share:

28 November 2010

HUT Deklarasi Sancang Ke-3, Silaturahim Doa Untuk Bangsa

Walikota Bandung, H. Dada Rosada :
Wujudkan Bandung Aman Dan Kondusif Antar Umat Beragama

Walikota Bandung H. Dada Rosada mnyerahkan potongan tumpeng kepada Rektor Unpar Cecilia Lauw

Bandung, INA-INA.
         DEKLARASI Sancang pertama kali dicetuskan pada tanggal 10 November 2007, berisi lima butir kesepakatan yang ditandatangani oleh para ulama dan tokoh agama yang ada di Kota Bandung. Isi deklarasi sancang tersebut adalah umat beragama Kota Bandung adalah bagian dari Bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan; menjunjung tinggi nilai kemanusia-an; selalu berjuang untuk tegaknya hukum dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran hidup demi mencapai kebahagiaan bersama; selalu mengembangkan sikap toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati dan kelima selalu bekerja sama untuk berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan. selengkapnya
Share:

Bantuan Dana Insentif RT/RW, Linmas, Bawaku Makmur Dll

“Oknum Lurah Cipedes Diduga Lakukan Pungli”

Bandung, INA-INA. 
UJANG, yang notabene seorang oknum Kepala Kantor Kelurahan Cipedes Ke-amatan Sukajadi Kota Bandung diduga melakukan pungutan liar (pungli-red) seperti Bawaku Makmur Walikota, Insentif RT/RW, In-sentif Linmas, Honor Petugas Sensus Penduduk yang masing masing sebesar Rp. 50.000,-, rumor ini berhembus kencang tatkala ada warga masyarakat yang merasa curinga dengan tindak tanduknya selama ini, menurut informasi dari salah seorang warga masyarakat yang enggan di tulis jatidirinya mengatakan, selain adanya dugaan pungutan liar tersebut, lurah Ujang juga tidak transparan mengenai uang sewa Gedung Aula Kantor Kelurahan untuk resepsi dan sewa kios serta salon yang besarannya mencapai jutaan rupiah. selengkapnya
Share:

23 November 2010

Disdik Kota Bandung Disinyalir Potong 27%

“Proyek DAK Perpustakaan SDN Ciburuy Tidak Transparan”

Bandung, INA-INA.  
     Pengerjaan Proyek fisik yang di alokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri Ciburuy, Kota Bandung dinilai tidak transparan, menurut pengakuan dari pihak sekolah bahwa pengerjaan fisik DAK Perpustakaan 2010 tidak melibatkan pihak sekolah dan sepenuhnya di kerjakan oleh pemborong sedangkan dalam hal ini SDN Ciburuy hanya terima kunci saja.
Share:

EXPO Pendidikan Kejuruan Jawa Barat EPITECH-5

 Bandung, INA-INA.
         Pembangunan jangka menengah pada sektor pendidikan adalah meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan serta meningkatkan relevansi terhadap dunia kerja. Maka dipandang perlu adanya sikap kompetitif dari pengelola SMK yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sekolah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas terhadap penyelenggara pendidikan sekolah kejuruan kepada masyarakat dan stakeholder, kiranya, selengkap
Share:

19 November 2010

“Saritem Gadis Belia Asal Kota Kembang”

Bandung, INA-INA.
          Berbagai versi mengenai sejarah asal mula saritem sebagai kawasan prostitusi. Nama Saritem memang tidak asing lagi bagi masyarakat terutama masyarakat Jawa Barat. Apalagi bagi pria yang punya hobi bertualang cinta. Bahkan karena informasi dari mulut ke mulut nama Saritem semakin dikenal di sebagian masyarakat yang ada di luar wilayah Jawa Barat. selengkapnya
Share:

14 November 2010

Anggaran PNPM Mandiri 2011 Mencapai Rp. 13,138 Triliun

Bandung, INA-INA. 
       Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prasetijono Widjojo mengatakan bahwa pemerintah menaikkan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dari Rp 12,1 triliun tahun ini menjadi Rp 13,138 triliun pada 2011. PNPM mendapat proporsi terbesar dari seluruh alokasi pengentasan kemiskinan 2011. Hal tersebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat,” ungkap Preasetijono pada temu Media di Gumilang Regency, Jalan Dr. Setiabudhi, Bandung (12/11). selengkap
Share:

12 November 2010

Abang Becak Dan Kusir Delman Dapat Pembinaan SATPOL-PP Kota Cimahi

Cimahi, INA-INA.
             Kota Cimahi sudah sepuluh tahun ini berbenah sejak perubahan dari kotif menjadi Kota Cimahi terus membangun mulai gedung gedung bertingkat,perkantoran sampai pelebaran jalan dan angkutan jalan tidak terkecuali pembinaan kepada awak angkutan mulai dari supir sampai abang becak dan delman, (11/11) lalu. Selengkap
Share:

Irfan Suryanagara :

Indoboxing Jangan Sampai Beralih Ke Bangsa Lain


Lembang, INA-INA
          Dewan Pembina Seni Bela Diri Indoboxing, Irfan Suryanagara menyatakan bahwa seni bela diri tradisional harus lebih dilestarikan daripada seni bela diri negara asing yang kini lebih diminati. "Seni bela diri tradisional Indoboxing ini jangan sampai beralih ke bangsa lain, karena indoboxing tidak kalah dengan seni bela diri lainnya,” kata Irfan pada acara silaturahmi Indoboxing Bracabawa Inausantara di Sasana Kerta Medal Guriang, Kp. Nyalindung, Desa Cibogo, Kec. Lembang, Kamis (11/11). selengkapnya
Share:

11 November 2010

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada :

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada :: "Dalam Tubuh Warga Kota Bandung Banyak Mengalir Darah Pahlawan Bandung, INA-INA. Samangat hari pahlawan setidaknya memp..."
Share:

Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada :

Dalam Tubuh Warga Kota Bandung Banyak Mengalir Darah Pahlawan


          Bandung, INA-INA. 
        Samangat hari pahlawan setidaknya memperkuat komitmen dalam mewujudkan warga Bandung bermartabat. Wujud dari warga yang memiliki kehormatan, kebanggaan dan jati diri. Warga yang tidak saja memiliki kepedulian terhadap alam lingkungan tapi juga kepekaan sosial. Siapapun warga Bandung, menurutnya bisa jadi pahlawan penyelamat lingkungan, bisa jadi pejuang kali bersih, juga jadi pahlawan dibidang.bidang kehidupan lain. "Tidak menkonsumir narkoba, tidak terlibat kriminalitas jalanan pun bisa disebut pahlawan.
         Hal tersebut dikatakan Walikota Bandung, H. Dada Rosada pada peringatan hari pahlawan tingkat Kota Bandung, di Plaza Balaikota, Jalan Wastukancana 2 Bandung, Rabu (10/11). selengkap
Share:

10 November 2010

Rully Mutiara, SH.,MH Kasi Pidum Kajari Bale Bandung : Akan Saya Panggil Jaksanya

Diduga Menzinahi Istri Orang, 
Kades Cinanggela Dinilai Bejad Moral
 
Kab. Bandung, INA-INA.
         Berawal dari merebaknya rumor mengenai adanya perselingkuhan/perzinahan antara Roni, Kepala Desa Cinanggela dengan Tuti, istri Ace warga Kp. Cianjing Desa Cinanggela Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung kini warga masyarakat Desa Cinanggela dilanda mosi tidak percaya terhadap sang Kepala Desa yang dinilai telah merusak nama baik dan mengotori desanya.
         Meskipun telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dituduh turut serta menghilangkan nyawa seseorang, namun hukuman penjara yang dijalani oleh sang kades menurut beberapa warga masyarakat sangat melukai hati rakyat kecil, bagaimana tidak Roni hanya menjalani hukuman dibawah satu tahun sedangkan maling ayam saja bisa mencapai tahunan.Selengkapnya
Share:

09 November 2010

08 November 2010

Polsektabes Astanaanyar Sweeping Toko Mainan Senpi

Bandung, INA-INA
        Kepolisian Sektor Kota Besar Astanaanyar Bandung melakukan sweeping ke toko-toko yang menjual senjata api mainan dijalan Cibadak Kota Bandung, dan meminta pengelolanya menunjukan senpi mainan tersebut. Dalam razia tersebut, puluhan senpi mainan yang sekilas mirip aslinya itu langsung disita. Razia tersebut menyita perhatian warga dan pembeli yang berada di kawasan Jalan Cibadak. Polisi menyambangi dua tempat yakni toko Bawean dan Harmony.
       Sweeping tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsekotbes Astanaanyar Kompol Rudy Purnomo, Senin, (8/11/2010).
selengkapnya
Share:

07 November 2010

Kasie Pemeriksaan Satpol PP Kota Bandung, Nono Sumarno,SH.,MH :

“Bandung Masih Tetap Menarik”
Bandung, INA-INA.
          “KOTA Bandung Ulang Tahun Yang ke-200, sebuah umur yang cukup tua, harapan semoga Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BER-MARTABAT dapat terwujud, sehingga pembangunan dan tata kota di kota Bandung yang terkenal dengan sebutan paris van java ini tetap sukses dan Bandung kembali sejuk. Perhelatan akbar memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung Ke 200 yang melibatkan masyarakat merupakan elemen penting sejarah yang memberikan keuntungan bagi dinamika kota ini. Masyarakat bakal merasa memiliki Bandung dengan lebih utuh, sehingga bisa menjaga lingkungannya dengan baik”.
           Hal tersebut diutarakan Kepala Seksi Pemeriksaan Satuan Polisi Pa-mong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Nono Sumarno,SH.,MH ketika bincang-bincang dengan Indonesia-Indonesia, diruang kerja, jalan Martanegara, belum lama ini. selengkapnya
Share:

03 November 2010

Presiden Direktur PT. Duta Nusa Internasional Syafiardi

 Konsep Bisnis Modern dengan sistem CRP Plus

Bandung, INA-INA.
          Ribuan leader PT. Duta Nusa Internasional (DNI) yang tersebar di seluruh Indonesia padati aula PT. Perum Perhutani Jawa Barat, (9/10) lalu.
PT. DUTA NUSA INTERNATIONAL (DNI) adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, perindustrian, percetakan dengan jasa pemasaran komoditas produk yang berbasis E-Commerce yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 2010 dan berpartisipasi dalam menciptakan potensi bisnis untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya melalui Konsep Bisnis Modern dengan sistem CRP Plus. selengkapnya
       
Share:

03 October 2010

PELATIHAN PRA TUGAS FASILITATOR KECAMATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

      Kepala BPMPD Prov. Jabar, Dr.Ir.H. Dadang Mohamad.MSCE :
Wujudkan Kesejahteraan Dan 
Kemandirian Masyarakat Miskin Perdesaan
 
Bandung, INA-INA.
          PELATIHAN Pra Tugas Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Se Provinsi Jawa Barat dilaksanakan efekti selama 11 hari. Sejak bulan Juni 2010 telah dilakukan kesepakatan/kontrak kerja antara fasilitator dengan pemerintah yang diwakili oleh Satker PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai fasilitator kecamatan dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk itu kesepakatan/kontrak kerja tersebut agar dipedomani dengan sebaik-baiknya sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, Dr.Ir.H. Dadang Mohamad. MSCE pada Pembukaan Pelatihan Pra Tugas Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Se Provinsi Jawa Barat, bertempat di Hotel Perdana Wisata Jalan Jenderal Sudirman No. 66-68 Bandung, (21/9) lalu.
        Pelatihan yang dihadiri Satker PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Barat, Koordinator Konsultan Manajemen Provinsi Jawa Barat, dan Pelatih/Fasilitator Kabupaten/ Fasilitator Keuangan/ Fasilitator Teknik Kabupaten.
          Dalam kesempatan tersebut, Dadang memaparkan tentang visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yaitu tercapainya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Dan ditetapkan 5 (lima) misi yang harus direalisasikan dalam mendukung pencapaian visi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yaitu 1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing. 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi local. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tamping lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 5. Meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dan kualitas demokrasi.
          Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, kata Dadang tentunya terdapat kendala dan perlu dipecahkan bersama antara lain jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2010 sebanyak 4,77 juta (11,27% Penduduk Jawa Barat), sebelumnya berjumlah 4,98 juta orang (11,96% penduduk Jawa Barat). Walaupun penduduk miskin tersebut mengalami pe-nurunan sebesar 0,69 juta, namun apabila dilihat data tersebut penduduk miskin di Jabar jumlahnya masih cukup besar.
         Menurut Dadang, dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsure masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk diberdayakan, tidak lagi sebagai obyek melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan dirinya sendiri.
       Sebelum program PNPM Mandiri tahun 2007 diluncurkan, diawali dengan program pengembangan kecamatan (PPK) yang diluncurkan pada tahun 1998. PNPM Mandiri ini dijadikan sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beser-ta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, serta prog-ram percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik, dan pada tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan program pengembangan infrastruktur social ekonomi wilayah (PISEW) yang difokuskan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Selanjutnya PNPM Mandiri diperkuat pula program pemberda-yaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/ ector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2009 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.
        Perlu kami sampaikan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai visi yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Adapun misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah, 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. 2. Pelembagaan system pembangunan partisipatif. 3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local. 4. Peni-ngkatan kualitas dan kuantitas prasa-rana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat. 5. Pengembangan jaring-an kemitraan dalam pembangunan.
       Dalam rangka pencapaian visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan tersebut strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan system pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program pengembangan kecamatan (PPK) sebelumnya.
       Lebih lanjut Dadang mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat dari tahun 1998 sampai dengan 2010 (PPK, PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi) mendapat bantuan dana Rp. 2.624.725. 000.000,- yaitu dari APBN sebesar Rp. 2.416.525.000.000,- dan APBD Kabu-paten sebesar Rp. 208.200.000.000,- di 17 Kabupaten/398 kecamatan/3871 desa. Bantuan tersebut nilainya sangat fantastis, kita yang diberi amanah untuk melaksanakan program tersebut harus bertanggungjawab penuh dan menyukseskannya dengan sebaik-baiknya.
        Dalam kesempatan tersebut Dadang menyampaikan beberapa hal kepada peserta Pelatihan Pra Tugas Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu : 1. Ikuti pelatihan ini dengan sunguh-sungguh. 2. Banyak bertanya kepada pelatih apabila materi yang disampaikan belum mengerti. 3. Tunjukan kemampuan dan pengetahu-an yang dimiliki dalam setiap diskusi. 4. Jaga kesehatan selama mengikuti pelatihan. M. Edwandi
Share:

24 August 2010

Sekda Prov. Jawa Barat, Lex Laksamana :
Rakor BMSS Wujudkan Kesepahaman 
Dan Langkah-Langkah Konkrit

             Bandung, INA-INA.
             Sejak dimulainya program TNI Manunggal membangun Desa Tahun 1980/1981 dengan saat ini, telah dilaksanakan sebanyak 84 manunggal dengan menghasilkan berbagai kegiatan fisik dan non fisik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan melalui program TMMD perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang dilaksanakan secara terpadu antara elemen TNI dan jajaran Pemerintah disemua tingkatan,” hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi Program TMMD dan BSMSS, Lex Laksamana dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi BSMSS, bertempat di Aula H. Mutawali BPMPD Prov. Jabar, Jl. Soekarno Hatta No. 466 Bandung, (9/8) lalu .
              Selain peserta, Rakor tersebut juga dihadir oleh Asisten Teritorial Kasdam III/Siliwangi, Kepala BPMPD Prov. Jabar.
              Dikatakan Lex Laksamana bahwa sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Rakor Program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa ini meliputi : 1. Meningkatnya kesamaan pemahaman antara elemen TNI dan jajaran pemerintah yang tercermin dari semakin mantapnya keterpaduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. 2. Meningkatnya profesionalisme elemen TNI dan Jajaran pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat di lokasi sasaran sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. 3. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya dalam program Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).
             Disamping itu, kata Sekda bahwa pelaksanaan program BSMS Sharus dapat memelihara dan meningkatkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur seperti budaya gotong royong, yang akhir-akhir ini sempat luntur akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Mengenali budaya daerah dan adat istiadat desa lokasi sasaran akan sangat membantu dan menjadi salah satu strategi yang dapat diandalkan dalam memotivasi masyarakat dalam upaya mengurangi ketertinggalannya.
             Berkaitan dengan pelaksanaan program BSMSS ini strategi pemberdayaan masyarakat harus tercermin dalam proses pelaksanaannya, sehingga dapat menciptakan sinergitas keterpaduan antara program-program pemerintah dengan program-program yang dibutuhkan masyarakat , melalui proses ini program pemerintah dan program masyarakat akan saling mengisi, saling melengkapi dan saling mendukung dalam suatu pola pelaksanaan yang integrative,” ujar Lex Laksamana yang juga merupakan Ketua Tim Asistensi Program TMMD dan BSMSS Jabar.
             Lex berharap Rakor ini hendaknya dapat diwujudkan adanya kesepahaman dan langkah-langkah konkrit, baik ditataran kebijakan maupun operasional, guna mendorong mantapnya koordinasi disemua tahapan kegiatan pelaksanaan BSMSS.
             Pada kesempatan tersebut Lex Laksamana menyampaikan beberapa hal, yaitu 1. Upayakan guna meningkatkan kembali budaya gotong royong dalam pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan program BSMSS. 2. Dalam pelaksanaan program BSMSS berupa peningkatan dan pengembangan kegiatan fisik yang telah dibangun dalam program TMMD yang lalu, mendapat dukungan APBD Kabupaten/Kota juga mendapat dana penunjang dari APBD Provinsi Jawa Barat serta swadaya masyarakat desa lokasi sasaran. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaannya perlu direncanakan dengan cermat sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam mencari kebutuhan pokoknya sehari-hari. 4. Keamanan dan keselamatan kerja senantiasa di utamakan dan diperhatikan untuk menghindari timbulnya kerugian dan kecelakaan yang tidak diinginkan. 5. Pra kegiatan BSMSS supaya lebih ditingkatkan volumenya agar selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 6. Selama kurun waktu 14 hari melaksanakan kegiatan tersebut usahakan agar semua pihak yang terkait khususnya elemen TNI dan jajaran pemerintah senantiasa mampu memberikan keteladanan dan perilaku yang baik sehingga kehadiran program bhakti siliwangi manunggal satata sariksa ditengah-tengah masyarakat membawa keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. 7. Memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota dan jajaran TNI yang telah menyelesaikan pelaksanaan Program BSMSS Tahun 2010 ini. Edwandi
Share:

20 August 2010

KH Hasyim Muzadi :
Dishalati Atau Tidaknya Jenazah
Adalah Keimanan Bukan Kriminalitas

            Jakarta, INA-INA.
           Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didorong untuk berani melawan tekanan dan mampu bersikap adil dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi,” kata Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Jum’at (20/8). 
           Dikatakan Hasyim bahwa hal itu jauh lebih efektif daripada menerapkan sanksi tidak dishalatinya jenazah orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Cukuplah kita mendorong KPK agar adil dan berani melawan tekanan, tidak perlu dikaitkan dengan ibadah shalat jenazah. "Karena sistem, tatalaksana, serta perilaku penegak hukum di Indonesia belum tentu optimal berisi keadilan. Masih sangat banyak kerawanan penyalahgunaan hukum," ungkap Hasyim. 
          Kalau KPK dijadikan sebagai ukuran, banyak orang yang tidak tersentuh KPK, belum lagi praktik mafia hukum yang membungkus kezaliman dengan keadilan. "Kesalahan administratif dikriminalkan, sementara dedengkot koruptornya lolos karena mampu membagi uang dan `power sharing` secara merata," kata Hasyim.
         Oleh karena itu, lanjut pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Depok itu, terkait perlu tidaknya shalat jenazah bagi koruptor ada baiknya kembali pada kitab "Sulam Taufiq dan Safinatunnajah", kitab fikih paling dasar di kalangan NU, yakni ukuran dishalati atau tidaknya jenazah adalah keimanan bukan kriminalitas. "Kalau kita ingin akurat dalam hukum fikih sosial, terlebih dahulu harus mengamati disiplin ilmu yang lain serta kondisi lapangan," katanya. Tim R
Share:

15 August 2010

Pemerhati Masyarakat, Deni Sonjaya, SH :

“Perlunya Peraturan Pemerintah Mengenai Eks Tanah Adat”

             Bandung, INA-INA.
            HAK seorang warga negara yang memiliki bidang tanah tetapi bidang tanah tersebut masih berstatus Eks adat perlu mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah yang mengaturnya, hal tersebut tentunya harus dilengkapi dengan data-data pendukung yang akurat sebagai salah satu upaya dalam menentukan penelitian dari pihak Pemerintah itu sendiri, sebagai contoh: seseorang yang merasa memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat pasti akan mempertahankan hak miliknya, manakala ada pihak-pihak lain yang mengusik atas kepemilikannya tersebut oleh pihak-pihak lain/ bahkan dari lingkungan keluargannya sendiri.
           Dalam tatanan kehidupan masyarakat, kepemilikan atas bidang tanah yang masih berstatus eks adat sering terjadi permasalahan, umumnya hal itu terjadi karena yang disebabkan oleh adanya data pendukung dari masing-masing pihak yang menurutnya memiliki kekuatan, karena masing-masing pihak memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan dan memilikinya. Namun pada kenyataanya untuk menyeleksi hal itu Pemerintah dalam melaksanakannya pekerjaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, karena untuk menentukan hal tersebut harus dilengkapi dengan payung hukum yang jelas dan dilaksanakan oleh tenaga Akhli yang proposional.
          Sementara saat ini payung hukum yang ada hanya bagaimana tata cara pendaftaran hak bahwa bidang tanah tersebut ketika akan disertifikatkan, adapun mengenai bagaimana tata cara transaksi peralihan hak atas tanah yang masih berstatus Eks tanah adat tidak ada suatu peraturan yang baku dan dibenarkan oleh suatu aturan yang dapat diperta-nggungjawabkan secara hukum. Sementara munculnya suatu permasalahan selalu dipicu oleh ada-nya data-data yang masih menggunakan data-data lama, seperti istilah-istilah perpajakan masa lalu yang di buat olah Kantor Dinas Luar (KDL) yang diantaranya Yaitu : Kohir, Persil Blok, Kikitir dsb. Sementara keberadaan dokumen tersebut harus diadakan suatu penelitian yang bersifat khusus oleh Aparatur lembaga yang membidanginya atau aparat hukum yang handal, dan untuk hal itu Pemerintah dituntut untuk kerja keras dalam menyelesaikannya karena hal demikian tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga sering terjadi menimbulkan korban yang ujung-ujungnya timbul konflik yang berkepanjangan dan berlanjut ke Pengadilan.
        Menyikapi permasalahan tersebut diatas, menggugah seorang Pemerhati masyarakat Deni Sonjaya, SH dirinya sudah sering menjadi penengah dalam menyelesaikan Konflik tanah yang masih berstatus eks adat, bahkan dirinya sering dimintai pendapatnya oleh pihak yang merasa bermasalah atas hal ini bahkan sering pula dimintai keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara baik di Pengadilan, Kepolisian maupun oleh para penegak hukum lainnya.
Umumnya kasus tersebut sering muncul karena mungkin adanya kesalahan data yang dipicu oleh ada-nya surat-surat ganda yang antara lain adanya sertifikat ganda, nomor Kohir sama tetapi namanya berbeda atau juga karena data silsilah keturunan Akhli Waris yang tidak sesuai dengan faktanya.
         Selain itu, kata Deni yang tak kalah penting dari masalah kepemilikan tanah eks adat seharusnya mengacu kepada benar dan tidaknya dalam hak pewarisan dari silsilah keluarga dimana susunan keluarga (Pewaris) tersebut disahkan (diakui) oleh lembaga /instansi yang mena-nganinnya. Kenapa hak waris menjadi tolok ukur dalam sengketa tanah ? Sebab menurut Deni punya landasan yang kuat dan diatur oleh agama, bisa atau tidaknya seseorang memili-ki bidang tanah eks adat berdasarkan susunan Akhli Waris yang benar.
        Pembahasan dalam permasalahan hukum pertanahan dirinya selalu berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku dan mengacu kepada Azaz praduga tak bersalah serta mengupayakan antara pihak-pihak yang bertikai untuk bisa saling memahami dan mengakui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak berdasarkan fakta dan data pendukung yang diajukannya, hal tersebut sebagai salah satu bahasan dipengadilan maupun diluar pengadilan. Biasannya kasus tanah eks adat tidak tertlepas dari masing-masing lembaga yang ada saat ini, yaitu : Kantor Pertanahan (BPN), Kecamatan, Kelurahan, Pajak (PBB), Polisi, Jaksa dan Lawyer, dari kesemua unsur tersebut diharapkan bisa menghasilkan suatu pemahaman yang sama dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan yang bisa diakui secara hukum dan untuk hal ini saya belum melihat adanya tanda-tanda yang menuju kearah itu dan yang ada hanya berbicara hukum dan hukum saja sementara acuan dan peraturannya tidak begitu jelas dan apabila tanda-tanda kearah perbaikan/ penyempurnaan tersebut sudah ada, maka saya berharap bahwa penanganan masalah hukum pertanahan harus disesuaikan dengan karakteristik dari daerah itu sendiri sehingga dalam penanganan tersebut di sesuaikan dengan buku pedoman atau petunjuk teknis yang telah disesuaikannya baik mengenai bagaimana tatacara untuk melakukan transaksi peralihan atas hak tanah pendaftaran hak termasuk urusan sengketannya, jangan seperti sekarang penyelesaian masalah di daerah perkotaan disamakan dengan didaerah pedesaan.
             Menyikapi permasalahan tersebut diatas, Deni punya pemikiran sebagai berikut bahwa yang harus disikapi oleh Pemerintah, yaitu bahwa keberadaan Buku Letter C, Letter B dan produk-produk lain yang di keluarkan oleh Kantor Pajak (KDL) ketika itu yang sekarang ini berada Kantor Kelurahan atau Kecamatan, perlu di ditinjau kembali keberada-annya agar pengelolannya dapat terkontrol dengan baik, selain itu pula perlu peningkatan SDM yang membidangi pelayanan pertanahan baik dikecamatan maupun dikelurahan melalui pendidikan khusus yang mengarah kepada profesiaonalme sebagai pemangku jabatan yang ber-sifat khusus (akhli) dan yang lebih penting dari itu semua apabila buku-buku lama (Letter C, Letter B dan istilah-istilah eks pajak tersebut) masih diperlukan, maka sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan buku tersebut agar sipengelola tidak bingung atau tidak salah kaprah dan terjebak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga pihak kelurahan, kecamatan tidak selalu jadi bemper institusi, apabila terjadi sengketa.
             Sebagai abdi negara dan sebagai pemerhati sosial dirinya dalam men-yelesaikan konflik tanah eks adat tersebut selalu berupaya untuk tidak merasa terbebani oleh siapapun, ia tetap akan memegang teguh pada suatu keadilan dengan mekanisme yang ada, karena seberat apapun masalah tersebut setidaknya harus ada upaya untuk penyelesaian, dan kita jangan sekali-kali menyimpang dari niat yang tulus, serta harus menpunyai komitmen jihad yang kuat agar kita mendapat ridho dan keberkahan dari ALLOH SWT Amin.
             Disela-sela akhir pembicaraannya dengan Indonesia-Indonesia Deni berharap kepada para pejabat institusi / lembaga hukum yang membidangi masalah ini agar senantiasa berupaya untuk menuju pada arah perbaikan dan penyempurnaan sistem sehingga yang selama ini banyak terdengar menyalahkan institusi Kelurahan dan Kecamatan maka hal itu tidak akan terdengar lagi dan pada kesempatan inipun Deni berpesan dan menghimbau kepada warga masyarakat, apabila ingin membeli sebidang tanah atau rumah, belilah tanah yang sudah memiliki kekuatan hukum (Sertifikat), atau setidaknya berkoordinasi terle-bih dahulu oleh pihak kelurahan atau kecamatan setempat dan hal ini sangat membantu bagi sicalon pembeli sehingga perlakuan tersebut menurut hukum bisa dikatagorikan sebagai pembeli yang beritikad baik serta berfungsi pula sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari. Edwandi
Share:

Ketua DPD APERSI Jabar, Dra.Hj. Ainoor Kardiman :

“Iklim Usaha Perumahan Di Jabar Belum Begitu Optimal”

          Bandung, INA-INA
          DEWAN Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Provinsi Jawa Barat berdiri sejak tahun 1998, dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Namun demikian, eksistensi pengembangan anggota APERSI dalam memberikan partisipasi pada pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya RS dan RSH bagi masyarakat berpenghasilan meneng-ah dan rendah (MBM/MBR) setiap tahun terus meningkat. Bahwa partisipasi tersebut dapat terwujud berkat kebijakan pemerintah yang konsisiten, serta dukungan seluruh stakeholder di bidang perumahan dan permukiman, sehingga proble-matika yang terjadi dapat dicarikan solusi secara bersama-sama. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD APERSI Jawa Barat, Dra. Hj. Ainoor Kardiman yang didampingi oleh Bendahara DPD APERSI Jabar Dra. Rahayu, ketika ditemui Indonesia-Indonesia, di Sekretariat DPD APERSI Jabar, Jalan Parakan Ayu II No. 5 Bandung, (13/7) lalu.
          Lebih lanjut Hj. Ainoor menerangkan bahwa memasuki tahun 2010, iklim usaha pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah Jawa Barat, belum begitu optimal, sehingga masih terjadi baclog dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini disebabkan antara lain, karena daya beli masyarakat yang masih rendah, hambatan lainnya masih seputar peijinan dimana pelayanan satu atap yang berprinsip mudah, cepat dan murah belum dapat sepenuhnya direalisasikan untuk semua daerah kabupaten dan kota se-provinsi Jawa Barat, sedangkan per-masalahan listrik belum adanya sosialisasi mengenai juklak, juknis, biaya serta waktu penyelesaiannya, namun demikian tetap dirasakan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan perumahan RsH dengan memberikan bantuan-bantu-an berupa bantuan sarana dan prasa-rana bagi pengembang yang memba-ngun perumahan sederhana, sehingga diharapkan harga rumah tidak melonjak naik walaupun harga bahan bangunan naik. Karena bantuan dan dukungan dari pemerintah selama ini sangat dirasakan peng-aruhnya bagi seluruh pengembang yang membangun perumahan RsH di wilayah Jawa Barat, maka masih sangat di harapkan bantuan, duku-ngan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pembangunan perumahan khususnya RsH dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang,” ujar Hj. Ainor.
          Hj. Ainor menambahkan bahwa anggota DPD APERSI Jabar mengalami peningkatan, yang sebe-lumnya hanya berjumlah 120 peng-embang, sekarang sudah mencapai 200 pengembang. DPD APERSI Jabar hingga Juli, telah membangun sekitar 9.000 unit RSH dari target 18.000 unit yang dicanangkan pada 2010.
         Sementara itu, Bendahara DPD APERSI Jabar Dra. Rahayu mengungkapkan bahwa DPD APERSI Jabar akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-III. Sebagai wujud dina-mika perkembangan sebuah organi-sasi, maka pada setiap menutup akhir masa bakti, dilakukan kegiatan permusyawaratan yang merupakan ajang bagi pengurus yang akan me-ngakhiri masa baktinya untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya selama melaksanakan tugas-nya sebagai pengurus DPD.
         Rahayu menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar APERSI, musyawarah daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat daerah masing-masing dan diadakan sekali 3 tahun, dewan wewenang menetapkan program umum organisasi di daerah, menetetpakna rencana kerja daerah tiga tahunan sebagai penjabaran program umum nasional organisasi, menilai laporan pertanggungjawaban DPD, menerima pengunduran diri DPD serta memilih dan menetapkan DPD masa bakti berikut, menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan Munas, peraturan organisai, keputusan DPP.
           Rahayu juga mengatakan bahwa MUSDA Ke-III DPD APERSI Jawa Barat, sarat dimuati dengan pesan-pesan perjuangan untuk tetap menjaga agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman tetap dapat berjalan dengan cepat, sehingga dapat meng-urangi backlog (kesenjangan) penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Oleh Karena itu, DPD APERSI Provinsi Jawa Barat, terus mendorong peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se- Jawa Barat dalam rangka melaksanakan hak kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pasokan rumah bagi rakyat sesuai dengan amanah PP No. 38 Tahun 2007.
         Dra. Rahayu menyatakan bahwa Musda Ke-III Apersi Jabar akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2010, bertempat di Hotel Horison Bandung. Penyelenggaran MUSDA ini, untuk melakukan penyesuaian pola gerak dan langkah organisasi dengan kebijakan baru pemerintah dalam pembangunan perumahan rakyat, memberikan arah kepada pengembang ang-gotanya dalam melaksanakan peran serta pada pembangunan perumahan rakyat sesuai kebijakan Pemerintah, dan sebagai pemenuhan terhadap konstitusi organisasi. MUSDA Ke III APERSI Jabar ini, dengan tema pokok : Optimalisasi kemitraan APERSI Jabar dengan seluruh stake-holders dalam rangka percepatan pembangunan RSH yang ramah lingkungan, sedangkan sub temanya yaitu APERSI Jawa Barat mendukung maksimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pembangunan perumahan RsH di wilayah Jawa Barat.
         Menurut Dra. Rahayu, untuk memperkaya masukan dalam kerangka penyusunan program kerja maupun pembekalan kepada para pengembang, maka dalam kesempatan Musda tersebut, diselenggarakan pula diskusi panel dengan meng-hadirkan pembicara/nara sumber yaitu Menteri Perumahan Rakyat, dengan topik pembahasan tentang Target Pembangunan perumahan rakyat pada RPJM 2010 2015, dan kebijakan pembiayaan perumahan rakyat melalui fasilitas likuiditas. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan topic pembahasan tentang, Kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat dalam memberikan kemudahan guna mendorong partisipasi pengembang untuk merealisasikan target pemba-ngunan perumahan rakyat di Jawa Barat. General Manager PLN Regional Jawa Barat dan Banten, dengan topic bahasan tentang dukungan pa-sokan listrik yang mudah, cepat dan murah dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat di Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. BANK BTN (Persero), dengan topic bahasan tentang pengenalan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas (FL).  M. Edwandi
Share:

24 July 2010

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti

TABLOID INDONESIA-INDONESIA: Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti: " Jakarta , INA-INA. Anggota DPR yang sering bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika anggota D..."
Share:

Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti

         Jakarta , INA-INA.
        Anggota DPR yang sering  bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika
anggota DPR tidak hadir atau sering membolos, dan bagaimana bisa mengkritisi persoalan, bagaimana bisa memberikan argumen yang baik pada pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo  seusai diskusi di Jakarta, Sabtu.
         Menurut Bambang, sanksi terhadap anggota DPR yang sering membolos sebaiknya diusulkan pimpinan DPR kepada partainya masing-masing untuk diadakan pergantian antar waktu agar memberikan efek jera. "Jika sanksinya berupa pemotongan gaji dan insentif saya kira belum memberikan efek jera.
          Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa usulan agar dilakukan pergantian antar waktu (PAW) disampaikan pimpinan DPR setelah anggota DPR yang bersangkutan diberikan peringatan hingga tiga kali agar tidak sering membolos. Namun setelah diberikan tiga kali peringatan masih sering membolos, sebaiknya pimpinan DPR mengusulkan kepada partainya masing-masing untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW).
"Jika ada anggota DPR yang di-PAW karena sering membolos akan memberikan efek jera bagi anggota DPR lainnya, baik dari fraksi yang bersangkutan maupun dari fraksi lain," kata Bambang.
         Masih menurut Bambang, usulan yang disampaikan Badan Kehormatan DPR akan anggota DPR yang sering membolos dilakukan pemotongan gaji, gagasan tersebut sudah cukup baik.
        Anggota DPR bekerja, kata dia, digaji oleh rakyat yang dikelola negara. Usulan pemotongan gaji hingga 60 persen terhadap anggota DPR yang sering membolos masih ringan dan belum memberikan efek jera.
         Karena anggota DPR periode 2010-2015 yang dipilih secara langsung, katan Bambang, secara ekonomi umumnya sudah mapan sehingga jika dilakukan pemotongan gaji hingga 60 persen, belum efektif dalam mengatasi persoalan.
         Bambang juga mengusulkan, untuk mengetahui seorang anggota DPR hadir atau tidak di gedung DPR, pada rapat-rapat di fraksi, komisi, dan rapat paripurna, serta rapat di alat kelengkapan lainnya, sebaiknya diberlakukan sistem absensi sidik jari.
Dengan mengunakan absensi sidik jari, maka absensinya harus menggunakan sidik jarinya sendiri tidak bisa diwakili orang lain.
         Menurut dia, sistem absensi di DPR selama ini masih model lama yakni menggunakan tandatangan, sehingga bisa ditandatangani oleh orang lain.Tim R
Share:

10 July 2010

Presiden SBY Minta Aparat Tindak Perusak Moral

         Jakarta, INA-INA.
         Aparat penegak hukum diminta bertindak jika ada perbuatan tidak terpuji, merusak nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan serta melanggar hukum. Tragedi akhlak yang melanda sebagian dari masyarakat kita, seperti perilaku yang sangat menyimpang dan menodai nilai-nilai agama dan kesusilaan," hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mengajak para orangtua benar-benar membimbing putra putrinya dengan akhlak yang baik.
        Presiden SBY menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah. Hadir pada acara tersebut Menteri Agama Suryadharma Ali dan sejumlah menteri kabinet serta para Duta Besar negara sahabat dan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Imam Suprayogo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/7/2010) malam.
       Menurut SBY, manakala perbuatan tidak terpuji tersebut, merusak nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan juga melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan. Itulah  saya berharap aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara tegas dan penuh tanggung jawab. "Presiden SBY tidak merujuk kasus tertentu yang dianggapnya melanggar norma agama dan kesusilaan, tata nilai dan budaya yang luhur dari peradaban Islam harus terus diwariskan dan dikembangkan. Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma kehidupan bangsa yang mulia harus dijauhi," katanya.
      SBY berharap kepada para guru, agar dapat mendidik murid-muridnya dengan norma dan nilai serta budi pekerti yang luhur. "Kepada para ulama dan pemimpin benar-benar mengarahkan umatnya agama dengan moral dan ahlak yang baik. "Jangan biarkan perilaku buruk dan merusak nilai-nilai agama, moral dan akhlak terus berkembang di tengah masyarakat kita." Tim R
Share:

07 July 2010

Ketua Paguyuban Kades & Perangkat Desa Wahyu Manunggal Kab. Cilacap, Ahamad Khozan S.Ip

            Siap Kerahkan Kades dan Perangkat Desa Ke Gedung DPR RI
             Cilacap, INA-INA.
             PADA rapat koordinasi antar pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa “Wahyu Manunggal” Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, selaku Ketua, Ahmad Khozan Sip., menyatakan, “Sikap Wahyu Manunggal tidak akan berbicara terlebih dahulu tentang program-program yang ditawarkan sama Parade Nusantara sebelum Parade Nusantara memenuhi janjinya akan mengegolkan RUU tentang desa untuk di sahkan menjadi Undang-undang tentang Desa,” elas Khozan Kades Salebu Kec. Majenang dibalai desa Kubangkangkung belum lama ini.
            Khozan mengatakan,“ Pada prinsipnya Wahyu Manunggal siap mengerahkan anggotanya para kepala desa dan perangkat desa sebanyak-banyaknya manakala RUU tentang Desa tidak di sahkan menjadi UU tentang Desa. “ Cilacap akan datang dengan beribu ribu kades dan perangkat desa ke gedung DPR RI jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekan lain se Indonesia dalam menyuarakan aspirasi agar RUU tersebut segera di tetapkan menjadi Undang-undang tentang desa” tegas Khozan.
              Menurut Khozan, Pengaturan tentang desa saat ini terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan. Pertama, UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan Desa. “ Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32/2004, pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. “ ujar Khozan. selengkapnya............
Share:

06 July 2010

Plt Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji : Pendidikan Sebagai Dasar Membentuk Karakter

             Cilacap, INA-INA.
            ANAK adalah harapan Bangsa untuk itu maju dan tidaknya suatu Nega-ra tergantung bagimana Bangsa dan Negara ini di kelola secara benar. Pendidikan adalah sebagai modal dasar utama dalam membentuk sifat karakter dan kepriba-dian anak, pendidikan dapat men-jadikan seseorang anak menjadi Beriman, Taqwa, Cerdas, Terampil, dan sehat,” ujar Tatto Suwarto Pamuji, Plt. Bupati Kabupaten Cilacap pada acara HUT IGTKI PGRI ke-60 se-Indonesia di Pendopo Wikayakusuma Cila-cap belum lama ini.
            Dikatakan Tatto, “apalah arti-nya kita mempunyai kepandaian serta harta yang banyak tetapi akhlak kita tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, “lanjut Tatto.
            Acara yang dihadiri guru ter-sebut, diisi pula dengan pemberi-an bantuan pribadi Plt Bupati berupa uang sebesar Rp 5 juta bagi kepentingan pengembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Rudi.
Share:

Ka Disdikpora Kab.Cilacap, Drs.Sutanto, M.M.Pd., :

            Urgent Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Berbangsa dan Bernegara

             Cilacap, INA-INA.
           “ PANCASILA bukan masalah yang baru buat bangsa Indonesia dan saat Indonesia merdeka bangsa ini telah memilih Panca-sila sebagai dasar Negara. Dan Pan-casila menjadi sumber nilai funda-mental, pendorong bangsa untuk menuju cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia, Ibarat sebuah rumah maka pancasila sebagai pondasi dasar dalam kerangka Dasar sebuah rumah yang sedang dibangun lebih lanjut sutanto mengatakan “ benar apa yang dikatakan Ir. Soekarno “ pada tanggal 1 Juni 1945 sudah sangat jelas dan tegas bahwa pancasila adalah Dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia” ujar Drs. Sutanto,M.M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OLahraga Kab. Cilacap pada saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional “Kilas Balik Perjuangan The Founding Father”, yang diselenggarakan Taruna Merah Putih Kab. Cilacap di Gedung Pemu-da Bercahaya Cilacap, beberapa waktu lalu. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah guru dan pelajar se- Kab. Cilacap. selengkapnya......................
Share:

Ketua DPC Taruna Merah Putih Kab. Cilacap, Abas Rosyadi S.Ip., :

Kembalikan Bangsa Ini Pada Cita-cita Kemerdekaan

           Cilacap INA-INA.
          REVOLUSI adalah satu kalimat yang tak terpisahkan oleh para leluhur kita dalam berjuang membebaskan negeri dari kolonialisme. Kata-kata yang membakar patriotism negeri ini selalu bergema diseluruh pelosok negeri. Seiring perjalanan waktu yang terus berjalan kalimat tersebut menjadi fosil purbakala yang terlantar tanpa museum di maind set generasi Muda kekinian, hal ini tentunya merupakan babak baru yang memperihatinkan karena “JAS MERAH “ Jangan sekali kali meninggalkan sejarah yang di sampaikan Bung Karno “ dalam era globalisasi seperti sekarang ini sudah mulai ditanggalkan dalam maindset generasi muda saat ini.” Tegas Abas Rosyid S.Ip., Ketua DPC Taruna Merah Putih Kab. Cilacap pada Seminar Nasional “Kilas Balik Perjuangan Founding Father” di Cilacap, belum lama ini. selengkapnya...........
Share:

Ketua DPRD Kab.Cilacap, H.Fran Lukman S.Sos

Seimbangkan Antara UU Wajib Belajar dan Bekerja

          Cilacap, INA-INA.
          TEPUK tangan serta sorak sorai para penonton menan-dai pertandingan persahabatan antara keluarga besar DPRD dan jajaran Polres Kabupaten Cilacap di Stadion Wijayakusuma Gumilir Cilacap, beberapa waktu lalu.
          Diantara para pemain, hadir pula Ketua DPRD Cilacap H. Fran Lukman S.sos., yang dalam pertandingan tersebut harus berhadapan dengan Kapolres Cilacap. Pada babak pertama pasangan Ketua DPRD memenangkan pertandingan dengan perolehan angka 21-18 dan dilanjutkan pada babak ke dua yang dikahiri kemenangan tipis pasangan Ketua DPRD 21-20,” Saya dari sejak kecil sudah hobby dengan olahraga bulu tangkis atau badminton soalnya olahraga ini murah dan merakyat,” ungkap Fran.
          Terkait konsep program pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Kab. Cilacap yang sedang dilaksanakan, Fran menerangkan, Kabupaten Cilacap adalah pelopor SPP gratis, dan berobat gratis dan sebelumnya pemerintah pula telah mencanangkan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja. Bila UU Wajib Bekerja ini, diterapkan maksimalnya dapat mengurangi angka peng-angguran terutama di Kab. Cilacap. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai keseimbangan dalam pelaksanaan UU Wajib Belajar dan UU Wajib Bekerja,” jelas Fran.
Rudi
Share:

Definition List

Definition list
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Tabloid Indonesia-Indonesia. Powered by Blogger.

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate another link velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Followers

Followers

Pengunjung

Search This Blog

Blog Archive

Categories

BAHASA

Ordered List

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  2. Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  3. Vestibulum auctor dapibus neque.

Breaking News

Advetorial

Berita Terlaris

ARSIP BERITA

Recent Posts

PENASEHAT : DR.H. Dada Rosada, H.TB. Sudrajat Ghozali,, H.M. Wayan Soediana, Boyke Trisnadi W, Abah Muhamad Hifson, H. Karyudi, Gunawan Kusuma Hadi, Muhammad Monang Situmorang , , R. Kurnia, Agus Salide, SH, A. Husein Wijaya,, Zulkarnain Soleman, SE,SH, Abah Oom Johana, Mang Nana Sujana, HM. Dadang S, Cuncun Wijaya PEMIMPIN UMUM : Martika Edison PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : M. Edison WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Muhammad Hasbi DEWAN REDAKSI : M. Edison (Ketua), Muhammad Hasbi PEMIMPIN PERUSAHAAN : M.Hasbi, PENASEHAT HUKUM : Kantor Advokat/Pengacara Yani Arya, SH.MSi. & Rekan, Hayun Shobri, SH dan Rekan STAF KHUSUS : R.Ucok Hendra ,Uwa Endang Amud, Rahmat Hidayat Singkuat (RHS-ABG), Wilman, Yudhi Darmayuda, Beno W, Ervin M, Mami Salamah, Ebit,Dafon, Dedi Suryadi, Yati S, H. Dodi Suryadi, Dodo Gesat, Deden Dasep, Dadang Surachman, Amin Maulana,, Daniel Darmawan,SH, Tatang ST, Enjang, Abdul Rohim, Dafon, Wawan Genta, Rohyaman,, Asep Rahman BIRO KOTA BANDUNG: M. Edwandi, Dodo Gesat, Didin N, Nandar S, Asep DR, Oman R, Haryadi, Ayi Mulyana,Tengku Yusuf Noor Alhasan,, Fitri, Yefriando, Ully DO,, I. Gde Bayu Indrawan, Jerry Yosben, Dedi, Yansen P, Cecep R, Tri Susilo, Koswara, Ceko Janoko, KABUPATEN BANDUNG : H. Achmad Rohimin (Ka Biro ) Wahyudin , BANDUNG BARAT : Asep, Ali Anwar, Dedi.S, Dede Supratman, Adida Dimas, Atep Tatang, H. Hendri Budiman, Hendra Kurnia, Iman Firman, Teddy Taurus, Pian Sopian Kiwil, Ajat Sudrajat, Asep Suhendar, Dadang Surahman CIMAHI : Endang Amud Robby Setiawan, Syadan Fitra Buana, Wawan Supriawan, Ade Kusnadi SUMEDANG: Andi Rusmansyah, Asep Kurnia, Endang Suherman, Yansori, Wawan Gunawan CIREBON : - KUNINGAN/MAJALENGKA : - PURWAKARTA : TB. M. Sanusi, Ati Rusmiati, Meiss Christha Andaliqa SUBANG : T. Mustopa, Ponijo, Surya, Rasjaya Al Ayayi P KARAWANG : - BEKASI: - CIANJUR/SUKABUMI/BOGOR/DEPOK: A. Smith Hardi (Kepala Biro), Ayub Jumiati, Nendi Raoendi, SE, Aang Juarsa, Ahmad Jaelani, Sukatma, Loekito SP, Koestono PK , Adam Saleh TASIKMALAYA/ CIAMIS: Sobirin , Haris Andi Hasan GARUT : Epi Alfian, Rahmad Hidayat Singkuat,Yayan Dukuh, Asep Hernawan JAKARTA : Zulkarnaen S, Drs. Nano Haryono,MM, Lukman Febryan BANTEN : , Iroy Abdul Syukur JAWA TENGAH : - PEMALANG : Teguh Priyatno CILACAP : - PADANG / PESISIR SELATAN :Yefriando, Sri Handoyo, Abdullah JAMBI : Maman Sunardi, Agustiardi TARAKAN/KALIMANTAN :TERNATE : Zulkarnaen S BANGKA BELITUNG : Dodi Iskandar,SH BENGKULU : Asmawati, Sunoto KAB.MUKO-MUKO : Martika Effendi FOTOGRAFER: Sutrisno BAGIAN UMUM : Asep Sofian, Dedi PENGEMBANGAN & SIRKULASI/IKLAN & LITBANG: Institut Jurnalistik Indonesia. BANK : BJB Cabang Utama Bandung No. Rekening 00 131 00 180 47 73 a.n Martika Edison, Bank Mandiri Cabang Bandung Siliwangi No. Rekening 130.00.0980920.6 a.n Martika Edison REDAKSI/TATA USAHA/PERUSAHAAN : Jln. Sukagalih II No. 3 Cipedes - Sukajadi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia , Telp/Faks : 022-82063424, 081322077086, 082218883029 E-mail : tab.indonesia@ymail.com (isi diluar tanggungjawab percetakan) CATATAN : Sehubungan banyaknya laporan yang masuk tentang adanya yang mengatasnamakan Wartawan/Reporter/Koresponden Tabloid Indonesia-Indonesia. Oleh sebab itu, Wartawan Tabloid Indonesia-Indonesia selalu dibekali Tanda Pengenal dan Tercantum dalam Box Redaksi serta tidak diperkenankan menerima/ meminta imbalan apapun dari siapapun.

Unordered List

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.