24 July 2010

Anggota DPR Sering Bolos Sebaiknya Diganti

         Jakarta , INA-INA.
        Anggota DPR yang sering  bolos sebaiknya diganti. Bagaimana tahu perkembangan persoalan, jika
anggota DPR tidak hadir atau sering membolos, dan bagaimana bisa mengkritisi persoalan, bagaimana bisa memberikan argumen yang baik pada pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo  seusai diskusi di Jakarta, Sabtu.
         Menurut Bambang, sanksi terhadap anggota DPR yang sering membolos sebaiknya diusulkan pimpinan DPR kepada partainya masing-masing untuk diadakan pergantian antar waktu agar memberikan efek jera. "Jika sanksinya berupa pemotongan gaji dan insentif saya kira belum memberikan efek jera.
          Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa usulan agar dilakukan pergantian antar waktu (PAW) disampaikan pimpinan DPR setelah anggota DPR yang bersangkutan diberikan peringatan hingga tiga kali agar tidak sering membolos. Namun setelah diberikan tiga kali peringatan masih sering membolos, sebaiknya pimpinan DPR mengusulkan kepada partainya masing-masing untuk dilakukan pergantian antar waktu (PAW).
"Jika ada anggota DPR yang di-PAW karena sering membolos akan memberikan efek jera bagi anggota DPR lainnya, baik dari fraksi yang bersangkutan maupun dari fraksi lain," kata Bambang.
         Masih menurut Bambang, usulan yang disampaikan Badan Kehormatan DPR akan anggota DPR yang sering membolos dilakukan pemotongan gaji, gagasan tersebut sudah cukup baik.
        Anggota DPR bekerja, kata dia, digaji oleh rakyat yang dikelola negara. Usulan pemotongan gaji hingga 60 persen terhadap anggota DPR yang sering membolos masih ringan dan belum memberikan efek jera.
         Karena anggota DPR periode 2010-2015 yang dipilih secara langsung, katan Bambang, secara ekonomi umumnya sudah mapan sehingga jika dilakukan pemotongan gaji hingga 60 persen, belum efektif dalam mengatasi persoalan.
         Bambang juga mengusulkan, untuk mengetahui seorang anggota DPR hadir atau tidak di gedung DPR, pada rapat-rapat di fraksi, komisi, dan rapat paripurna, serta rapat di alat kelengkapan lainnya, sebaiknya diberlakukan sistem absensi sidik jari.
Dengan mengunakan absensi sidik jari, maka absensinya harus menggunakan sidik jarinya sendiri tidak bisa diwakili orang lain.
         Menurut dia, sistem absensi di DPR selama ini masih model lama yakni menggunakan tandatangan, sehingga bisa ditandatangani oleh orang lain.Tim R

No comments:

Post a Comment