20 August 2010

KH Hasyim Muzadi :
Dishalati Atau Tidaknya Jenazah
Adalah Keimanan Bukan Kriminalitas

            Jakarta, INA-INA.
           Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didorong untuk berani melawan tekanan dan mampu bersikap adil dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi,” kata Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Jum’at (20/8). 
           Dikatakan Hasyim bahwa hal itu jauh lebih efektif daripada menerapkan sanksi tidak dishalatinya jenazah orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Cukuplah kita mendorong KPK agar adil dan berani melawan tekanan, tidak perlu dikaitkan dengan ibadah shalat jenazah. "Karena sistem, tatalaksana, serta perilaku penegak hukum di Indonesia belum tentu optimal berisi keadilan. Masih sangat banyak kerawanan penyalahgunaan hukum," ungkap Hasyim. 
          Kalau KPK dijadikan sebagai ukuran, banyak orang yang tidak tersentuh KPK, belum lagi praktik mafia hukum yang membungkus kezaliman dengan keadilan. "Kesalahan administratif dikriminalkan, sementara dedengkot koruptornya lolos karena mampu membagi uang dan `power sharing` secara merata," kata Hasyim.
         Oleh karena itu, lanjut pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Depok itu, terkait perlu tidaknya shalat jenazah bagi koruptor ada baiknya kembali pada kitab "Sulam Taufiq dan Safinatunnajah", kitab fikih paling dasar di kalangan NU, yakni ukuran dishalati atau tidaknya jenazah adalah keimanan bukan kriminalitas. "Kalau kita ingin akurat dalam hukum fikih sosial, terlebih dahulu harus mengamati disiplin ilmu yang lain serta kondisi lapangan," katanya. Tim R

No comments:

Post a Comment