FESTIVAL BUDAYA & PARIWISATA
GUNUNG TANGKUBAN PARAHU 2012 SEGERA DIGELAR

Penghargaan Rekor MURI FBPGT 2011 lalu,
Bandung, INA-INA.
      Festival Budaya Dan Pariwisata Gunung Tangkuban Parahu (FBPGT) 2012 direncanakan akan digelar pada tanggal 15 April 2012, bertempat Seputar Gunung Tangkuban Parahu, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Materi Acara, Pagelaran Seni, Budaya, Kuliner Tradisional, Promosi Produk/Usaha, Penanaman Pohon, Peduli Lingkungan Hidup & Kehutanan.
   Sekretaris Panitia FBPGT, Deni Rangga menyatakan syukur Alhamdulillah  Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sangat mendukung kegiatan festival ini. Surat dukungan Disparbud Provinsi Jawa Barat sudah diterima Panitia Penyelenggara FBPGT 2012, Nomor 2101/556/Ke par, tanggal 14 Desember 2011, tentang Kegiatan Festival Budaya & Pariwisata Gunung Tangkuban Parahu 2012. Dan  Surat Rekomendasi Disparbud Provinsi Jawa Barat Nomor : 2102/556-Ke par, Tanggal 14 Desember 2011 tentang Rekomendasi Kegiatan Festival Budaya & Pariwisata Gunung Tangkuban Parahu 2012.
   Kang Deni menambahkan rasa kebersamaan atau yang biasa disebut solidaritas merupakan suatu wujud nasionalisme yang penting dan harus ditumbuhkan saat ini. Rasa kebersamaan dapat memberikan semangat atau spirit yang tangguh bagi masyarakat dan negara untuk terus membangun dan memajukan bangsa termasuk budaya nasional. Rasa kebersamaan ini semestinya harus dapat dirasakan pada setiap saat dan dimana saja. Sehingga rasa nasionalisme atau cinta tanah air dapat kita wujudkan dan dapat masyarakat nikmati secara merata. Rasa kebersamaan ini tidak hanya muncul saat terjadi bencana-bencana alam, keamanan negara diganggu oleh negara lain, warga negara kita disiksa oleh warga negara negara lain, tetapi mestinya muncul pada setiap saat dan tempat. Sehingga masyarakat menjadi aman dan tentram karena pejabat politik memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk membela rakyat agar menjadi maju dan hidup bahagia. Pejabat politik juga memiliki rasa kebersamaan dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan kebodohan yang masih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia walaupun kita sudah merdeka selama 66 tahun. Budaya nasional tidak hanya sekedar potensi yang dibangga-banggakan saja, hanya tercatat dalam tujuh keajaiban dunia atau menjadi logo atau simbol-simbol daerah saja tetapi dapat lebih dikelola menjadi aset yang bernilai ekonomi dan dapat mendatangkan income bagi negara dan masyarakat lokal. Globalisasi merupakan media yang dapat difungsikan oleh Bangsa Indonesia untuk mengelola budaya nasional menjadi go internasional. Sehingga masyarakat dunia mengetahui bahwa Indonesia itu luas dan budayanya beranekaragam. Indonesia tidak hanya pulau Bali, tetapi Indonesia ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan lainnya. Film “Love, eat and pray” yang sebagian ceritanya di Bali menjadi media promosi budaya nasional pada dunia internasional bagi Indonesia, walaupun Bali sudah menjadi trade mark pariwisata Indonesia.
     Berdasarkan konsep tersebut, kata Deni Rangga bahwa kekuatan nasional suatu bangsa tidak hanya terletak pada kekuatan militer saja. Tetapi dengan berakhirnya era perang dingin, maka kekuatan nasional suatu bangsa juga terletak pada kekuatan ekonomi yang dapat dicapai dengan cara mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya budaya nasional. Walaupun kita juga mengetahui bahwa tantangan budaya Barat atau westernisasi juga dirasakan begitu kuat pengaruhnya pada bangsa Indonesia saat ini. Dengan ditetapkannya Batik sebagai bagian dari kebudayaan oleh UNESCO, maka pada dasarnya bangsa Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus mengembangkan budaya-budaya nasional yang lain dari berbagai daerah untuk menjadi bagian dari kebudayaan dunia.
Budaya Nasional merupakan aset Bangsa Indonesia yang harus memperoleh perhatian terutama di era Globalisasi saat ini. Budaya nasional menjadi bagian penting negara Indonesia yang dapat dikembangankan dan dikelola sebaik-baiknya. Itu penting agar dapat berfungsi lebih luas tidak hanya sekadar warisan ataupun adat istiadat masyarakat Indonesia yang dirayakan ataupun dilaksanakan pada saat peringatan hari Sumpah Pemuda atau hari Pahlawan saja. Budaya nasional harus menjadi bagian dari aset Bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Tentunya perlu ada suatu kesadaran secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
     Kami Panitia Penyelenggara FBPGT 2012 mengundang Sahabat--Sahabat untuk bersama mensukseskan kegiatan ini demi melestarikan kearifan budaya lokal dan mempromosikan potensi wisata juga ekonomi kreatif, silahkan jika ada yang berminat untuk mengisi kegiatan juga mempromosikan produk", perusahaan dan kantor Anda, silahkan menghubungi Panitia,” ungkap Deni.
    Alamat Sekretariat Panitia ; Jalan Sukagalih II No.3 Cipedes Sukajadi - Kota Bandung Jawa Barat, Telpon 022-82063424, email : tab.indonesia@ymail.com
untuk Informasi hubungi, Kang Edison ; 081322077086, Kang Deni Rangga, 082184311606, Kang Hasbi, 08156116129, Uwa Endang Amud; 081214481511. Edwandi



Top of Form
Share:

Kasat Pol PP Kota Bandung, A.E. Ferdi Ligaswara,SH.,MH :

Pedagang Bermobil Akan Tindak Tegas 
 
Bandung, INA-INA.
    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung A.E. Ferdi Ligaswara,SH.,MH menyatakan bahwa Satpol PP Kota Bandung terus mengupayakan untuk menertibkan pedagang bermobil yang berjualan di badan jalan. Penertiban pedagang bermobil atau pedagang kaki lima (PKL) telah, sedang dan akan terus dilakukan. "Kita telah beberapa kali menertibkan pedagang bermobil bersama Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian karena memang jalan bukan untuk berjualan," kata Ferdi.
    Menurut Ferdi pedagang bermobil salah satu penyebab pula terjadinya kemacetan terlebih pedagang-pedagang tersebut selalu ada di tempat keramaian. "Mereka kan mobil bisa berpindah kemana-mana dan selalu mencari tempat yang ramai sama halnya dengan PKL umumnya sehingga itu membuat kemacetan. Karena itu, kami telah melakukan koordinasi dengan Dishub dan unsur Kepolisian. "Kita akan tindak tegas pedagang-pedagang tersebut bila setelah ditegur tidak didengar dan terus berulang-ulang maka kita gusur mobilnya," kata Ferdi.
   Menurutnya, beberapa hari kemarin pihaknya telah menggusur mobil pedagang yang berjualan di badan jalan. "Belum lama ini kami telah menggusur tiga mobil dan sebelumnya kita sudah menegur pedagang agar tidak berjualan di badan jalan lagi," ujarnya.  
    Ferdi mengakui, Pemerintah Kota Bandung tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah, namun sebaiknya sebagai warga negara yang baik harusnya mematuhi aturan dan dalam hal itu ialah lalu lintas. "Kita tahu belakangan marak pedagang bermobil atau PKL mungkin karena melihat ada peluang dan melihat banyaknya keramaian di Kota Bandung," kata Ferdi.
    Meski telah menindak tegas para pedagang bermobil, Ferdi mengakui hal itu belum optimal dalam capaian hasilnya karena dilapangan pedagang bermobil masih banyak. "Karena itu, kita terus tingkatkan koordinasi dengan Dishub dan Polisi bahkan kita juga telah berkordinasi dengan TNI dan ini memang masih proses sehingga kedepan kita akan terus upayakan pengoptimalan penertiban pedagang bermobil ataupun PKL," ujar Ferdi. Edwandi
Share:

Walikota Bandung, H. Dada Rosada

Walikota Bandung, H. Dada Rosada 
Diminta Segera Wujudkan Pembangunan Monumen
Gema Proklamasi (Monumen Radio) Di Kota Bandung 

 
Walikota Bandung, H. Dada Rosada
 Bandung, INA-INA.
     MENURUT Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Bandung, H. Sudirman menceritakan situasi Kota Jakarta dan Bandung Petang itu tegang, penjagaan ketat para serdadu Jepang masih terlihat, sehingga upaya untuk menyebar luaskan proklamasi Kemerdekaan penuh resiko karena moncong senjata Dai Nippon sewaktu-waktu bisa meletus dan merengut nyawa setiap orang.
    H. Sudirman yang juga penggagas Monumen Gema Proklamasi menambahkan secara heroik para pejuang radio Jakarta dan Bandung tidak peduli dengan bahaya yang mengintai. Kejadian sore itu sebenarnya sebagai tindak lanjut gagalnya rencana penyiaran langsung Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 mela-lui radio Jakarta dan Bandung. 
     Dalam buku sejarah pendirian Monumen Gema Proklamasi (Monumen Radio) yang ditulis oleh Kepala RRI Bandung, H. Bochri Rachman, SH waktu itu, “bahwa siaran langsung pagi itu tidak jadi dilaksanakan karena ketatnya penja-gaan serdadu Jepang dan terganggu-nya hubungan komunikasi telepon di Jakarta. Akhirnya naskah Prokla-masi kemerdekaaan itu disiarkan petang hari. Adalah Yusuf Ronodipuro pejuang Radio Jakarta dibantu kawan-kawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan melalui corong radio Jakarta tanggal 17 agustus 1945 jam 19.00 waktu Jawa atau 9 jam setelah Bung Karno membaca Teks Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
    Pada waktu yang bersamaan pukul 19.00 waktu Jawa. Sakti Alamsyah bersama kawan-kawan secara bergantian membaca naskah proklamasi kemerdekaan di depan corong radio Bandung. Pembacaan naskah proklamasi di radio Jakarta disiarkan dengan pemancar local berkekuatan 100 watt, sedangkan di Radio Bandung di pancar luaskan dengan pemancar gelombang pen-dek milik PTT berkekuatan 10 kilo watt sehingga mampu menembus dunia……
     Sebelumnya para pejuang Radio Bandung berhasil mengambil alih studio dan pemancar radio Bandung HOSOKYOKU di Jalan Tegalega dari tangan Jepang. Mereka lalu berupaya menghubungi para pemuda pos telegraf dan telefon (PTT) yang menguasai pemancar Radio di Dayeuhkolot dengan kekuatan 10 kilo watt. Pemancar inilah yang dipergunakan menyiarkan naskah proklamasi oleh Sakti Alamsyah bersama RA.Darja, Syam Amir, dan Odas Soemadilaga secara bergantian. Sedangkan di ruang operator ada Hasyim dan Sofyan Djunaedi, Sementara diruang control siaga para pejuang Radio Bandung seperti Herman Gansasmita, Brotokoesoemo, Memet Soediono, Sukaesih, dan Abdul Razak. Yang lainnya berjaga-jaga diluar studio dari segala kemungkinan serangan tentara Jepang.
    Naskah Proklamasi tersebut berulang-ulang dibacakan dalam ber-bagai bahasa. Aktifitas para pejuang radio baik Jakarta maupun Bandung dan daerah lainnya menimbulkan tindakan tegas tentara Jepang. Tidak sedikit para pejuang radio yang ditangkap dan ditahan.
    Didalam perjalan sejarah perjuangan radio, mempertahankan kemerdekaan, Radio Jakarta juga memanfaatkan pemancar PTT di Bandung untuk menyiarkan secara luas beritya tentang perjuangan rakyat Indonesia sehingga tersebar keseluruh dunia. Siaran ini di dengar di Inggris, Amerika, Australia, India, Bagdad, Irak, dll, dan mendapat respon antara lain dari BBC London, VOA, ALL India Radio, dan Radio Ceylon.
    Salah seorang saksi sejarah Imron Rosadi yang waktu itu sedang berada di Bagdad Irak bersaksi : “SAYA SEBAGAI KETUA PERHIMPUNAN ZAMUAL  SUBAN YANG ANGGOTANYA 11 ORANG MAHASISWA DAN PEKERJA ASAL INDONESIA DI BAGDAD, SAYA MALAM ITU MENDENGAR DARI RADIO BANDUNG NASKAH PROKLA-MASI. BEGITU GEMBIRANYA SAYA SEOLAH-OLAH PROKLAMASI ITU ADALAH ISTIQOSAH DAN DOA KAMI. ESOK HARINYA SAYA LARI KERUMAH KAWAN-KAWAN, SAYA MENDENGAR BAHWA INDONESIA TELAH MERDEKA”.
    Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Jakarta dan Bandung sangat berperan didalam menyiarkan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi penyebar luasannya ke dunia melalui pemancar radio milik jawatan PTT di Bandung. Dengan demikian maka sangat beralasan jika sejarah perjuangan pemuda radio diabadikan melalui monumen Gema Proklamasi (Monumen Radio ) di Bandung.
    Monumen ini akan menjadi lambang perjuangan Insan Radio di Indonesia didalam ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sangat banyak pejuang radio diberbagai daerah memberi peran yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI antara lain : pejuang Radio Surabaya, Jogyakarta, Solo, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Teng-gara, bahkan para pejuang radio di Maluku dan Irian. Dengan demikian maka monument radio di tanah air tercinta.
    Itulah sebabnya untuk pembangunan monument ini didatangkan tanah dan air dari seluruh Indinesia. Seluruh Stasion RRI di nusantara, radio swasta, radio komunitas mengirimlkan tanahdan air untuk dasr pembangunan monument ini. Ini adalah simbul perjuangan radio seluruh Nusantara dan menjadi milik bersama insan radio, pemerintah, dan masyarakat.
    Pembangunan monument radio ini mendapat respon besar dari Walikota Bandung H. Dada Rosada, yang juga penggagas karena menurut Dada, monumen ini memiliki nilai sejarah bangsa sekaligus memperin-dah kota.
    Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi, penggagas monumen, berke-inginan agar monumen ini tidak se-kedar monumen tetapi mampu ber-bicara tentang lintas sejarah perjua-ngan insan Radio dalam menggema-kan Proklamasi ke dunia.
    Pembangunan monumen radio ini adalah sebagai penghargaan atas pengorbanan para pejuang khususnya pejuang radio di Indonesia di dalam menegakan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Monumen Gema Proklamasi ini digagas dida-lam seminar Hari Radio ke-62 di Bandung 9 September 2007.
    Tokoh-tokoh RRI seperti Parni Hadi (Dirut LPP RRI), H. Suryanta Saleh (Mantan Dirut Perjan RRI), Hendro Martono (Ketua Dewas RRI) bersama seluruh jajaran Direksi dan Anggota Dewas Pemda Propinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, Legiun Veteran Kota dan Angkatan 45 Bandung, telah memperkuat ga-gasan pembangunan monumen ini.
    Para penggagas menginginkan monumen ini selain memperindah kota Bandung, juga simbul abadi pejuang radio. Penggagas terdiri dari: Dada Rosada (Walikota Bandung), H.Bochri Rachman, SH (Kepsta RRI Bandung), Drs. H. R. Baskara Alm. (Mantan Kepsta RRI Stasiun Nasional Jakarta), Drs. H.Tjutju Tjuarna ADIKARYA (Mantan Kepsta RRI Bandung ). R. Sudirman (Angkatan 45), Drs. R.Sulaeman ( RRI Bandung ), Drs. Aep Karman, MM. Hidayat (RRI Bandung), Drs. Nastah Anshari, Djadjad Sudrajat. SE, Endang Pudjiharti S.Sos.MM. Dra. Redno Desi Swasri M.Si dan Kokon Darmawan ( Generasi Muda ).
    Maksud dan tujuan pembang-unan monumen ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan bangsa \,khususnya pemuda radio Bandung dalam menegaskan kemerdekaan Indonesia. Selain itu monumen ini bertujuan mengingatkan bahwa pejuang radio turut berperan dalam kemerdekaan Indonesia dan mempertegas pentingnya sejarah bangsa Indonesia yang mempeng-aruhi pergerakkan kemerdekaan bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika.
    Menurut Ketua Generasi Penerus Perintis Kemerdekaan (GPPK) Provinsi Jawa Barat, R. Kurnia, MA, pembangunan Monumen Gema Proklamasi (Monumen Radio) di Kota Bandung oleh para penggagas diminta agar segera diwujudkan oleh Walikota Bandung, Pemda Jawa Barat dan Pemerintah RI, karena perencanaannya sudah sangat lama,” pungkas R. Kurnia.  Tim R


Share:

Veteran Adalah Lambang Keperkasaan Bangsa

 Masih Adakah Legiun Veteran RI ?

(kika) Ketua GPPK Jabar, R. Kurnia, Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda, Ketua LVRI Kota Bandung, H. Sudirman
 Bandung, INA-INA.
      KETUA Generasi Penerus Perintis Kemerdekaan (GPPK) Provinsi Jawa Barat, R. Kurnia, MA menyatakan bahwa sejauh ini para Veteran Indonesia tidak pernah mempunyai kedudukan yang membanggakan, karena selalu dicitrakan sebagai orang-orang tua dengan pakai-an tentara yang lusuh dan menjual kalender atau gambar Presiden RI dari toko ke toko atau dari rumah ke rumah. Sedangkan yang berdasi hanyalah makelar-makelar lisensi atau kuota ekspor  impor atau DO distribusi barang tertentu,” ungkap Kurnia ketika ditemui Indonesia-Indonesia, disekretariat GPPK Jabar, (3/11) lalu.
    Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan bahwa Legiun Vetaran RI diresmikan pembentukannya pada tanggal 1 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 1957, dan kedudukan Veteran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967. Seharusnya dapat lebih baik dalam kehidupannya, dan juga Veteran Perang Kemerdekaan mendapat penghargaan yang sangat tinggi di kalangan para anggota World Veterans Federation (WVF). Secara umum ada tiga tingkatan Vetaran, yang tertinggi adalah Veteran perang kemerdekaan, kemudian Veteran perang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dari agresi luar, dan selanjutnya adalah veteran perang untuk membela kepentingan bersama bangsa  bangsa yang menjadi sekutunya, atau membela kepentingan politik tertentu negaranya. Pensiunan ten-tara yang tidak pernah berperang melawan musuh dari luar tidak mendapat predikat Veteran, hanya purnawirawan.
    Di Indonesia saat ini ada dua kategori Veteran, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan bagi yang bertempur dalam Perang Kemer-dekaan dari tahun 1945 sampai 1949, dan Veteran Pembela Kemerdekaan bagi yang pernah ber-tempur selama Trikora dan Dwikora, juga yang di Timor Timur dari tahun 1976. selain itu sekarang ini juga sedang diperjuangkan pemberian predikat Veteran bagi mereka yang pernah dikirim ke luar negeri untuk tugas-tugas pen-jagaan perdamaian di bawah ben-dera Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena sudah mendapat rekomendasi dari WVF.
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 sebenarnya telah mengamanatkan kepada Pemerin-tah untuk mengurus para Vetaran Indonesia dengan sebaik-baiknya, seperti yang tertuang dalam pasal 6 sampai 12, yaitu tentang Hak Vetaran RI. Bahkan pasal 17 mengamanatkan adanya Departemen atau Badan untuk pengurusan veteran. Namun saat ini yang ada hanya sebuah Sub-Direktorat di bawah Departemen Pertahanan, yang merupakan satu unit organisasi empat tingkat di bawah Depar-temen atau tiga tingkat di bawah Badan. Apalah artinya satu unit sebesar gurem sedangkan urusan Vetaran sangat luas, apalagi tanggungjawabnya terbatas pada urusan administrasi/registrasi Vetaran saja dan tidak termasuk pembinanya.
    Legiun Vetaran RI sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 pasal 15 dan 18 merupakan satu satunya organisasi massa Vetaran, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI. Meskipun digolongkan sebagai organisasi massa, tetapi Legiun Veteran RI bersifat khusus, maka kegiatannya tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Namun karena tidak ada Departemen atau Badan yang membinanya, tidak jelas kepada siapa Legiun Veteran RI harus bertanggungjawab dan siapa pula yang harus mengawasi dan memeriksanya agar otganisasi itu senantiasa aset negara yang dikelo-lanya menguap atau berpindah tangan ke pihak yang tidak berhak.
    Sebagai organisasi kemasyara-katan Legiun Veteran RI mempun-yai kedudukan yang istimewa karena berdirinya dengan Keputusan Presiden RI, juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya serta pengangkatan anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Paripurna Pusatnya disahkan dengan Keputusan Presiden RI. Bahkan tentang Veteran RI itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1965 yang kemudian disempurna-kan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967.
    Bangsa kita banyak yang tidak memahamoi kedudukan dan fungsi Vetaran RI dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara, yang sangat ironis jika mengingat bahwa bang-sa Indonesia eksis karena perjua-ngan mereka. Para Veteran RI itu sekarang pada umumnya sudah berusia lanjut, para Veteran Pejuang Kemerdekaan yang paling muda usianya sudah diatas 70-an, sedangkan para Veteran Pembela Kemerdekaan sebagian besar sud-ah berusia di atas 60-an.
    Barangkali dengan pertimbangan usia lanjut ini, yang berarti jumlahnya akan semakin menyusut, maka Pemerintah telah menyusutkan pula organisasi pembinanya dari Kementerian disusutkan menjadi Direktorat Jenderal, ke-mudian menjadi Direktorat, dan sekarang tinggal Sub-Direktorat.
    Agaknya Pemerintah melihat Veteran RI hanya dari sosok fisik-nya, dan tidak melihat dari sudut nilai dan fungsinya dalam kehi-dupan berbangsa dan bernegara. Apakah memang sudah tidak ber-sisa kebanggan bangsa terhadap perjuangan bersenjata para putera terbaik bangsanya sejak Perang Kemerdekaan yang lalu ? Apakah sejarah tidak mempunyai arti dalam pembinaan kehidupan kebangsaan Indonesia ?
    Orang bijak mengatakan, bahwa hari ini berakar di masa lalu dan masa datang ditentukan oleh hari ini. Oleh karena itu kelanjutan keberadaan Legiun Veteran RI sangat ditentukan oleh persepsi para ge-nerasi muda tentang Vetaran. Hari-hari akhir Legiun Veteran RI sudah tinggal dihitung, apabila orrang sudah tidak lagi menaruh hormat terhadap sebutan Vetaran, sehing-ga dengan ringan membuat per-nyataan di muka umum bahwa Veteran terlibat dalam kegiatan teror. Apalagi apabila orang sudah tidak lagi menaruh hormat terha-dap monumen Veteran RI dan menjualnya untuk nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan darah para pejuang bangsa yang maba-sahi bumi Nusantara.
    Pada kondisi seperti diera kemerdekaan, ironis adanya tentang Veteran RI, kami sebagai Generasi muda Penerus dan pelurus cita-cita perjuangan Kemerdekaan RI, menghimbau pada pemerintah pusat kiranya dapat diadakannya suatu Kementerian Veteran RI pada Kabinet SBY - Boediono,” pungkas Kurnia. Edwandi
Share:
Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda : “Kalau Memang Sudah Pidana Lapor Ke Polisi”
Menyibak Tabir Dugaan Penggelapan
 Dana Koperasi BKWGS Sebesar Rp. 2,5 Milyar  

Kadisdik Kota Bandung, Drs. Oji Mahroji “Ragu” Tentang Pemotongan Gaji Guru  Di Disdik Kota Bandung. Nanti saya akan cek dulu, tapi saya yakin pemotongan itu bukan di disdik Kota Bandung. Saya Akan Panggil Pengurus BKWGS

Cicih
Drs. Supriyo
Bandung, INA-INA, 
      ANGGOTA Koperasi Badan Kesejahteraan Guru Warga Sukagalih (BKWGS) resah. Sebab dana yang mereka simpan di BKWSS ini tidak bisa ditarik. Diduga pengurus koperasi BKWGS menggelapkan dana simpanan anggota sebesar Rp. 2,5 milyar. Dugaan penggelapan dana tersebut terungkap ketika anggota hendak menarik simpanannya dan juga ketika mengajukan pinjaman tidak pernah direalisasi oleh pengurus.
    Koperasi BKWGS yang beralamat dijalan Sukagalih No. 108 Bandung yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan pelayanan kredit barang. Data yang dihimpun Indonesia-Indonesia dari berbagai sumber, berdasarkan tahun buku 2005 BKWGS, usaha simpan pinjam sampai akhir Desember 2005 melayani kredit sebesar Rp. 20.270.065.800,00 dan layanan kredit barang sebesar Rp. 19.500.000,00, sedangkan modal usaha dari Rp. 2.934.109.195,00 menjadi Rp. 3.408.835.060,-.
    Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2004 Rp. 295.897.440,00 dan tahun buku 2005 sebesar Rp. 283.353.615,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 4,23 %, karena dipakai untuk biaya Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2005, sebesar Rp 25.000.000,00. Setiap bulan, uang gaji para guru selalu dipotong sebesar Rp. 25.000,- oleh Suparman selaku Bendahara Koperasi BKWGS di Dinas Pendidikan  Kota Bandung. Bahkan sebagian guru tergiur untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut dengan bunga 2,4 persen. BKWGS ini merupakan koperasi para guru diwilayah Kecamatan Sukajadi, di Ketuai oleh Drs. Supriyo yang juga menjabat sebagai Kepala SDN Sejahtera 1 Bandung.
    Salah seorang guru didampingi rekannya yang tidak mau ditulis identitasnya mengungkapkan kepada Indonesia-Indonesia bahwa kondisi koperasi BKGWS saat ini sudah kolep para guru dilingkungan wilayah Suka-jadi sudah mulai resah, dikarenakan uang yang mereka simpan di koperasi BKWGS tidak bisa ditarik dan belum ada penjelasan dari pengurus kemana dana tersebut sehingga kas koperasi kosong. Sebagian guru berlomba-lomba untuk menyimpan uangnya di koperasi BKGWS, karena bunganya cukup menggiurkan, bahkan para guru sengaja meminjamkan uang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk di simpan di koperasi tersebut. Simpanan para anggota bervariasi, mulai dari Rp. 5 juta  Rp. 20 juta.
    “Kami merasa dibohongi oleh pengurus Koperasi BKWGS yang sekarang ini. Dana Koperasi sampai saat ini belum jelas pertanggungjawabannya. Kami merasa heran, setiap anggota mengajukan pinjaman dan menarik simpanan tidak pernah direalisasi. Kita kan jadi bertanya-tanya, kemana dana koperasi tersebut. Dan setiap bulan gaji kita selalu dipotong di Disdik Kota Bandung, sebesar Rp. 25.000,-. Bayangkan aja Pak Rahmat yang sudah 2 tahun pensiun sampai saat ini uang simpanannya belum dikembalikan, kasihan kan mereka. Kalau tidak ada kejelasan ataupun pertanggungjawaban dari Ketua BKWGS untuk menyelesaikan masalah ini, kami akan melakukan jalur hukum,” ungkapnya.
    Pengamat pendidikan Kota Bandung, Zulkarnaen mengatakan bahwa untuk memotong gaji guru itu ada prosedur dan pertanggungjawabannya serta harus sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi Disdik Kota Bandung seharusnya juga mengetahui dan mengawasi sejauhmana kegiatan BKWGS tersebut. BKWGS ini kan koperasi guru dilingkungan Kecamatan Sukajadi. Kenapa dananya bisa tercecer ke daerah-daerah lain, seperti Garut, Bekasi, Kabupaten Bandung, nah ini yang jadi pertanyaan kita. Diluar dari guru diwilayah Sukajadi, tidak dibenarkan diberikan pinjaman. Kalau saya lihat, BKWGS ini seperti bank gelap bermodus koperasi meminjamkan uang ke orang luar daerah dengan bunga yang tinggi. Ketika para guru atau anggota BKWGS meminjam uang, dananya tidak ada karena kredit tagihan macet diluar daerah. Hal seperti harus menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para guru di lingkungan Wilayah Kecamatan Sukajadi,” ungkapnya.
    Hal yang seperti ini jelas tidak benar. Jadi sebagian BKWGS ini juga bisa disebut sebagai bank gelap yang operasionalnya mirip rentenir yang bisnisnya meminjamkan uang dengan jasa 5%-20%/bulan. BKWGS ini berisiko bagi si penyimpan/ penabungnya. Simpanannya tidak dijamin lembaga lain kecuali oleh para pengurusnya. Celakanya, para pengelola sering tergiur menyelewengkan dana yang makin menumpuk untuk dipinjamkan ke luar daerah”. Jika praktiknya sudah tidak sesuai dengan sendi koperasi, maka pihak yang terkait harus segera menghentikan agar tidak timbul korban. Motto koperasi adalah dari, oleh dan untuk kesejahteraan anggota. Bukan untuk kesejahteraan pengurus saja atau pihak diluar anggota.
    Masih menurut sumber, setelah BKWGS ini dipimpin Supriyo, Ketua Pengawas BKWGS Deden Wahyudin mengundurkan diri. Menurut sumber, karena gerak-gerik Supriyo sudah tercium kearah yang tidak benar dalam mengelola BKWGS ini, bahkan sebagian anggota juga mengundurkan diri. Saya berharap uang simpanan kami dapat dikembalikan,” tuturnya.
    Hal senada juga dikatakan sumber Indonesia-Indonesia, saat ini Ketua BKWGS sudah susah ditemui, dikan-tornya selalu tidak ada, dihubungi me-lalui telpon selulernya tidak diangkat. Sepertinya Ketua BKWGS, Supriyo mau lepas tanggungjawab. Kita akan minta bantuan kepada Ketua PGRI Kecamatan Sukajadi untuk dapat mencarikan atau memfasilitasi permasa-lahan ini. Kalau rekan-rekan guru se-pakat kita akan melakukan demo.
    Lebih lanjut ia mengatakan, kita mengundurkan diri sebagai anggota BKWGS ditolak. Pada zaman Pak B Supardi sebagai Ketua tidak pernah terjadi hal yang seperti ini dan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Setiap tahun para anggota mendapat SHU.  Tapi semenjak Supriyo menjabat tidak pernah mengadakan RAT.
    Ketua Koperasi BKWGS Drs. Supriyo ketika dikonfirmasi mengatakan membantahkan telah menggelap-kan dana BKWGS tersebut. Menurut-nya dana BKWGS ini dipinjamkan oleh B. Supardi (alm) kepada pihak lain diluar wilayah Kota Bandung. Saya sudah berupaya untuk menagihnya, bahkan memakai jasa pengacara. Sebanyak 59 tagihan yang macet di luar daerah. Bahkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau pinjaman tersebut atas nama beliau, bukan atas nama koperasi tapi me-makai uang koperasi BKWGS. Saya hanya ketumpuan saja, salahnya saya kenapa mau jadi ketua BKGWS ini,” kata Supriyo ditemui Indonesia-Indonesia di Komplek SDN Sejahtera Kota Bandung, Sabtu, (8/10) lalu.
    Lebih lanjut Supriyo menerangkan sampai saat ini kita sudah mengembali uang simpanan anggota sebesar Rp. 1,6 milyar. Insyaallah akhir 2011 ini tagihan diluar bisa ditarik 30 persen. Tagihan diluar bervariasi, Rp. 5 juta  Rp. 40 juta. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan rapat. Saya berharap para anggota agar bisa bersabar dan  mari kita bersama-sama mencari jalan keluarnya. “Saya baru tahu sekitar bulan Maret 2010 dana koperasi ini dipinjamkan ke pihak lain diluar daerah Kota Bandung. Ketika ditanya siapa Ketua Pengawas BKGWS, menurut Supriyo adalah Ibu Cicih Kepala SDN Sukagalih Timur,” ucapnya.
    Kepala SDN Sukagalih Timur, Cicih ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia membantah kalau dia sebagai Ketua Pengawas Koperasi BKWGS, menurutnya saya hanya anggota pengawas BKGWS, dan tidak punya wewenang untuk memberikan komentar mengenai kinerja pengurus koperasi BKGWS ini. Silahkan saja Bapak datang ke ketuanya. Ketika ditanya, siapa sebenarnya siapa Ketua Pengawas BKGWS ini. Cicih menjawab, Pak Tohir, dan sudah pensiun 2 tahun yang lalu,” dalih Cicih, ditemui diruang kerjanya, Rabu, (26/10) lalu.
    Supriyo ketika dikonfirmasi melalui Short Message Service (SMS) Rabu, 26 Oktober 2011 lalu, perihal bantahan Ibu Cici sebagai Ketua Pengawas BKGWS. Menurut Supriyo, kok Ibu Cicih ngomongnya gitu ya, kemarin sore saya berbincang-bincang dengan dia, tentang hal ini. Tolong tanyakan Pak Suparman atau Pak Asep. Ibu Cicih itu Pengawas, ada buktinya,” ungkap Supriyo.
    Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota koperasi BKGWS yang sebentar lagi juga mau pensiun, mengutarakan Supriyo itu juga peng-urus ketika zaman B Supardi (alm) sebagai ketua. Masa dia ngga' tahu. Jangan menyalahkan ketua lama.  Semenjak Supriyo, wah ngga' jelas aja. Saya sudah wanti-wanti mengingatkan ke Supriyo, waktu itu saya menghubungi beliau melalui telepon seluler dan saya sampaikan bahwa bulan akhir Oktober ini saya mau pensiun, dan saya akan mengambil uang simpanan tersebut. Tapi dia malah saling lempar tanggungjawab, kata Supriyo ke Suparman, ketika ditanya ke Suparman malah diarahkan ke Supriyo.
    Istilahnya “kalau maling mengaku penuh tahanan. Itu hanya akal-akalan Supriyo aja, masa mengenai dana koperasi BKGWS dipinjamkan di luar daerah baru mengetahui Maret 2010 Pada-hal Supriyo itu sudah menjabat 2 (dua) periode sebagai Ketua BKGWS ini, kenapa ngga' bilang 2011 aja sekalian. Oleh karena itulah Pak Deden Wahyudin Kepala SDN Sirnamanah mengundurkan diri sebagai Pengawas Koperasi BKGWS, Pak Deden lebih tahu sejarah perjalan-an koperasi ini, coba aja tanya kebeliau, ungkapnya dengan nada kesal kepada pengurus BKGWS.
    Sementara itu Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sukajadi, Deden Wahyudin, S.Ag ketika diminta komentarnya mengenai sejarah dan perkembangan koperasi BKWGS, enggan memberi tanggapan. Hanya bila para guru datang meminta bantuan untuk mencari solusi mengenai dana simpanan me-reka di BKGWS kita siap membantu, tapi sampai saat ini baik perorangan atau kelompok belum ada yang datang ke saya meminta bantuan mengenai permasalahan ini. Memang saya sudah mendengar permasalahan ini. Kita siap untuk membantu memfasilitasi dan mencari solusi yang terbaik. Hal itu sudah merupakan kewajiban saya sebagai Ketua, untuk membantu jika ada anggota PGRI dalam menghadapi suatu masalah,” ungkap Deden.
     Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Drs. Oji Mahroji ketika dimintai komentarnya mengenai keresahan para guru mengenai uang simpanannya di koperasi BKWGS mengatakan bahwa yang namanya koperasi ada dibawah naungan Dinas Koperasi UKM dan Indag Kota Bandung. Para guru berhimpun membentuk satu organisasi, salahsatunya BKGWS. Mengenai berbadan hukum atau tidak bukan persoalan, mereka berkumpul mengadakan koperasi. Dinas Pendidikan Kota Bandung bukan menangani masalah koperasi, tapi PNS nya,” kilahnya.
    Lebih lanjut Oji mengatakan koperasi itu adalah kesepakatan ber-sama untuk menghimpun dalam menjaga kemakmuran ekonomi, berbadan hukum maupun tidak, terdaftar di Dinas Koperasi UKM Dan Indag Kota Bandung. Ketika ada persoalan, disana ada pengawas dan lain sebagainya itu adalah wewenang Diskop UKM.
     Mengenai pemotongan gaji para guru anggota koperasi BKGWS di Dinas Pendidikan Kota Bandung, menurut Oji, kalau pemotongan itu didasarkan pada nama koperasinya. Disdik hanya ini loh pemotongan, tapi saya akan cek dulu, tapi saya yakin pemotongan itu bukan di disdik Kota Bandung, tapi ditingkat kecamatan. Jika pemotongan itu dilakukan Disdik Kota Bandung, nanti saya akan panggil Suparman. Sebab mengenai pemotongan gaji di Disdik Kota Bandung itu ada payung hukumnya, seperti disdik Kota Bandung dengan Bank Jabar harus ada MUO nya, Disdik dengan BRI ada MUO nya, kalau dengan BKGWS ini tidak ada, maka saya menyangsikan ada pemotongan di Disdik, berarti terjadi tanpa sepengetahuan saya, nanti akan saya periksa dulu mengenai benar ngga' nya ada pemotongan di Disdik,” ungkap Oji, ketika ditemui Indonesia-Indonesia, diruang kerjanya, Kamis, (27/10) lalu.
    Menurut Oji, saya sudah mendengar permasalahan Koperasi BKWGS ini, tapi saya hanya sebatas menyampaikan fungsi PNS saja, tidak masuk kewilayah koperasinya, sebab itu wewenang Dinas Koperasi dan KUKM. Nanti dari Diskop Dan KUKM akan dijelaskan seperti apa ter-hadap BKGWS ini, apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan, saya tidak ikut campur, ini kan organisasi, forum masyarakat dalam bidang ekonomi dalam bentuk koperasi. Lebih dominan menanyakan hal tersebut ke Diskop dan KUKM Kota Bandung.
    Mengenai adanya rencana aksi demo yang akan dilakukan para guru, menurut Oji, itu adalah hak mereka sebagai warga masyarakat dan sebagai anggota koperasi BKGWS. Tapi sebaiknya jangan sampai terjadi, dan akan memperuncing permasalahan ini saja, jika terjadi aksi tersebut, pesti penyidik akan turun untuk melakukan pemeriksaan ke pengurus Koperasi BKGWS,” pungkas Oji.
    Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda menyikapi permasalahan ini melalui Short Message Service (SMS) mengarahkan untuk membuat laporan kepada Bapak Walikota Bandung atau Wakil Walikota Bandung, dengan alasan dan bukti, kalau memang sudah pidana lapor polisi. M. Edwandi/Tim R

Share:

Anggaran Rp. 150 Juta Untuk Merazia Gelandangan Dan Pengemis

Bandung, INA-INA,
       Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung merazia gelandangan dan pengemis enam hari dari pagi hingga tengah malam dengan anggaran Rp. 150 juta. Dalam operasi tersebut Dinsos menargetkan 500 pengemis dan anak jalanan yang terjaring.
     Kasub Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Tjutju Surjana mengatakan bahwa pada razia tahap pertama yang tadi kita lakukan ada 63 gelandangan dan pengemis yang berhasil terjaring dan razia, di beberapa kawasan yang dianggap rawan jadi tempat "mangkal" gelandang pengemis dan anak jalanan, yakni di Jalan Pasteur, sekitar Mal Bandung Indah Plasa, dan Jalan Pasir Koja, “ ungkao Tjutju, (28/11) lalu.
      Tjutju mengatakan, razia  tersebut dilakukan secara gabungan, antara Dinsos, Satpol PP Kota Bandung, dan Polrestabes Bandung dengan total 70 personel yang dibagi ke dalam dua tim untuk penyisirannya. "Masing-masing tim melakukan penyisiran di lokasi yang rawan kedua target tersebut (gelandangan pengemis dan anak jalanan)," jelas dia.
Menurutnya, razia dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan dan juga untuk membersihkan jalanan dari gelandangan pengemis dan anak jalan sebab jumlah keduanya sudah dinilai banyak.
     "Berdasarkan hasil survei di tahun 2007-2009, gelandangan pengemis dan anak jalanan yang ada di Kota Bandung ada sebanyak 5.111, meski kini sudah ada penurunan sebanyak 10 persen," ujarnya.
       Sementara itu, dalam razia itu pun, menurut Tjutju , Dinsos menggandeng pula Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Edwandi

Share:

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua :

 Perputaran AKD, Kita Harus 
Taat Kepada Tata Tertib Dewan”

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua
Bandung, INA-INA.
     Menanggapi rumor mengenai adanya pimpinan dan sekretariat DPRD Jabar yang dianggap telah melecehkan Partai Demokrat Jabar dikarenakan menunda -nunda rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Demokrat.
       Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengadakan pertemuan dengan DPD Partai Demokrat Jabar di Hotel Preanger Bandung, Kamis (6/10) malam. Nampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Iwan Sulanjana, Ketua DPRD Jabar, Ir. H. Irfan Suryanagara dan Sugianto.
     Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua ketika ditemui Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa mengenai perputaran AKD, “Kita semua Harus taat kepada tata tertib dewan, dewan itu punya tata tertib jadi kita harus mengikuti tata tertib dan saya sudah sampaikan ikutilah juga tata tertib dari dewan itu supa-ya tidak rancu”, katanya.
       “Kita semua Harus taat kepada tata tertib dewan, dewan itu punya tata tertib jadi kita harus mengikuti tata tertib dan saya sudah sampaikan ikutilah juga tata tertib dari dewan itu supaya tidak rancu”, ujar Max.
      Lebih Lanjut Max menerangkan “bahwa di DPR RI juga sama setelah setahun bekerja kita mela-kukan evaluasi di dewan ini cocok nggak disini kalau tidak cocok ya di sana, jadi tidak ada preventif suka dan tidak suka disana, yang merasa bahwa dirinya dipindahkan itu karena memang mungkin kita belum mampu mendalami prosedur di legislatif itu kayak sebenarnya apa", ucapnya.
      “Tidak semata mata jadi anggota dewan itu terus tidak bisa di dakwa atau diapa-apakan lagi oleh partai, fraksi adalah perpanjangan tangan dari partai otomatis line otority dari partai yang sampai ke fraksi itu yang di kerjakan teman-teman anggota fraksi. Ketika partai memberikan instruksi, maka harus dilaksanakan.
    Disinggung mengenai Musyawarah Daerah (Musda), Max Sopacua menjelaskan ada sekitar delapan daerah lagi yang belum melaksanakan musda, jawabannya memang karena daerah Jabar itu dekat ya, jadinya di prioritaskan nanti bulan depan kita selenggarakan musda, termasuk Maluku Utara dan Papua Barat tahun ini harus sudah selesai.
     Terkait rumor yang berkem-bang bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah merestui Iwan Sulanjana untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Periode 2011 - 2016, kalau bukan beliau yang jadi berarti ini suatu kegagalan dari SBY.
       Max menjelaskan, “saya kira itu hal yang wajar wajar saja, itu kan yang kita lihat Pak Iwan yang merupakan incumbent yang telah bekerja sekian tahun yang membe-sarkan partai ini, kalau ada asumsi begitu tentu adanya semacam reward dari partai kepada mereka tapi bagaimanapun juga partai akan berprinsip terhadap apa yang kita sebut konstelasi politik suara, konstelasi politik yang berkembang ini harus demokratis yang terbangun, artinya partai democrat menganut faham demokratis ini adalah mengakomodir suara, Pak Iwan kalau memang memiliki suara terbanyak dia yang akan terpilih menjadi Ketua DPD Jabar, Pak Iwan saya kira mendapat dukungan oleh banyak orang.
     Bagaimanapun juga Bapak SBY menginginkan yang terbaik untuk Jabar ini karena Jabar ini barometer yang terbesar pemilihnya dan Jabar ini juga lumbung terbesar bagi Partai Demokrat”, ungkap Max.   Edwandi
 


Share:

TANGGAPAN WALIKOTA BANDUNG ATAS BEREDARNYA SELEBARAN ANCAMAN

Bandung, INA-INA.
     Terkait dengan selebaran yang bernada provokasi yang bertuliskan "Pemkot tidak peduli kepada masyarakat yang mengonsumsi makanan kedaluwarsa di Pasar Kosambi. Jika Wali Kota tidak bertindak menertibkan makanan impor kadaluwarsa di Pasar Kosambi, masyarakat akan membakar rumah Wali Kota," dan ditempelkan oleh orang yang tidak dikenal di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastukancana No 2, Walikota Bandung Dada Rosada menganggap hal tersebut bukan merupakan serangan tetapi bentuk koreksi dari warga Kota Bandung yang baik, asalkan menurutnya niatnya juga baik dan benar.
     Hal tersebut diungkapkan Dada Rosada di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum No.56 seusai memimpin rapat koordinasi, Kamis (6/10). Lebih lanjut Dada juga merasa diingatkan mengenai hal tersebut, tetapi ujarnya lebih baik jangan dengan mengancam. "Saya merasa diingatkan dengan selebaran itu, karena memang kalau daging-daging impor tersebut kadaluarsa tentu saja akan merusak kesehatan, tetapi saya kira ya lebih baik jangan dengan ancaman lah," ujar Dada.
    Dada juga mengakui dirinya mengetahui informasi itu malam kemaren, menurutnya untuk menyelesaikan hal tersebut tentu saja perlu waktu, sehingga tidak mungkin besoknya bisa langsung menyelesaikannya. "Saya baru dapat informasi tersebut kemaren malam, terus menurut selebaran itu apabila tidak diselesaikan rumah saya akan dibakar, padahal kita kan perlu waktu untuk mengecek kebenarannya," jelas Dada.
  Setelah mengetahui selebaran itu, Dada mengungkapkan bahwa dirinya langsung menugaskan Dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dan Satpol PP dan tentu saja berkoordinasi dengan Kapolrestabes dan Dandim 0618/BS untuk mengeceknya ke lapangan.
   "Ternyata setelah ditelusuri oleh dinas terkait, bukan hanya ke pasar Kosambi tetapi ke beberapa pasar, apa yang disebutkan di selebaran itu tidak benar., bahkan menurut pedagang di sana hal itu sama saja dengan menuduh kami, para pedagang, menurutnya kami ini melakukan usaha yang prosedural dan tidak akan merusak pelanggan," ujar Dada.
    Meskipun dirinya tidak membuat laporan secara tertulis, tetapi Dada yakin pihak kepolisian tidak akan tinggal diam, karena dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes. "saya yakin kepolisian tidak akan tinggal diam, meskipun saya tidak membuat laporan secara tertulis," ungkapnya.
  Sementara itu, adanya ancaman akan membakar rumahnya, Dada mengaku hanya menginstruksikan para satpol pp yang biasa bertugas di rumahnya maupun pejabat yang lain agar lebih meningkatkan kewaspadaannya. "saya menyuruh satpol pp yang biasa bertugas di rumah saya atau pejabat lainnya agar meningkatkan kewaspadaannya, kalaupun mau tidur agar bergantian, sehingga selalu ada yang terjaga," pungkasnya. Tim R
Share:

Gubernur Jabar : Lantik 250 Orang Pejabat Esselon III dan IV

Bandung, INA-INA.
     Gubernur Heryawan menegaskan, para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memiliki sikap yang profesional dan loyal kepada negara. Salah satu simbol negara kalau di pusat adalah presiden sebagai kepala negara dan kalau di daerah atau provinsi adalah gubernur. Loyal kepada presiden dan kepada gubernur sebagai pemangku kebijakan. Hal demikian disampaikan gubernur, usai melantik sekitar 250 orang pejabat esselon III dan IV di lingkungan Pemprov. Jabar, Jum’at (7/10) di Aula Barat Gedung Sate Bandung.
    “Saya berharap para pejabat yang dilantik apapun penempatannya harus disikapi dengan baik. Yaitu dengan sikap ikhlas dan berdedikasi. Ditempatkan dimanapun keadaannya akan sama. Karena setiap pejabat mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang sama. Tunjangan itu selalu mengiringi kepindahan setiap pejabat ke unit kerja manapun. Jadi, tidak ada yang dirugikan, jelas gubernur.

     Penjelasan gubernur itu kemungkinan disampaikan untuk menanggapi keluhan-keluhan dari mereka yang merasa kurang tepat menduduki suatu jabatan baru.

    Menurut Gubernur Heryawan, sikap profesional sangat penting dalam rangka menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam  mewujudkan visi dan misi. Tanpa sikap itu, akan sulit kita mewujudkannya. “Kalau selama ini Gubernur mendapat berbagai penghargaan dari pusat, hal demikian karena semata-mata hasil kerja dari saudara-saudara”. Setelah sikap profesional terwujud, maka selanjutnya mewujudkan sikap loyal terhadap pimpinan. Pimpinan di Jawa Barat adalah gubernur, maka adalah wajar bersikap loyal kepada gubernur sebagai pemangku kebijakan di daerah.

    “Saya minta,  agar saudara menelaah kembali tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang baru. Dengan demikian bisa lebih meningkatkan kinerjanya”, demikian pinta Gubernur. Tim R
Share:

Dorong UMKM, Kadin Siap Berikan Pendampingan

Bandung, INA-INA.
     Ketua Kadin Jawa Barat, Agung S Soetisno menyatakan masih banyak permasalahan yang dialami para pelaku usaha, baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun besar. Permasalahan-permasalahan itu tidak hanya mengenai akses perbankan, tetapi juga regulasi, termasuk sistem perpajakan. 
  ”Tentunya, permasalahan-permasalahan itu dapat berpotensi menghambat laju dan pertumbuhan dunia usaha, khususnya, di Jabar. Karena itu, kami menyediakan fasilitas bagi para pelaku usaha, termasuk sektor UMKM," ungkap Agung S Soetisno, Jumat, 7 Oktober 2011
    Agung mengemukakan, bentuk fasilitas itu berupa bantuan konsultasi dan pendampingan, baik mengenai perizinan, perpajakan, pembuatan rencana bisnis, lingkungan hidup, maupun yang lainnya.  
   Selain mengenai perizinan dan perpajakan, kata Agung pihaknya pun menyiapkan pola pendampingan bagi para pelaku usaha dalam hal berinvestasi.  "Pendampingan ini terbuka tidak hanya bagi UMKM yang menjadi anggota Kadin, tetapi juga pelaku bisnis secara umum, termasuk investor asal mancanegara," tuturnya.
   Dalam praktiknya, pihaknya menyiapkan sebuah tim yang terdiri atas tenaga-tenaga profesional sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Dan pihaknya pun siap melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam hal akses perbankan, seperti audit dan lainnya. Tim R
Share:

Tabloid Indonesia-Indonesia


Calon Jamaah Haji Kabupaten Bandung Diberangkatkan


Kab. Bandung, INA-INA.
    Sebanyak 444 calon jamaah haji Kabupaten Bandung kembali diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Sabtu (8/10) dari Lanud Sulaeman. Keberangkatan calon jamaah haji ini masuk kelompok terbang atau kloter 18, dan keberangkatan ke-3 dari Kabupaten Bandung. Menurut Kasi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bandung Drs H. D. Suherman, para calon jamaah akan diberangkatkan ke Jakarta terlebih dahulu sebelum terbang ke Mekah. 
        “Ini keberangkatan ketiga, dan masuk ke kloter 18 bersama para calon jamaah haji dari daerah lain. Tas calon jamaah dari masing-masing tempat dikumpulkna dulu hari Jum’at, dan akan kita berangkatkan bersama calon jemaahnya dari Lanud Sulaeman” ujar Suherman. 
       Pengemasan tas atau koper jemaah dilakukan oleh para jemaah sendiri di rumahnya masing-masing dengan tuntunan cara pengemasan dari pihak Kementrian Agama Kabupaten Bandung. 
       “Ini semata unuk memudahkan para jamaah nantinya. Selain kopornya yang sama, cara pengemasannya juga disamakan agara seragam dan memudahkan para jemaah” katanya.

Jamaah haji asal Kabupaten Bandung diberangkatkan dalam 8 kloter, dan akan diberangkatkan terjadwal hingga tanggal 26 Oktober 2011 dari Lanud Sulaeman Kabupaten Bandung. Drs H. D. Suherman menambahkan, jumlah jamaah haji Kabupaten Bandung yang diberangkatkan musim haji tahun ini berjumlah 2394 jamaah.
Oteu
Share:

Pemkab OKU Selatan Diklat Kepemimpinan Di Kab Bandung

Kab. Bandung, INA-INA.
   Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki keunggulan dan kelebihan dalam bidang pariwisata, industri barang dan jasa serta bidang pendidikan. Hal tersebut yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk melakukan Observasi Lapangan (OL) ke Kabupaten Bandung. Rombongan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Dalam Negeri Kabupaten OKU Selatan diterima langsung oleh oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung, H. Yudi Haryanto, SH beserta jajarannya, di Bale Sawala-Soreang, Selasa (13/09).

     Sekretaris Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Kabupaten OKU Selatan, Bahdozen Hanan, S.Pd.,M.Si mengatakan bahwa menurut informasi serta pengamatan kami, bahwa Kabupaten Bandung banyak memiliki kesamaan dengan Kabupaten OKU Selatan, oleh karena itu kami memilih Kabupaten Bandung untuk dijadikan locus observasi lapangan” ungkap Hanan. 
    Bahdozen Hanan mengatakan kegiatan OL ini merupakan bagian integral dari program kurikuler Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan maksud untuk menerapkan dan membandingkan teori yang diperoleh di kelas dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ia menambahkan, locus (tujuan) dari OL ini akan dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 12 s/d 16 September 2011 yang diarahkan pada beberapa bidang di lingkup Pemkab Bandung diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, BKPP, BAPPEDA, BAPAPSI, BPMP dan Kelurahan Bale Endah Kecamatan Baleendah. “Oleh karena itu kami sangat berharap Pemkab Bandung dapat memberikan bantuan berupa informasi atau data serta fasilitas lainnya dalam hal pelaksanaan pelayanan pada instansi yang dijadikan locus OL ini,” katanya.
   Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung, H.Yudi Haryanto, SH menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Bandung memiliki ruang yang yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Yudi juga menjelaskan, kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proporsional dan bertanggung jawab,” ungkap Yudi di hadapan puluhan peserta OL.
   Menurut Yudi, dalam konteks pembangunan daerah hal tersebut sesuai dengan visi Kabupaten Bandung yang menetapkan pendekatan pembangunan berdaya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang BETTER (kualitas produk yang selalu lebih baik), CHEAPER (harga yang murah), dan FASTER (waktu pelayanan yang cepat), Pemkab Bandung menggunakan motto layanan “Rancage” yaitu Ramah, Aman, Nyaman, Cepat, Amanah, Gesit dan Gampang, serta Efektif dan Efisien.
    Terkait dengan bidang pariwisata, Yudi Haryanto menuturkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung sedang memfokuskan pengembangan potensi pariwisata di wilayah selatan. Hal ini dikarenakan objek wisata di wilayah utara yang semula merupakan primadona Kabupaten Bandung beralih ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah dilahirkannya Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

     “Setelah OL ini berakhir, ada baiknya para peserta bisa mengunjungi kawasan wisata alam di wilayah selatan seperti Kawah Putih, Rancaupas atau Situ Patengang..”, tutur Yudi.

   Sedangkan dalam bidang Industri barang dan jasa, Ibukota Kabupaten Bandung, yaitu Kecamatan Soreang merupakan Home Industrinya pakaian jadi, “ Salah satu produk unggulannya adalah pakaian Jeans yang yang sudah terkenal di Cihampelas Kota Bandung..”, tambahnya pula. Oteu

Share:

“Terkesan” Dipelihara Pungli Kir Kendaraan Di Dishub Kota Bandung"

Bandung, INA-INA. 
      MARAKNYA praktik pungutan liar (pungli) kir kendaraan di Pengujian Dishub Kota Bandung kini semakin menjadi-jadi.
      Menurut yang tidak mau dise-butkan namanya menyatakan di sinyalir setiap harinya hasil pungli ditengarai mencapai puluhan juta rupiah. Korupsi terstruktur ini terkesan dibiarkan dan dipelihara.
Seperti yang ditulis Tabloid Indonesia Indonesia edisi No.163/Th.XII/Juli/2011 berdasarkan Perda No.12 tahun 1998 tentang retribusi dibidang perhubungan total biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan hanya berkisar Rp.100 ribu/setiap kendaraan. Namun pada prakteknya setiap pemilik kendaraan yang akan di uji berkala harus merogoh kocek dalam-dalam mencapai Rp. 150 ribu – Rp. 200 ribu.
Share:

Asep Misna, Petugas P3N : Saya Tidak Berani Menikahkan Pasangan Bermasalah

“Oknum Mandor PTPN VIII  Diduga Cabuli Gadis Desa”

Pangalengan, INA-INA
    BERAWAL dari adanya rumor yang berkembang di masyarakat mengenai adanya pernikahan ilegal yang diduga dilakukan oleh seorang oknum mandor di PTPN VIII Kebun Pasirmalang, Pangalengan, Kabupaten Bandung yang sempat menghebohkan warga masyarakat khususnya di Cibolang dan sekitarnya.
   Dasep (31) seorang Oknum Mandor PTPN VIII Kebun Pasirmalang, Pangalengan, Kabupaten Bandung warga Kp. Wates, Pasirmalang yang telah mempunyai dua orang anak dan satu isteri, dituding oleh warga masyarakat diduga telah melakukan hubungan seksual diluar nikah dengan seorang gadis desa berinisial Ai warga RT 04 RW 04, Kp. Cibolang, Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung hingga melahirkan anak yang tidak berdosa.
Share:

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan :

Jabar Bisa Lebih Maju 
Dan Terdepan Disegala Bidang

Bandung, INA-INA.
     Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersama membangun Jawa Barat. Diharapkan dengan semangat Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-66 dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-66, semakin memperkokoh komitmen untuk bersama melanjutkan berbagai langkah pembangunan di segala bidang. Semua itu guna mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa, Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia.
     Pembangunan Jawa Barat sudah dalam posisi on the right track dengan mengarah pada kondisi yang lebih baik. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bertekad dan yakni bahwa Jawa Barat bisa lebih maju lagi. Mewujudkan Jawa Barat yang mandiri dinamis dan sejahtera, dengan didukung semangat tinggi melalui unjuk karya dan prestasi tiada henti,” tegas Gubernur di hadapan ratusan peserta Upacara Puncak Peringatan HUT RI ke-66 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Lapangan Gasibu, Rabu (17/8) pagi.
     Gubernur, lebih lanjut mengungkapkan Peringatan HUT RI tahun ini terasa berbeda karena lebih spesial karena tahun ini peringatan dilaksanakan bertepatan dengan hari ke-17 Bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkahan rahmat dan ampunan.
      Selain itu, pada bulan ini juga, untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Barat memperingati Hari Jadinya yang ke-66, yakni pada tanggal 19 Agustus sehingga semua keistimewaan itu diharapkan semakin meyakinkan kita untuk terus bertekad membawa Jawa Barat lebih maju dan terdepan di segala bidang. Khususnya difokuskan pada Visi Pembangunan Jawa Barat 2008-2013, yakni tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.
Gubernur, lebih lanjut memaparkan sejumlah kemajuan dan prestasi yang berhasil diraih Provinsi Jawa Barat. Diantaranya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang mengalami peningkatan 0,65 poin, yaitu 71,64 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2011. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2010 mencapai 6,09 persen meningkat 1,91 persen dari tahun 2009 sebesar 4,19 persen atau menyamai rata-rata LPE Nasional sebesar 6,1 persen. Menekan angka pengangguran sebesar 0,63 persen dari 10,96 persen pada tahun 2009 menjadi 10,33 persen pada tahun 2010.
    Begitupun dengan pembangunan infrastruktur melalui upaya peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan jalan maka kondisi kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 92,8 persen pada tahun 2010. Diharapkan dengan dukungan dan kesungguhan semua pihak, pada akhir tahun 2011 kondisi kemantapan jalan provinsi bias mencapai 95 persen dari total bentang jalan provinsi sepanjang 2.199,18 kilometer. Demikian juga dengan Program “Jabar Caang 2010” yang berhasil diselesaikan 100 persen.
     Di sisi lain, pembangunan infrastruktur lain diantaranya Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) dan Soreang Pasir Koja (Soroja), Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Waduk Jatigede di Sumedang. “Semuanya itu insya Allah akan terus kita dorong untuk segera dibangun. Cisumdawu dan Soroja akan dimulai fisiknya pada akhir tahun 2011, begitupun dengan Waduk Jatigede. Sedangakan Bandara Kertajati terus dalam proses pembebasan lahan.
    Sejumlah prestasi dan penghargaan pembangunan pun disabet Provinsi Jawa Barat, diantaranya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan penghargaan kepada Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat terbaik Nasional. Sebagai provinsi terbaik dalam hal integritas pelayanan publik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juara Umum MTQ Tingkat Nasional XXIII tahun 2010. Penghargaan Manggala Karya Lencana dari BKKBN Pusat, Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menkes, Adibakti Mina Bahari dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan Penghargaan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia.
     “Masih banyak sederet penghargaan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semuanya itu merupakan wujud pengakuan Pemerintah Pusat dan bangsa Indonesia atas kerja keras Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Barat. Semuanya itu patut kita syukuri dengan cara mempertahankan prestasi bahkan meningkatkan lagi pada tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan langkah dan niat kita ini mendapat ridho dari Allah SWT serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.Tim R
Share:

Popular Posts

Recent Posts