19 March 2011

Edi Siswadi Membantah Keras Pemberitaan Di Media

Mengenai Tim KPK Di Tangkap Polrestabes Bandung  
Bandung, INA-INA 
Edi Siswadi
         Terkait pemberitaan di beberapa media massa, mengenai tim KPK yang ditangkap atas aduan ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, dalam konferensi pressnya Sekda Kota Bandung Edi Siswadi dengan tegas membantah dirinya telah memerintahkan ajudannya untuk menelepon polrestabes agar menangkap tim KPK tersebut. "Saya tidak pernah memerintahkan ajudan saya untuk melapor ke Polrestabes, bahkan menuduh tim KPK melakukan pemerasan, saya bersumpah atas nama agama saya," Ujar Edi Siswadi di ruangannya kepada wartawan, Rabu (16/03) lalu.
          Edi pun secara tegas mengungkapkan dirinya tidak pernah menuduh, dan yang paling penting menghalang-halangi petugas KPK, karena merasa tidak mempunyai beban, karena sudah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada. "Kita sudah melakukan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada kenapa musti ragu, kita harus menghargai proses hukum yang akan terjadi, karena petugas itu profesional dan tidak mudah terkena isu," jelas Edi.
         Edi Siswadi pun menjelaskan kronologis kedatangan tim KPK ke Pemerintah Kota (pemkot) Bandung, tanggal 22 Februari 2011 dirinya kedatangan petugas KPK dari deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dengan membawa surat tugas dan tanda pengenal untuk meminta klarifikasi pelaksanaan APBD tahun 2007 sampai 2010. "Jadi mereka datang ke sini untuk meminta klarifikasi mengenai pelaksanaan APBD dari tahun 2007-2010 dari sisi kebijakan, pelaksanaan dan prosedurnya," ujar Sekda Kota Bandung.
         Lebih lanjut dikatakannya, petugas itu diterima dan dilayani dengan baik-baik, sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Mereka diterima secara kedinasan dan adat ketimuran sebagai tamu. "Saya terima dengan baik, karena saya tidak meragukan atau menyangsikan sedikit pun bahwa yang datang bukan dari petugas KPK," jelasnya.
         Edi pun menyatakan keyakinannya 100 bahkan 1000 persen bahwa yang datang itu memang benar petugas dari KPK, karena mereka datang secara baik-baik dan membawa surat tugas seperti biasanya. "Setidaknya sudah lima kali petugas KPK kesini untuk meminta klarifikasi, meskipun timnya berbeda-beda, sehingga saya tahu persis mana yang petugas KPK." Jelas Edi.
         Ketika menerima petugas KPK, Edi menuturkan dirinya ditemani dari Dinas Keuangan, TU Pimpinan, dan Kasubag Keuangan, dan memberikan arahan kepada mereka agar menerima mereka dengan baik-baik, sampaikan data-data dengan sebenar-benarnya, memeberikan akses seluas-luasnya dan jangan sampai mempersulit apalagi menutup-nutupi. 
"Saya katakan, bahwa hal ini merupakan kesempatan untuk meluruskan, mempertanggungjawabkan, dan mengklarifikasi bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak benar," Jelas Sekda Kota Bandung.
        Sampai pelaksanaan tanggal 7 Maret petugas KPK melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur dan protap yang mereka miliki. "Mereka tidak melakukan penekanan, intimidasi bahkan pemerasan, sehingga saya heran kenapa ada pemberitaan miring seperti itu," ungkap Edi.
         Kemudian, menurut Edi ada kejadian yang menyatakan bahwa dirinya memerintahkan ajudan untuk menelepon kepolisian agar menangkap petugas KPK, dan menuduh seolah-olah petugas KPK tersebut memerasnya sebesar satu milyar. "Saya merasa terpukul, seolah-olah Pemkot Bandung menuduh petugas KPK memeras sebesar satu milyar, dari mana informasi tersebut, Saya inging tahu sumber yang menyatakan itu," ujar Edi.
          Kalau ada masalah, menurut Edi, mungkin dari awal pemeriksaan pun sudah terjadi permasalahan. Sehingga Edi merasa secara kedinasan terganggu dan terpojokkan, bahkan terdzalimi dan difitnah. "Saya sudah konsultasi dengan bagian hukum, mungkin saya akan mengambil langkah-langkah hukum apa yang diberitakan tersebut, karena saya merasa tidak melakukannya," pungkasnya.
           Senada dengan Sekda Kota Bandung, Ajudannya Ayi Supriatna pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah diperintah oleh Sekda untuk melaporkan tim KPK ke Polrestabes. Ayi pun merasa dirinya tidak pernah melaporkan petugas KPK itu baik secara tertulis maupun lisan, sehingga apabila ada yang mengatakan dirinya melaporkan atas pemerasan yang dilakukan oleh petugas kepada atasanya hal itu tidak mungkin. "Bagaimana mau mengatakan pemerasan, kalau melaporkannya saja tidak saya lakukan," jelas Ayi.
           Ayi pun, mengatakan dirinya hanya melayani pimpinan dan tidak mungkin melanggar atau keluar dari ranah atau tupoksinya sebagai ajudan. "Saya merasa didzalimi, karena saya merasa tidak melakukan hal itu, saya bekerja sesuai dengan tupoksinya," jelasnya.
                                                                                                                                     Edison / Edwandi

18 March 2011

16 March 2011

BPT MEMBANTAH CARUT MARUTNYA

PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOGOR

Bogor, INA-INA.
        Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor membantah keras tudingan carut marutnya tentang pelayanan perizinan di Kabupaten Bogor.
         Sementara Kepala BPT Kabupaten Bogor, Hj.Syarifah, membantah keras adanya tudingan tentang carut marutnya pelayanan perizinan di lembaga unit kerjanya. “Barangkali kalau di unit lain mungkin terjadi carut marut, terutama dalam pengurusan di bidang teknis. Karena kami hanya memproses setelah unit lainnya menyatakan sudah lengkap secara administrasi, ”kilah Hj Syarifah saat ditemui wartawan dalam workshop di kawasan Cisarua Bogor.  
         Lebih lanjut dia mengatakan , pihaknya sengaja mengundang dalam acara tersebut yang berkaitan langsung dalam pelayanan perizinan dan pengawasan seperti, PSDA  Tata Bangunan, Tata Ruang, BPN, Disbudpar dan Satpol PP. Diharapkan dalam kegiatan ini antar unit terkait dapat menyamakan persepsi agar tidak saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan. Diakuinya pihaknya tidak dapat bekerja sendiri tanpa di dukung dari unit terkait, sehingga kegiatan workshop ini dianggap perlu di adakan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tupoksi masing-masing.
        Masih kata dia, rencananya BPT akan membuka layanan Costomer service untuk melayani service excellent dan melayani konsumen yang komplain. ”Kami pun akan membuka outlet perizinan, “ tambahnya.
        Kata dia, pada tahun ini saja pihaknya sudah menerima berkas sebanyak 17 ribu pengajuan permohonan izin bangunan dan siap diproses, karena secara administrasi berkasnya dinilai sudah lengkap dan tinggal menunggu selesainya untuk di berikan kepada pemohon,” terangnya . Adam Saleh

Lurah Cisarua Dituding Dana RTLH

 Menyunat Dana RTLH

Bogor, INA-INA.
       PEMERINTAH Kabupaten Bogor pada tahun 2010 lalu, telah menggelontorkan dana APBD untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), begitupun di wilayah Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang telah menerima pada tanggal 30 Nopember 2010 dan selesai di realisasikan pada Desember 2010.
       Sementara Lurah Cisarua, Prihatna Arif Santosa mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor yang telah menggelontorkan dana rehabilitasi RTLH di wilayah kerjanya. 
            ”Alhamdulillah dari 45 kepala keluarga penerima RTLH yang masing-masing mendapat sebesar Rp 10 juta telah disalurkan oleh Ketua kelompok masyarakat (pokmas) dan disaksikan aparatur pemerintah Kelurahan Cisarua kepada para penerima dana RTLH,” kata Arif. Selengkapnya