Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua :

 “Perputaran AKD, Kita Harus 

Taat Kepada Tata Tertib Dewan”

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua

Bandung, INA-INA.

     Menanggapi rumor mengenai adanya pimpinan dan sekretariat DPRD Jabar yang dianggap telah melecehkan Partai Demokrat Jabar dikarenakan menunda -nunda rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Demokrat.

       Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengadakan pertemuan dengan DPD Partai Demokrat Jabar di Hotel Preanger Bandung, Kamis (6/10) malam. Nampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Iwan Sulanjana, Ketua DPRD Jabar, Ir. H. Irfan Suryanagara dan Sugianto.

     Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua ketika ditemui Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa mengenai perputaran AKD, “Kita semua Harus taat kepada tata tertib dewan, dewan itu punya tata tertib jadi kita harus mengikuti tata tertib dan saya sudah sampaikan ikutilah juga tata tertib dari dewan itu supa-ya tidak rancu”, katanya.

       “Kita semua Harus taat kepada tata tertib dewan, dewan itu punya tata tertib jadi kita harus mengikuti tata tertib dan saya sudah sampaikan ikutilah juga tata tertib dari dewan itu supaya tidak rancu”, ujar Max.

      Lebih Lanjut Max menerangkan “bahwa di DPR RI juga sama setelah setahun bekerja kita mela-kukan evaluasi di dewan ini cocok nggak disini kalau tidak cocok ya di sana, jadi tidak ada preventif suka dan tidak suka disana, yang merasa bahwa dirinya dipindahkan itu karena memang mungkin kita belum mampu mendalami prosedur di legislatif itu kayak sebenarnya apa", ucapnya.

      “Tidak semata mata jadi anggota dewan itu terus tidak bisa di dakwa atau diapa-apakan lagi oleh partai, fraksi adalah perpanjangan tangan dari partai otomatis line otority dari partai yang sampai ke fraksi itu yang di kerjakan teman-teman anggota fraksi. Ketika partai memberikan instruksi, maka harus dilaksanakan.

    Disinggung mengenai Musyawarah Daerah (Musda), Max Sopacua menjelaskan ada sekitar delapan daerah lagi yang belum melaksanakan musda, jawabannya memang karena daerah Jabar itu dekat ya, jadinya di prioritaskan nanti bulan depan kita selenggarakan musda, termasuk Maluku Utara dan Papua Barat tahun ini harus sudah selesai.

     Terkait rumor yang berkem-bang bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah merestui Iwan Sulanjana untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Periode 2011 - 2016, kalau bukan beliau yang jadi berarti ini suatu kegagalan dari SBY.

       Max menjelaskan, “saya kira itu hal yang wajar wajar saja, itu kan yang kita lihat Pak Iwan yang merupakan incumbent yang telah bekerja sekian tahun yang membe-sarkan partai ini, kalau ada asumsi begitu tentu adanya semacam reward dari partai kepada mereka tapi bagaimanapun juga partai akan berprinsip terhadap apa yang kita sebut konstelasi politik suara, konstelasi politik yang berkembang ini harus demokratis yang terbangun, artinya partai democrat menganut faham demokratis ini adalah mengakomodir suara, Pak Iwan kalau memang memiliki suara terbanyak dia yang akan terpilih menjadi Ketua DPD Jabar, Pak Iwan saya kira mendapat dukungan oleh banyak orang.

     Bagaimanapun juga Bapak SBY menginginkan yang terbaik untuk Jabar ini karena Jabar ini barometer yang terbesar pemilihnya dan Jabar ini juga lumbung terbesar bagi Partai Demokrat”, ungkap Max.   Edwandi

 

TANGGAPAN WALIKOTA BANDUNG ATAS BEREDARNYA SELEBARAN ANCAMAN

Bandung, INA-INA.

     Terkait dengan selebaran yang bernada provokasi yang bertuliskan "Pemkot tidak peduli kepada masyarakat yang mengonsumsi makanan kedaluwarsa di Pasar Kosambi. Jika Wali Kota tidak bertindak menertibkan makanan impor kadaluwarsa di Pasar Kosambi, masyarakat akan membakar rumah Wali Kota," dan ditempelkan oleh orang yang tidak dikenal di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastukancana No 2, Walikota Bandung Dada Rosada menganggap hal tersebut bukan merupakan serangan tetapi bentuk koreksi dari warga Kota Bandung yang baik, asalkan menurutnya niatnya juga baik dan benar.

     Hal tersebut diungkapkan Dada Rosada di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum No.56 seusai memimpin rapat koordinasi, Kamis (6/10). Lebih lanjut Dada juga merasa diingatkan mengenai hal tersebut, tetapi ujarnya lebih baik jangan dengan mengancam. "Saya merasa diingatkan dengan selebaran itu, karena memang kalau daging-daging impor tersebut kadaluarsa tentu saja akan merusak kesehatan, tetapi saya kira ya lebih baik jangan dengan ancaman lah," ujar Dada.
    Dada juga mengakui dirinya mengetahui informasi itu malam kemaren, menurutnya untuk menyelesaikan hal tersebut tentu saja perlu waktu, sehingga tidak mungkin besoknya bisa langsung menyelesaikannya. "Saya baru dapat informasi tersebut kemaren malam, terus menurut selebaran itu apabila tidak diselesaikan rumah saya akan dibakar, padahal kita kan perlu waktu untuk mengecek kebenarannya," jelas Dada.
  Setelah mengetahui selebaran itu, Dada mengungkapkan bahwa dirinya langsung menugaskan Dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dan Satpol PP dan tentu saja berkoordinasi dengan Kapolrestabes dan Dandim 0618/BS untuk mengeceknya ke lapangan.
   "Ternyata setelah ditelusuri oleh dinas terkait, bukan hanya ke pasar Kosambi tetapi ke beberapa pasar, apa yang disebutkan di selebaran itu tidak benar., bahkan menurut pedagang di sana hal itu sama saja dengan menuduh kami, para pedagang, menurutnya kami ini melakukan usaha yang prosedural dan tidak akan merusak pelanggan," ujar Dada.
    Meskipun dirinya tidak membuat laporan secara tertulis, tetapi Dada yakin pihak kepolisian tidak akan tinggal diam, karena dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolrestabes. "saya yakin kepolisian tidak akan tinggal diam, meskipun saya tidak membuat laporan secara tertulis," ungkapnya.
  Sementara itu, adanya ancaman akan membakar rumahnya, Dada mengaku hanya menginstruksikan para satpol pp yang biasa bertugas di rumahnya maupun pejabat yang lain agar lebih meningkatkan kewaspadaannya. "saya menyuruh satpol pp yang biasa bertugas di rumah saya atau pejabat lainnya agar meningkatkan kewaspadaannya, kalaupun mau tidur agar bergantian, sehingga selalu ada yang terjaga," pungkasnya. Tim R

Gubernur Jabar : Lantik 250 Orang Pejabat Esselon III dan IV

Bandung, INA-INA.

     Gubernur Heryawan menegaskan, para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memiliki sikap yang profesional dan loyal kepada negara. Salah satu simbol negara kalau di pusat adalah presiden sebagai kepala negara dan kalau di daerah atau provinsi adalah gubernur. Loyal kepada presiden dan kepada gubernur sebagai pemangku kebijakan. Hal demikian disampaikan gubernur, usai melantik sekitar 250 orang pejabat esselon III dan IV di lingkungan Pemprov. Jabar, Jum’at (7/10) di Aula Barat Gedung Sate Bandung.
    “Saya berharap para pejabat yang dilantik apapun penempatannya harus disikapi dengan baik. Yaitu dengan sikap ikhlas dan berdedikasi. Ditempatkan dimanapun keadaannya akan sama. Karena setiap pejabat mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang sama. Tunjangan itu selalu mengiringi kepindahan setiap pejabat ke unit kerja manapun. Jadi, tidak ada yang dirugikan, jelas gubernur.
     Penjelasan gubernur itu kemungkinan disampaikan untuk menanggapi keluhan-keluhan dari mereka yang merasa kurang tepat menduduki suatu jabatan baru.
    Menurut Gubernur Heryawan, sikap profesional sangat penting dalam rangka menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam  mewujudkan visi dan misi. Tanpa sikap itu, akan sulit kita mewujudkannya. “Kalau selama ini Gubernur mendapat berbagai penghargaan dari pusat, hal demikian karena semata-mata hasil kerja dari saudara-saudara”. Setelah sikap profesional terwujud, maka selanjutnya mewujudkan sikap loyal terhadap pimpinan. Pimpinan di Jawa Barat adalah gubernur, maka adalah wajar bersikap loyal kepada gubernur sebagai pemangku kebijakan di daerah.
    “Saya minta,  agar saudara menelaah kembali tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang baru. Dengan demikian bisa lebih meningkatkan kinerjanya”, demikian pinta Gubernur. Tim R

Dorong UMKM, Kadin Siap Berikan Pendampingan

Bandung, INA-INA.

     Ketua Kadin Jawa Barat, Agung S Soetisno menyatakan masih banyak permasalahan yang dialami para pelaku usaha, baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun besar. Permasalahan-permasalahan itu tidak hanya mengenai akses perbankan, tetapi juga regulasi, termasuk sistem perpajakan. 

  ”Tentunya, permasalahan-permasalahan itu dapat berpotensi menghambat laju dan pertumbuhan dunia usaha, khususnya, di Jabar. Karena itu, kami menyediakan fasilitas bagi para pelaku usaha, termasuk sektor UMKM," ungkap Agung S Soetisno, Jumat, 7 Oktober 2011

    Agung mengemukakan, bentuk fasilitas itu berupa bantuan konsultasi dan pendampingan, baik mengenai perizinan, perpajakan, pembuatan rencana bisnis, lingkungan hidup, maupun yang lainnya.  

   Selain mengenai perizinan dan perpajakan, kata Agung pihaknya pun menyiapkan pola pendampingan bagi para pelaku usaha dalam hal berinvestasi.  "Pendampingan ini terbuka tidak hanya bagi UMKM yang menjadi anggota Kadin, tetapi juga pelaku bisnis secara umum, termasuk investor asal mancanegara," tuturnya.
   Dalam praktiknya, pihaknya menyiapkan sebuah tim yang terdiri atas tenaga-tenaga profesional sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Dan pihaknya pun siap melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam hal akses perbankan, seperti audit dan lainnya. Tim R

Tabloid Indonesia-Indonesia

Calon Jamaah Haji Kabupaten Bandung Diberangkatkan

Kab. Bandung, INA-INA.
    Sebanyak 444 calon jamaah haji Kabupaten Bandung kembali diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Sabtu (8/10) dari Lanud Sulaeman. Keberangkatan calon jamaah haji ini masuk kelompok terbang atau kloter 18, dan keberangkatan ke-3 dari Kabupaten Bandung. Menurut Kasi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bandung Drs H. D. Suherman, para calon jamaah akan diberangkatkan ke Jakarta terlebih dahulu sebelum terbang ke Mekah. 

        “Ini keberangkatan ketiga, dan masuk ke kloter 18 bersama para calon jamaah haji dari daerah lain. Tas calon jamaah dari masing-masing tempat dikumpulkna dulu hari Jum’at, dan akan kita berangkatkan bersama calon jemaahnya dari Lanud Sulaeman” ujar Suherman. 

       Pengemasan tas atau koper jemaah dilakukan oleh para jemaah sendiri di rumahnya masing-masing dengan tuntunan cara pengemasan dari pihak Kementrian Agama Kabupaten Bandung. 

       “Ini semata unuk memudahkan para jamaah nantinya. Selain kopornya yang sama, cara pengemasannya juga disamakan agara seragam dan memudahkan para jemaah” katanya.

Jamaah haji asal Kabupaten Bandung diberangkatkan dalam 8 kloter, dan akan diberangkatkan terjadwal hingga tanggal 26 Oktober 2011 dari Lanud Sulaeman Kabupaten Bandung. Drs H. D. Suherman menambahkan, jumlah jamaah haji Kabupaten Bandung yang diberangkatkan musim haji tahun ini berjumlah 2394 jamaah. Oteu