08 January 2012

PENDIDIKAN KARAKTER CEGAH KORUPSI

Pendidikan karakter merupakan salah satu modal dalam menangkal tindak pidana korupsi. Dalam fungsi itulah guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa di masa datang. Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam seminar nasional pendidikan di Aula RSPD Kabupaten Klaten, Kamis 5 Januari 2012. Marzuki mengatakan, saat ini banyak anak muda pandai korupsi melebihi yang tua. “Kalau dulu korupsi hanya di pemerintah, saat ini sudah di yudikatif dan legislatif,” katanya. Seminar dihadiri ratusan guru, Ketua PGRI Dr Sulistyo, dan Muspida Klaten.

Menurutnya, adanya mekanisme check and balance di masyarakat bukan menjadi pengontrol, tetapi malah korupsi semakin besar. Karena itu, peran pendidikan karakter dan akidah sangat penting. Sebab, jika pendidikan hanya mengejar hapalan Matematika, Fisika, Kimia, dan lainnya tanpa mengindahkan pendidikan karakter akan mencetak manusia yang tidak memahami tujuan ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan karakter yang baik, anggaran pemerintah akan sia-sia. Saat sudah menjadi penegak hukum atau pejabat, yang diketahui hanya uang dan uang. Berkaitan dengan itu, posisi guru sangat startegis untuk memberikan pendidikan budi pekerti.


Anggaran Pendidikan

Pemerintah, kata Marzuki, terus berupaya menaikkan kesejahteraan guru. Anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN. Jika tahun lalu Rp 240 triliun dari APBN, dengan kondisi ekonomi membaik bisa jadi mencapai Rp 260 triliun. Dengan anggaran itu, ada jaminan kesejahteraan guru terjaga. Untuk itu, guru dituntut memberikan keteladanan dan pendidikan karakter sejak SD.

Menurut Ketua Umum PGRI Dr Sulistyo, persoalan bangsa ini hanya bisa diselesaikan dengan pendidikan. Saat ini banyak pemimpin banyak bicara, tetapi sedikit yang berbicara dengan nurani. “Sebuah penelitian menyimpulkan 80% orang sukses itu karena karakter, bukan pendidikan,” ungkapnya.


Selain itu, Sulistyo menilai pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2011 sebagai program BOS terburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, PGRI sudah mendesak pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme pencairan BOS pada 2012. Mekanisme pencairan BOS 2011 dinilai terlalu ribet sehingga membuat persoalan di tataran sekolah. “Usulan kami akhirnya diterima. Pada 2012 mekanisme pencairan BOS dikembalikan ke mekanisme lama. BOS akan dicairkan langsung ke rekening sekolah. Kami jamin, paling ambat tanggal 10 Januari, BOS sudah masuk rekening sekolah,” tutur Sulistyo.*

No comments:

Post a Comment