Gubernur Jabar Lantik Bupati Subang dan Majalengka

Bandung, indonesia-indonesia.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pasangan Bupati - Wakil Bupati Subang H Ruhimat dan Agus Masykur serta melantik pasangan Bupati - Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Tarsono Mardiana, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (19/12/18).

Kedua pasangan merupakan pemenang pada Pilkada serentak 2018 dan akan memimpin daerahnya masing-masing hingga tahun 2023. Bupati Subang dilantik berdasarkan surat Kepmendagri RI No 131.32-7442 tahun 2018 dan Bupati Majalengka lewat surat Kepmendagri RI No 131.32-6038 tahun 2018.

"Ini adalah pilihan rakyat jadi harus dihormati oleh semua. Kami harapkan jabatan ini bisa khusnul khotimah dan memiliki niat yang baik," kata Gubernur yang akrab disapa Emil dalam amanatnya.

Emil menegaskan, jabatan kepala daerah semata-mata hanya digunakan untuk melayani rakyat. Pemimpin harus turun tangan terhadap masalah bukan pemimpin yang tunjuk tangan.

"Menjadi pemimpin yang turun merangkul bukan pemimpin yang turun memukul, menjadi pemimpin yang membawa perubahan bukan pemimpin yang jalan ditempat," tegas Emil.

Gubernur mengatakan, akan memberi perhatian khusus kepada pemerintah Subang mengingat beberapa kejadian yang menimpa kepala daerah sebelumnya dan harus berurusan dengan hukum.

"Akan ada treatment khusus untuk Subang, kita akan push reformasi integritas agar lebih maksimal. Kita juga akan push penerapan teknologi untuk meminimalisir modus-modus KKN," ujarnya.

Emil juga menitipkan tiga hal kepada aparatur di kedua daerah. Pertama, ASN yang dikawal kepala daerah harus memiliki nilai integritas yang tinggi. Kedua, rakyat butuh pemerintah yang melayani karena itu aparatur harus menggunakan teori baru yaitu negara yang melayani rakyat.

"Online kan semua pelayanan, ini adalah pola pelayanan yang baru. Ketiga, titip profesionalisme, semua ASN harus naik kelas menjadi lebih cerdas," pesannya.

Selain itu, Bupati Subang dan Majalengka agar mengawal proyek strategis nasional yaitu Pelabuhan Patimban dan turut mengembangkan Bandara Kertajati.

"Jaga kondusifitas jelang Pileg, Pilpres 2019 dan harus memberi perhatian khusus pada sektor pariwisata yang saya kira masih kurang," pungkas Emil. ***
Share:

One Stop Service Lounge DPMPTSP Jabar

Sekda Jabar,Iwa Karniwa menggunting pita
Bandung, indonesia-indonesia.com - Ditandai dengan pemukulan kendang dan pengguntingan pita, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meresmikan ruangan pelayanan perizinan (one stop service lounge) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung, Kamis (20/12/18).

One Stop Service Lounge DPMPTSP ini menyediakan fasilitas layanan yang representatif, dengan penambahan kapasitas lahan parkir, kenyamanan front office, back office, penambahan loket layanan, informasi, pengaduan, konsultasi, ruang laktasi, area bermain anak, dan layanan mandiri dalam satu area.

Sekda Iwa menuturkan, meskipun telah meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari kementerian/lembaga terkait atas keberhasilannya menyelenggarakan pelayanan, DPMPTSP harus tetap berinovasi dan berkolaborasi terutama dalam digitalisasi layanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Provinsi Jawa Barat.

Sekda Iwa juga mengapresiasi capaian DPMPTSP, dimana saat ini sedang dikembangkan metode penandatanganan secara elektronik, dan pencetakan surat izin di lokasi pemohon langsung.

"Nanti disamping online system juga penandatanganan secara elektronik, dan bahkan ke depan akan didorong supaya nantinya surat izin itu bisa dicetak di rumah pemohon masing-masing. Ini terobosan inovasi yang luar biasa," ujar Iwa ditemui usai acara.

"Saya berharap, penyediaan ruang layanan perizinan yang representatif juga perlu diimbangi dengan layanan secara digital yang mudah, cepat, efisien, dan tentunya dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang," tambahnya.

Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat Dadang Mohamad menyebutkan, pihaknya akan fokus pada peningkatan layanan print-out mandiri. Saat ini, katanya, DPMPTSP Jabar masih memberlakukan metode pengiriman via pos dalam mempermudah penyerahan surat izin kepada pemohon.

"Kita ingin mencoba print out izin secara mandiri. Saat ini masih dicetak di kantor kami, tapi pemohon tidak perlu ambil kesini, kami yang kirimkan melalui pos," tuturnya.
Share:

Gubernur Jabar : Satu Desa Satu Perusahaan

Garut, indonesia-indonesia.com - Mengatasi masalah ketimpangan di Jawa Barat, salah satunya bisa diupayakan dengan menggali potensi desa, dan sentralisasi produksi agar menciptakan nilai tambah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Provinsi Jawa Barat sendiri, memiliki 5.312 desa, sehingga memerlukan strategi pemerataan yang khusus karena wilayahnya yang begitu luas.

"Desa-desa ini harus mandiri karena Jawa Barat itu masalahnya ketimpangan. Karena tidak ada daya upaya, potensi, tidak ada ilmu, orang-orang desa frustasi, dan pergi pindah ke kota," kata Gubernur yang akrab dipanggil Emil ini, pada Desa Juara Launching Program One Village One Company (OVOC), di Desa Sukalaksana, Kab. Garut, Kamis (20/12/18).

Maka dengan program satu desa satu perusahaan, kata Emil, diharapkan masyarakat tetap tinggal di desa, dengan memiliki pekerjaan, dengan penghasilan yang diharapkan setara dengan pendapatan di kota.

Terkait pemasaran, kata Gubernur, dirinya telah membentuk "off- taker forum", atau forum pembeli, untuk memastikan calon pembeli produk-produk yang dihasilkan di desa.

"Setelah ada yang beli, nanti kita bagi ke desa- desa," kata Emil.

Itulah yang beda dari program yang digagas Gubernur Emil, dimana Pemprov Jabar lah yang mencari pasar. Jika pasar sudah ada, Pemprov Jabar akan mencari desa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibuka.

"Rencana modal dasar Rp.100 juta, selanjutnya setelah perusahan bergulir, masuklah ke ekonomi yang sebenarnya, selanjutnya perusahaan desa bisa mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi," katanya.

Maka, lewat OVOC inilah, kesejahteraan Indonesia mulai dibangun dari desa-desa Juara di Jawa Barat. Pun cita- cita tersebut harus diraih dengan sinergi semua pihak.

"Ini yang disebut teori pentahelix, ada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media dan masyarakat. Teori ini akan kita terus gunakan membangun Jawa Barat," kata Gubernur.

Tak sampai disitu, Emil juga melihat potensi keberadaan perguruan tinggi, yang juga sangat diperlukan dalam mensukseskan program ini dalam hal peningkatan sumber daya manusia, dan menerapkan teknologi-teknologi yang menjadi temuan perguruan tinggi di masyarakat.

"Kita tantang nanti alumni-alumni, milenials perguruan tinggi untuk mau tinggal di desa, membuat business plant dan pengembangan desa," katanya.

Salah satu desa yang bahkan telah menggulirkan 'bisnis' pariwisatanya adalah dengan memasarkan paket Desa Wisata Ciburial pada aplikasi market pariwisata Jabar, www.gurilaps.com. ***
Share:

Bupati Bandung Himbau Warga Usia 17 Tahun bulan April 2019 Segera Lakukan Perekaman

Kab. Bandung, indonesia-indonesia.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung terus mengebut proses perekaman dan pencetakan ktp-el. Pasalnya hingga saat ini jumlah warga yang belum melakukan perekaman mencapai 63 ribu jiwa.

Bupati Bandung H. Dadang M Naser,SH,S.Ip.,M.Ip mengatakan, layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung, saat ini semakin terintegrasi dengan pihak kecamatan. Selain masih ada sejumlah warga yang belum memiliki kartu identitas, juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya pada pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) tahun 2019.

“Pemerintah mengupayakan yang terbaik, khususnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan nasib bangsa di pemilu 2019 nanti,” ungkapnya saat dikonfirmasi di rumah Jabatannya, Minggu (25/11).

Bupati meminta warga yang belum memiliki KTP- el lekas melakukan perekaman. Dia mengatakan, saat ini KTP- el bisa langsung dicetak pada 3 hari kerja setelah perekaman dilakukan. Bupati membenarkan saat ini banyak warga yang sudah pesimis mendapatkan KTP- el segera, meski sudah melakukan perekaman. Rasa pesimis itu muncul karena setelah menunggu dalam hitungan tahun, namun KTP- el miliknya tidak kunjung dicetak.

“Melalui integrasi Disdukcapil dengan seluruh Kecamatan yang sudah berjalan baik, kita harapkan persoalan tadi bisa segera teratasi, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan KTP- el, apalagi Disdukcapil sekarang secara kontinyu mengambil blankonya ke Dirjen Kemendagri,” kata Bupati.

Menambahkan hal itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kasta Wiguna,AP.,Map, mengungkapkan dari 3.525.149 jumlah penduduk Kabupaten Bandung, masih sekitar 63 ribu masyarakat belum melakukan perekaman.

"Kepentingan kami menyelesaikan data itu, ada pengecekan ke lapangan ke kecamatan dan desa untuk mengetahui kondisi fisik data, termasuk ke beberapa SMA. Apakah memang belum terekam, apakah datanya valid atau tidak, apakah sudah pindah meninggal atau memang data kosong," ujar Kasta.

Untuk memudahkan proses pengecekan, lanjut Kasta pihaknya pun menyiapkan surat edaran yang sudah ditanda tangani Bupati Bandung Dadang Naser kepada aparat kewilayahan. Dia pun menargetkan proses perekaman dan pencetakan secepatnya bisa diselesaikan.

"Kami menargetkan secepatnya karena Kabupaten Bandung akan rugi kalau data penduduk sebagai landasan perencanaan daerah tidak akurat. Karena itu untuk menghitung anggaran, dasar pertama ya data penduduk," tuturnya.

Sementara itu mengenai ketersediaan blangko ktp-el, khusus untuk Kabupaten Bandung sudah tersedia. Bahkan pihaknya selama dua kali dalam seminggu mengambil stok blangko di Dirjen Dukcapil.

"Kalau blangko ktp el itu dicetak melalui pengadaan Dirjen Dukcapil bukan Pemkab Bandung ketersediaan disana. Saat ini stok ada terus kami seminggu 2 kali mengambil blangko sehingga tidak ada alasan blangko habis," tegasnya.

Dia menjelaskan secara teknis dalam penerbitan KTP- el kepada masyarakat yakni setelah perekaman, data pemohon selanjutnya diproses konsolidasi pada server Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri. Sehingga lanjut Kasta, KTP- el tidak bisa langsung dicetak.

“Setelah perekaman, data akan dikonsolidasikan pada server. Melalui beberapa hari validasi data, bila proses datanya tidak bermasalah maka akan dapat tercetak dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Di Kabupaten Bandung, sudah terlayani juga perekaman dan pencetakan KTP el untuk kaum difabel, para pelajar yang usianya menjelang 17 tahun,” ungkap Kasta.

Dia menambahkan, untuk Penyandang difabel, lansia, masyarakat yang sakit, sesuai instruksi Bupati, Disdukcapil melakukan perekaman jemput bola ke rumah-rumah sumber data.

“Untuk suksesi pemilu, perekaman data pemilih pemula dilakukan di sekolah-sekolah, serta dilakukan pula identifikasi data pemilih di lapas jelekong ciparay,”imbuhnya.

Dirinya optimis, sebelum Pemilu 2019, masyarakat Kabupaten Bandung sudah memiliki KTP- el. Karena layanan yang dilakukan, menurutnya sangat maksimal dengan memacu kinerja sabilulungan seluruh jajaran dan petugas lapangan Disdukcapil.
Share:

100 Hari Kerja, Ridwan Kamil Luncurkan 13 Bus Wisata Perkotaan

indonesia-indonesia.com, Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bank bjb, meluncurkan Bus Wisata Perkotaan, yang pada periode pertama ini menghibahkan kepada 13 Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi dan keragaman wisata.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang sering kali menyebutkan soal indentitas Provinsi Jawa Barat, yang dalam lima tahun kedepan ingun menjadi daerah pariwisata unggulan.

Dengan berbagai potensi alam yang indah mulai dari gunung, udara, rimba, laut, pantai, hingga sungai. Untuk itu, selama lima tahun ke depan pula, Gubernur menyatakan pihaknya akan menyiapkan berbagai insfrastruktur khususnya di lokasi-lokasi objek wisata.

Salah satunya adalah dengan menghadirkan bus wisata perkotaan di kota/ kabupaten di Jawa Barat, sebagai sarana pendukung, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik lokal maupun asing dalam mengakses destinasi wisata yang ada di masing-masing wilayah dengan nyaman, berkeselamatan dan terjangkau.

"Hari ini, kita akhiri program 100 hari kerja yaitu dengan memperlihatkan sisi pariwisata dengan menghibahkan 13 bus pariwisata. Inspirasinya dari bus Bandros Bandung, yang diminati banyak kalangan, jadi kita jadikan program Provinsi," kata Gubernur Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Sabtu (22/12/18).

"Tahun depan kita tambah, dan bisa juga ditambah dari masing-masing kota/ Kabupaten," jelasnya.

Untuk periode pertama, 13 Kabupaten/Kota yang menerima bantuan Bus Wisata Perkotaan ini adalah Kota Cimahi, Kabupten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Bus Wisata Perkotaan ini pun dirancang dan didesain langsung oleh Gubernur Jabar dengan mempertimbangkan muatan lokal dan budaya daerah masing-masing serta dibangun dengan konstruksi yang memudahkan wisatawan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Bus Wisata Perkotaan ini pun, akan beroperasi dalam trayek/ lintasan yang sudah ditetapkan dan dapat menjangkau distinasi wisata yang ada di daerah masing-masing, beroperasi secara kontinyu dan terjadwal serta biaya terjangkau sehingga ada kepastian bagi para pengunjung yang akan mengunakannya. ***
Share:

Popular Posts

Recent Posts