Pendidikan


OKNUM KEPALA SEKOLAH DIDUGA 
MEMERAS ORANG TUA SISWA
Bogor, INA-INA.
          Sebagian besar orang tua siswa SDN Banjarsari 02 Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, mengecam atas perilaku oknum kepala SDN Banjarsari 02 , Eman Sulaeman . Pasalnya kepala sekolah tersebut telah melakukan pungutan liar ( pungli ) kepada orang tua siswa sebesar Rp.10 ribu persiswa  untuk  menyewa  buku  paket yang disediakan pemerintah pusat . Padahal buku tersebut disediakan pemerintah untuk dipinjamkan secara cuma – cuma kepada para siswa sebagai buku pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar ( KBM ).
         Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari para orang tua siswa, kepala sekolah bukan saja melakukan pungli lewat sewa buku pake, tapi melakukan juga penjualan buku LKS kepada sejumlah siswa. Sehingga atas  tindakan kepala sekolah tersebut, para orang tua siswa merasa dirugikan, bahkan dari  mereka yang tidak terima. Apalagi  dengan beban biaya hidup yang kami tanggung saat ini sangat sulit. ”Saya tidak terima ulah kepala sekolah yang melakukan pungli dan penjualan buku LKS kepada anak kami,”katanya.
        Lebih lanjut mereka pun meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan ( Kadisdik ) Kabupaten bogor agar  memberikan  teguran dan sanksi berat kepada kepala sekolah tersebut, bila perlu copot saja dari jabatannya.  Kata mereka, bila Kadisdik tidak memberikan teguran dan sanksi, maka mereka akan mengadakan demo untuk menuntut kepala sekolah agar turun dari jabatan yang disandangnya saat ini. ” Seandainya Kadisdik tidak memberikan sanksi maka kami  akan melakukan aksi demo secara  besar besaran. Saat kami  melakukan demo kepala sekolah tersebut harus turun,, bila tidak mau turun sekolahnya akan kami segel,  ” ancam mereka.
         Sementara Ketua LSM Laskar Merah Putih Kabupaten Bogor Max N.Titaheluw sangat menyayangkan atas tindakan kepala sekolah tersebut, padahal jelas – jelas pemerintah sudah memberi pinjaman buku  secara cuma cuma kepada para siswa.  Apalagi pemerintah juga telah mengeluarkan Permendiknas no.11 tahun 2005 tentang  larangan penjualan buku dalam bentuk apapun, tetapi kepsek tersebut masih saja nekat melakukan pungli termasuk menjual buku LKS.  Masih kata Max , tindakan kepala sekolah semacam itu , dinilai jelas jelas merugikan ekonomi orang tua siswa untuk kepentingan pribadinya .Untuk itu pihaknya mendesak kadisdik segera memberikan sanksi. “ LSM Laskar Merah Putih siap mengawal kasus ini sampai ke pengadilan karena kepsek tersebut jelas jelas melanggar aturan pemerintah,  nantinya jaksa  didalam persidangan  dapat    menjerat  pelaku dengan UU no 31 tahun 1999  jo  no 20 tahun 2001 tentang  tindakan pidana korupsi ( Tipikor ),”tegas Max.
          Sangat di sayangkan, hingga berita ini di turunkan Kepala  SDN Banjarsari 01 Eman Sulaiman saat di konfirmasi  terkait  hal tersebut sedang tidak ada dikantor.  ***Adam Saleh


PESTA BUKU BANDUNG 2011
BUKU WISATA KEHIDUPAN
Dalam gambat tampak ketua pameran H. Hasan Sagita ( Tengah ) didampingi Koordinator Acara Ir. H. Sumbodo ( kiri ) dan koordinator lelang stan Hj. Rema Karyanti S,Dra ( Kanan ). saat melakukan pelelangan stan di Gd. Landmark Jl. Braga No. 129 Bandung beberapa waktu yang lalu.
Bandung, Ina-Ina.
     IKAPI ( Ikatan Penerbit Indonesia ) Jawa Barat bekerjasama dengan PEMKOT BANDUNG kembali mengadakan Pesta buku Bandung 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 15 Pebruari 2011 di Landmark Convention Hall Jl. Braga No. 129 Bandung.
     Pameran buku selalu menawarkan harapan dan gagasan baru bagi semua pihak, baik dari penerbit, pengarang, pemerintah, organisasi penerbit, maupun masyarakat perbukuan. Setidaknya semua pameran buku selalu beroriantasi kepada wisata buku; satu wisata ilmu yang memperluas wawasan bagi kehidupan.

    Beranjak dari orientasi seperti itulah, IKAPI Jabar setiap tahun menggelar tiga pameran penting bagi insan penerbit dan masyarakat pencinta buku yakni Pesta buku Bandung, Islamic Book Fair dan Pameran buku Bandung. Selain itu juga ditambah dengan agenda baru yakni pameran buku di Kampus semacam Pameran Buku Diskon 2010 di Universitas Padjajaran Beberapa waktu yang lalu. Tujuannya adalah semata-mata memperkenalkan khasanah perbukuan dan kekuatannya dalam memosisikan ilmu sebagai wawasan penting kehidupan manusia. Bahkan dalam buku sastra wawasan itu banyak ditemui dalam warna lokal yang ada di dalam alur karyanya. Imaji yang didapat dalam sebuah buku itulah yang memperluas wawasan pembacanya dari imaji mereka beralih ke lisan, ke tulisan lagi, hingga akhirnya beralih ke tindakan dan pergerakan nyata berwisata melalui buku. Jadi, warna lokal sastra itu turut membantu orang-orang yang mencari keindahan lewat sastra dan keindahan dampak estetik psikologis sastra lewat dunia pariwisata.

   Bila selama ini buku-buku turut membantu menjadi jembatan kerjasama untuk mengembangkan simbiosis mutualisme dunia perbukuan, pendidikan dan pariwisata, maka ajang Pesta Buku Bandung 2011 adalah sarana yang tepat untuk berpromosi bagi para penerbit dan penulis serta masyarakat perbukuan, apalagi tujuan semakin kokoh memperkuat buku sebagai sarana wisata ilmu bagi kehidupan masyarakat modern.

     Acara kali ini akan dimeriahkan oleh bermacam acara di pangggung diantaranya bedah buku, launching produk dan peminat buku dapat dengan mudah mendapatkan buku hingga 70 % diskonnya.

     Akhirnya partisipasi positif berbagai pihaklah yang menjadikan pesta buku kali ini semakin meriah.
D.Iskandar /541


Disdik Kota Bandung Disinyalir Potong 27%
“Proyek DAK Perpustakaan SDN Ciburuy Tidak Transparan”


Bandung, INA-INA.
         Pengerjaan Proyek fisik yang di alokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri Ciburuy, Kota Bandung dinilai tidak transparan, menurut pengakuan dari pihak sekolah bahwa pengerjaan fisik DAK Perpustakaan 2010 tidak melibatkan pihak sekolah dan sepenuhnya di kerjakan oleh pemborong sedangkan dalam hal ini SDN Ciburuy hanya terima kunci saja.
          Menurut pengakuan H. Gandi S, SPd, Kepala Sekolah SDN Ciburuy ketika di konfirmasi Indonesia-Indonesia mengatakan bahwa memang betul SDN Ciburuy mendapatkan DAK Perpustakaan 2010 namun pihak sekolah tidak ikut terlibat pengerjaannya, “proyek ini langsung dikerjakan oleh pemborong namun saya juga tidak tahu persis nama perusahaannya hanya nama pemborongnya saja yang saya tahu kalau tidak salah H. Gojali namanya dari Pharmindo Cimahi sedangkan yang menemui saya pada saat itu yakni Pak. Aceng, mengenai proyek sama sekali saya tidak tahu, malahan ketika ditanya RAB-nya pihak pemborong enggan memperlihatkannya, jadi tahu darimana saya mengenai proyek itu”, katanya.
         Hal senada didukung oleh salah seorang guru yang minta dirahasiakan namanya, “kemarin Pak Aceng datang kesini dan mengatakan bahwa proyek ini, Ia bersama Pak H. Gojali yang mengerjakan dengan adanya potongan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sebesar 27%, kalau yang dari dinasnya namanya Pak Arief”, jelasnya.
       Ketika hal ini di informasikan kepada Deni Rudiana, Anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi D mengatakan bahwa masalah adanya dugaan pemotongan sebesar 27% untuk proyek fisik DAK Perpustakaan 2010 di SDN Ciburuy oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung akan kami tindak lanjuti kebenarannya , “tolong kalau bisa bukti-buktinya dilaporkan kalau ada”, tuturnya.
       Dari hasil pantauan Indonesia-Indonesia dilapangan bahwa pengerjaan Proyek DAK Perpustakaan di SDN Ciburuy sangat tertutup dan tidak transparan seperti tidak adanya papan proyek sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan serta ketika di tanyakan mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB)-nya, para pekerja tidak mengetahuinya dan menyarankan agar menemui langsung pemborong dan mandornya namun ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya seputar adanya dugaan pemotongan proyek sebesar 27% oleh oknum dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, pihak pemborong enggan memberikan komentar. (Asep DR) 

 EXPO Pendidikan Kejuruan 
Jawa Barat EPITECH-5


Bandung, INA-INA.
         Pembangunan jangka menengah pada sektor pendidikan adalah meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan serta meningkatkan relevansi terhadap dunia kerja. Maka dipandang perlu adanya sikap kompetitif dari pengelola SMK yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sekolah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas terhadap penyelenggara pendidikan sekolah kejuruan kepada masyarakat dan stakeholder, kiranya perlu ada publikasi produk pengelolaan pendidikan kejuruan melalui berbagai kegiatan diantaranya pameran pendidikan dan penilaian Kabupaten/Kota Vokasi yang dilakukan oleh Tim Independen Provinsi. Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK) H Nandang Junaedi, pada pembukaan EXPO Pendidikan Kejuruan Jawa Barat EPITECH-5, bertempat di BPPTKPK, Jalan Pahlawan No. 70 Bandung, Selasa, (23/11).
          EXPO Pendidikan Kejuruan Jawa Barat EPITECH-5 dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
          Lebih lanjut Nandang menerangkan kegiatan Expo 2010 ini juga digunakan sebagai media komunikasi antar pengelola dan penyelenggara pendidikan teknologi dengan masyarakat luas secara berkesinambungan yang dapat menarik minat warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan dunia pendidikan khususnya bidang kejuruan. Maka kali ini tema kegiatan Epitech Wahana Akselerasi SDM Jabar Unggul, Mandiri Kompeten, Kreatif dan berdaya saing tinggi, tutur Nandang.
         Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi,CPA mengatakan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang telah dilakukan oleh Balai Pelatihan Pendidik dan tenaga kependidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini tentunya harus berdampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara utuh, sebagai upaya prfesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan kejuruan sebagai pusat pembudayaan kompetensi merupakan tolok ukur keunggulan lembaga pendidikan kejuruan yang dapat dinilai secara kuantitalitatif maupun kualitatif, dengan produk unggulan, keterserapan lulusan dan adanya jalinan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) yang akan terikat dalam Tripartit.
        Menurut Wahyudin, dengan memperhatikan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat tahun 2008-2013 pada sektor pendidikan adalah meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan meningkatkan relevansi terhadap dunia kerja, maka dipandang perlu adanya sikap kompetitif dari pengelola SMK yang dapat meningkatkan kualitas sekolah, mutu pembelajaran dan kualitas lulusan dengan berbasis keunggulan kerja. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan kepada masyarakat dan kepada stakeholder pendidikan, perlu adanya publikasi produk pengelolaan pendidikan kejuruan melalui EXPO Pendidikan Kejuruan Jawa Barat (EPITECH-5).
       Kegiatan ini kata Wahyudin menjadi suatu barometer keberhasilan penyelenggara pendidikan kejuruan di Jawa Barat, serta menumbuhkan suatu motivasi untuk meningkatkan sistem dan mutu pembelajaran di SMK. Disamping itu, kegiatan ini juga digunakan sebagai media komunikasi antar pengelola dan penyelenggara pendidikan teknologi dengan masyarakat luas secara berkesinambungan yang dapat menarik minat warga masyarakat untuk berpatisipasi dalam memajukan dunia pendidikan khususnya dibidang kejuruan. Edwandi


Manager PT PLN (Persero) UPJ Cianjur, Pipin Aripin :
Berikan Pelayanan Terbaik
& Kemudahan Bagi Konsumen
Cianjur, INA-INA.
         Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero UPJ Kabupaten Cianjur dalam upayanya memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi setiap konsumennya dalam hal ini dengan mengadakan program 100 Hari. Diakui, sejak masuk bulan Oktober 2009 saja, tercatat jumlah saldo tunggakan Rekening Listrik UPJ Kota saat ini telah mencapai Rp.3,1 Miliyar atau 34,4 % dari pendapatan penjualan. Oleh karena itu, untuk menurunkan tunggakan rekening listrik tersebut pihak PLN UPJ Cianjur mengadakan langkah-langkah antisivatif seperti mensosialisasikan penghematan penggunaan tenaga listrik kepada masyarakat melalui siaran radio, spanduk-spanduk dan pembagian brosur. Kemudian, menggelar pula operasi gabungan pemutusan, dengan menyediakan loket mobile di wilayah operasi tunggakan yang terlebih dahulu dinformasikan kepada masyarakat lewat radio, spanduk dan DKM Masjid,” Operasi pemutusan juga akan rutin dilaksanakan terhitung dari tanggal 3 sampai dengan akhir bulan dan batas waktu pembayaran tunggakan setiap bulannya maksimal sampai tanggal 20. Sementara, masyarakat yang belum dapat melunasi tunggakan listrik sampai 4 bulan lamanya, akan dikenakan biaya untuk penyambungan kembali atau seperti pemasangan baru dengan syarat harus melunasi tunggakan sebelumnya terlebih dahulu,” ujar Manager PT PLN (Persero) UPJ Cianjur, Pipin Aripin kepada Indonesia-Indonesia di ruang kerjanya Kantor PT PLN (Persero) UPJ Cianjur, Jl. Mangkupraja Nagrak Cianjur belum lama ini.
          Menurut Pipin, selain mensosialisasikan penghematan listrik, pihak PLN memasarkan pula sebuah produk layanan listrik Pra Bayar (LPB) yang ditawarkan kepada masyarakat dengan daya 1300 VA dan migrasi LPB daya 1300 S/d 4400 VA yang tujuannya untuk memberikan solusi bagi para pelanggan untuk berhemat, dan masyarakat pun tidak akan lagi didatangi oleh para petugas baca meter karena alasan belum bayar,” PLN bekerjasama pula dengan mitra kerja untuk lebih mensosialisasikan transparansi pembiayaan pemasangan baru dan rubah daya dan sebagai wujud komitmennya, PLN juga telah mendirikan “Warung Listrik” (Warlis) bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan kejelasan informasi lebih lengkap mengenai transparansi pemasangan instalasi atau sebagai calon pelanggan di alamat Jl. Mangkupraja Nagrak Cianjur,” jelas Pipin yang sebelumnya menjabat sebagai Manager PT PLN (Persero) UPJ Tanggeung.
         Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke 67, pada 27 Oktober 2009 lalu, PLN DJBB melaksanakan Launching “Contact Center 123” yaitu layanan transparansi dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat seperti info tagihan rekening listrik, transaksi tambah daya s.d 4400 VA, pemasangan baru dan penerangan sementara,” Sementara itu, layanan contact center 123 ini telah ada di wilayah Bandung, Cimahi, dan Majalaya rencananya pada tahun 2010 akan tersebar di seluruh wilayah Jabar dan Banten,” ujar Pipin yang menghimbau agar masyarakat menghindari apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamankan PLN menawarkan pengurusan pemasangan baru dan rubah daya dengan biaya mahal dan cepat, tapi akhirnya mereka tidak bertanggungjawab.
        Biasanya para petugas baca meter selalu mendatangi rumah-rumah pelanggan, namun apabila mereka kesulitan atau karena rumah terkunci, masyarakat diharapkan, segera melapor ke PLN C.q.SPV. Pembacaan meter dan pengelolaan rekening, sehingga, dilapangan tidak terjadi kesalahan akibat rekening yang menjadi mahal atau menjadi murah,” masyarakat juga apabila ingin membayar biaya penyambungan atau rubah daya ke PLN, terlebih dahulu harus melewati uji material dan pemasangan instalasi yang dipasang oleh instalatir melalui lembaga sertifikasi, yaitu konsuil,” terang Pipin.
         Untuk meminimalisir gangguan padam listrik pada program 100 hari ini, pihak PLN secara terus-menerus melakukan pemeliharaan jaringan (ROW) mulai dari gangguan pohon, arku layangan, ditambah perbaikan teknis Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), gardu dan jaringan tegangan rendah (JTR).
         Pipin menambahkan, untuk meminimalisir setiap kerugian yang ditimbulkan oleh KWH yang tidak terjual, PLN mengadakan operasi-operasi penertiban tehadap para pelanggan dan non pelanggan terutama mereka yang telah memakai KWH minimum dan maksimum,” hasil dari penertiban tersebut, akan ditindaklanjuti baik melalui jalur perdata dengan cara melunasi ataupun secara pidana bagi oknum-oknum pelaku pencurian listrik. Disamping itu, PLN juga akan menertibkan billboard dan PJU-PJU liar tentunya yang tidak terdaftar di PLN karena dapat berakibat pada mutu tegangan akan drop atau tidak standar lagi penyambungannya,” jelas Pipin yang mengingatkan pula kepada semua pelanggan agar melakukan penghematan listrik minimal 50 watt khususnya pada pukul 17.00-22.00, dan hindari pencurian listrik dengan berbagai cara. Smith
  

 Komisi B DPRD Jabar 
Apresiasi  Program Pemkab Bogor


Bogor, INA-INA.
          Komisi B DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Bogor beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor disektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Pemerintah Kabupaten Bogor tinggal memfokuskan diri untuk revitalisasi dan program-program unggulannya.
          Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ketuanya Hasan Zainal Abidin mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor dalam rangka meninjau perkembangan disektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan, beberapa waktu lalu.
          Hasan Zainal Abidin dalam pertemuan tersebut mengatakan, untuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) perlu ditingkatkan lagi kinerjanya, karena saat ini BP4K sebagai tenaga penyuluh sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
          Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi para ahli pertanian, agar ilmunya dapat termanfaatkan untuk Kabupaten Bogor, tidak untuk daerah lain di luar Provinsi Jawa Barat.
         Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Hj Nurhayati dalam pertemuan tersebut mengatakan, kondisi Kabupaten Bogor dalam mendukung 10 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan melakukan pengembangan potensi lokal khususnya potensi desa, salah satu diantaranya dengan menjamin terbukanya akses masyarakat terhadap teknologi tepat guna.
          Pemkab Bogor juga ingin mengembalikan pertanian pada kejayaan yang berintegrasi dengan pembangunan melalui revitalisasi.Hal ini dianggap dapat direaliasasikan karena Kabupaten Bogor ditunjang oleh berbagai potensi produk pertanian, seperti tanaman hortikultura, perkebunan, dan tanaman hias.
          Ditambahkan Hj Nurhayati Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini (hampir 11% dari keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat) menjadi tantangan bagi perencanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
         Progam unggulan Kabupaten Bogor saat ini tertuju pada sektor peternakan dan perikanan, yakni adanya dana Pemerintah Pusat untuk dialokasikan pada RPH Cibinong dan Minapolitan (RPJM Kabupaten Bogor) yang bertempat di 3 (tiga) kecamatan yang menjadi sentra agribisnis perikanan. Totalnya sekitar Rp. 900.000.000, untuk pengembangan ikan lele, gurame, dan ikan hias.
          Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga meninjau Check Point dan RPU serta RPH di Kabupaten Bogor. Bangunan Check Point sudah sempat digunakan untuk pemeriksaan ayam.
          Fasilitas intinya sudah tersedia hanya kurang beberapa fasilitas pendukung, seperti sarana penerangan. Karena Jumlah pegawai yang masih sangat terbatas, terpaksa dilakukan sistem shift pada malam hari, namun honornya mereka dinilai belum memadai. Pemerintah dan masyarakat diharapkan memanfaatkan bangunan Check Point ini dengan seoptimal mungkin.
          Terkait dengan RPU dan RPH di Kabupaten Bogor. Mengenai komoditas tanaman hias, Dirjen Tanaman Hias mengungkapkan kekhawatirannya karena wilayah Bogor yang terkenal dengan aneka tanaman hiasnya, pamornya sekarang masih di bawah Tomohon. Untuk itu, Komisi B mengharapkan adanya usaha untuk meningkatkan kembali produksi tanaman hias di Kabupaten Bogor. Smith

Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Saleh, MM :
Peran Serta Paguyuban BPD Sangat Penting

Cianjur, INA-INA.
    Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Saleh, MM mengatakan bahwa keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) cukup penting, yang salah satu fungsinya sebagai mitra kerja pemerintah desa juga merupakan kepanjangan tangan masyarakat dalam menjembatani antara pemerintah desa dengan masyarakat apabila ada aspirasi masyarakat yang harus segera direspon oleh pemerintah desa. Mengingat betapa pentingnya peranan BPD dalam upaya membangun desa agar lebih maju dan lebih sejahtera,” kata Tjetjep pada acara "Silaturahmi dan Sosilisasi Paguyuban BPD se-Kabupaten Cianjur" bertempat di Aula Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku. Hadir dalam acara tersebut, Kabag Pemdes Adam Hidayat, Kabag Humas Suprayogi, Kades Sirnagalih, Agus Zenal Abidin, aparatur Kecamatan Cilaku, para ketua BPD dan anggota BPD se-Kabupaten Cianjur.
     Menurut Bupati Cianjur bahwa peran serta paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting, karena bisa mengangkat harkat dan martabat BPD serta menjalin kemitraan dengan aparatur pemerintahan desa. Maka bangunlah suatu kekuatan yang besar dan jadikanlah sebagai tenaga dalam merealisasikan program pembangunan di masyarakat sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram, tenang dan sejahtera. Lebih lanjut Bupati Cianjur mengatakan bahwa lembaga masyarakat cukup dibutuhkan untuk membangun tatanan kehidupan di masyarakat bahkan yang lebih penting AD/ART paguyuban BPD yang dibuat harus jelas.
     Ketua Paguyuban BPD Kab Cianjur, Syamsudin, menyatakan bahwa dibentuknya paguyuban BPD tentunya atas dasar dan gagasan yang jelas, seperti adanya hasil temuan atau investigasi di lapangan, yang kerap terjadi disharmonisasi antara BPD dengan pihak pemerintah desa. Hal seperti ini perlu dibangun komunikasi yang baik agar setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan jernih.
     Selain itu, kata Syamsudin bahwa BPD adalah mitra kerja pemerintah desa yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya roda pemerintah desa. Begitupun sebaliknya, peran dan fungsi BPD sendiri harus dilaksanakan sebagai kepanjangantangan masyarakat. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada bagian pemerintah desa yang telah membantu dan menjembatani kegiatan tersebut. Smith