Politik

Perspektif Politik 2012

 
DR. H. Marzuki Alie,SE.MM.- Ketua DPR RI

DR.H. Marzuki Alie,SE.MM - Ketua DPR RI menyampaikan Prospek Politik 2012 sekaligus harapannya terhadap perkembangan demokrasi dan politik tahun 2012. ”Perkembangan dan dinamika politik tahun 2012, tidak terpisahkan dengan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2011. Kita semua berharap prospek politik 2012 tetap terjaga stabilitasnya, meskipun dinamikanya semakin ramai seiring dengan mengemukanya berbagai kepentingan politik, baik antar-partai politik maupun kelompok-kelompok kepentingan di dalam dan/atau luar parlemen/DPR,” kata ketua DPR.
 
Di parlemen, pembahasan berbagai RUU krusial, seperti melanjutkan pembahasan RUU tentang Pemilu yang belum mencapai kesepakatan dalam isu-isu tertentu, seperti penentuan parliamentary threshold, sistem Pemilu, jumlah kursi dalam setiap dapil, dan sebagainya, masih akan berlangsung. Dinamika politik terkait dengan kasus Bank Century, juga akan mewarnai perdebatan di Tim Pengawas kasus ini.
 
Dinamika politik dan demokrasi juga akan mendapatkan banyak tantangan. Verifikasi Kemenkum HAM telah mengumumkan hanya ada satu Partai Politik yang lolos. Adanya proses hukum terhadap berbagai politisi terkait dengan kasus korupsi juga akan berlanjut pada 2012. Namun diharapkan, hal ini tidak makin membuat citra Partai Politik menurun.
 
Di pemerintahan, efektivitas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tantangan yang makin kompleks, terus dipantau. Respons kebijakan yang tepat dan cepat amat diperlukan, agar kinerja Kabinet makin efektif. Sebab, masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat, tetap akan terus memantau kinerja pemerintah dengan mengusung berbagai tema menolak kebijakan yang merugikan masyarakat.
 
Secara umum diharapkan agar tahun 2012 ini ada kinerja yang baik dari semua lembaga negara, baik kinerja legislatif maupun kinerja pemerintahan dengan didukung oleh dinamika demokrasi yang makin baik dan situasi keamanan dapat dikendalikan.*



Perwakilan Div. Monitoring KIPP  Nasional, Pemilukada Kabupaten Cianjur, Girindra Sandino :
KPU Kab. Cianjur Sangat Layak
Menjadi Contoh Bagi KPUD-KPUD Lain
 
Cianjur, INA-INA
        KABUPATEN Cianjur yang dikenal sebagai kota agamis, hari ini, Senin (10/01) telah menggelar pesta demokrasi. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Cianjur 2011 sebanyak 1.581.015 pemilih, dan berlangsung di jumlah TPS 3.388 TPS (Tempat Pemungutan Suara). 6 (enam) Pasangan calon bupati dan wakil bupati bertarung dalam pemilukada Kab. Cianjur 2011, berdasarkan nomor urut yang ditetapkan KPU Kab. Cianjur adalah: 1. Hidayat Atori - U. Suherlan Djaenudin (Perseorangan) 2. DR. H. Dadang Sufianto - Drs. MM RK Dadan SN, SP (PKS, HANURA, PKPB, PDIP). 3. H. Hidayat Makbul - H. Sumitra (PDIP, PBR, PKNU, dan partai-partai kecil non parlemen). 4. H. Ade Barkah S. - H. Kusnadi S. (Golkar, PPRN, PAN, Pakar Pang-an). 5. Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM - Dr. H. Suranto, MM (PBB, PPRN, PAN, Pakar Pang-an). 6. H. Maskana S.- H. Ade Sanoesi (PPP, PKB).
        Perwakilan Div. Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Nasional Untuk Pemilukada Kabupaten Cianjur Girindra Sandino melalui siaran pers yang dikirimkan ke Tabloid Indonesia-Indonesia pada tanggal 10 Januari 2011 menyatakan bahwa KIPP Indo-nesia yang memantau penyeleng-garaan pemilukada Kab. Cianjur beserta relawan KIPP sebanyak 125 orang yang disebar secara random ke beberapa titik kecamat-an, menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut :
         1. Walau pun menurut laporan masyarakat terdapat beberapa Pasangan Calon Bupati yang masih menggunakan menggunakan PNS dan fasilitas Negara sebagai instrument pemenangan akan tetapi Instruksi Bupati No. I Tahun 2010 Tentang Netralitas PNS diharapkan dapat mencegah bentuk pelanggaran ini.
          2. Pada 8 Januari (masa tenang) masih ditemukan selebar-an hasil survei dari kelompok yang menamakan diri LSI group untuk mempromosikan kandidat tertentu. Hal ini tentu merupakan peristiwa yang harus dicatat sebagai pelanggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan KPU. Disamping itu, ditemukan cukup banyak alat peraga kampanye, seperti stiker, pamflet, dsb
          3. Hak Pilih TKI yang berjumlah sekedar sekitar 35.000 orang tidak dapat menggunakan hak pilih karena kendala yuridis dalam perundang-undangan. Hal ini sudah pasti berpengaruh terhadap partisipasi dalam pemilukada.
         4. Untuk sementara berdasarkan laporan, kami KIPP Indonesia menilai KPU Kab. Cianjur sebagai penyelenggara pemilukada Kab. Cianjur 2011 telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku baik dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilukada sampai hari H (hari pemungutan suara hari ini, 10 Januari 2011) maupun dalam proses-proses penyelenggaraan pemilukada sehingga tidak terjadi gejolak.
        Oleh karena itu, kata Girindra Sandino, kami KIPP Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam memantau pemilukada Kab. Cianjur 2011, khususnya penyelenggara pemilukada Kab. Cianjur 2011, menilai KPU Kab. Cianjur sangat layak menjadi contoh bagi KPUD-KPUD lain, seperti tercermin antara lain dalam ketepatan dalam pelaksanaan tahapan pemilukada, upaya untuk menunjukkan kinerja berdasarkan prinsip netralitas baik secara kelembagaan maupun individual, responsivitas terhadap masalah-masalah yang timbul di pemilukada Kab. Cianjur 2011, sosialisasi dan pendidikan politik terhadap publik, suasana kondusif pelaksanaan pemilukada Kab. Cianjur 2011.
       Bagi pasangan calon yang keberatan dengan hasil pemilukada terbuka jalan hukum deng-an mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Girindra Sandino. Smith

Tatto Suwarto, Plt Bupati Cilacap  
Kapok Jadi Wakil Bupati    
Cilacap, INA-INA.  
    TATTO Suwartto Pamuji Plt Bupati Cilacap saat menyam-paikan sambutan dalam kegiatan Reorganisasi Paguyuban kepala desa di desa Kubangkangkung Kecamatan Kawunganten, beberapa waktu lalu.                
       “Bapak-bapak, saya ini Tatto wong kampung sing kesasar jadi Wakil Bupati dan saya ini kapok Bapak -Bapak jadi wakil bupati (Bapak-Bapak saya ini Tatto orang kampung yang salah alamat jadi Wakil bupati dan saya kapok kalau jadi Wakil Bupati-Red) “Saya ucapkan selamat Kepada Mohmada Khozan S.Ip yang terpilh menjadi Ketua Paguyuban Wahyu manunggal semoga kedepan kades dapat menjadi alat perjuangan dalam rangka mengentaskan pembangunan dalam mensejate-rahkan rakyat Cilacap, “ tutur Tatto.  
        Lebih lanjut Tatto menjelaskan kenapa jabatan kepala desa selalu di perebutkan “Kalau Gaji Kepala desa sebulan saja kurang lebih Rp 600.000,-. Lalu berapa biaya untuk melaksanakan pilkades, bisa jadi Bapak mengeluarkan berapa ratus juta untuk memperebutkan jabatan kepala desa yang gajinya saja cuma kurang lebih Rp 600.000.- Sebulan.           
       Tatto menjelaskan zaman sekarang orang menjadi kepala desa harus dibiayai dengan uang. Jadi bupati juga harus dibiayai dengan uang, “ maka berapa biaya seseorang yang ingin menjadi bupati.       
        Tatto menjelaskan jangan sekali - kali mencalonkan diri menjadi bupati kalau tidak punya uang 30 milyar. Padahal gaji bupati itu cuma kurang lebih Rp 5.000.000,-.           Tatto menjelaskan alangkah mahalnya biaya untuk menjadi seorang kepala desa dan seorang bupati dalam pelaksanaan pilkades dan pilkada.          
          Tatto mengingatkan kepada seluruh kades “ zaman sekarang menjadi pejabat itu serba susah sebelum jadi pejabat juga susah setelah jadi pejabat juga susah karena kita dituntut untuk bekerja secara profesional dan transparan dan jujur kepada rakyat. Kenapa jadi kades mahal biayanya jadi bupati mahal biayanya, “ kata Tatto menjelaskan karena dalam jabatan kades dan bupati ada Khodimnya.       
        Saat Tatto melihat di sampingnya ada Sudir Santoso Ketua Parade Nusantara Pusat Jakarta. Tato terdiam sejenak saat diawal pidatonya belum menyampaikan salam hormat “ lalu Tatto menanyakan apa ini Pak Sudir Santoso kok dari tadi saya lihat-lihat mau tanya mbok salah, saya ini pernah melihat tapi dimana ya Pak,” kata Tatto.   Rudianto           
  Hj. Novita Wijayanti, SE.,MM Srikandi Muda Kartini Cilacap
MERAH PUTIH INDONESIA KU  
            HJ Novita Wijayanti SE MM Srikandi Muda Jawa Tengah adalah putri ke 3 dari pasangan H.Fran Lukman S.sos Ketua DPRD Cilacap Dan Hj Sumining (Alm) Guru SD Negeri 02 Karangpu-cung. bakat dan darah politik mengalir ditubuh wanita cantik ini kepemim-pinannya memang terlihat semenjak kecil pendiam, cerdas, ramah dan senang humor serta supel dalam bergaul sehingga di cintai banyak orang.
           Novita Wijayanti yang sering di sapa Mba Novi atau kalau di daerah Cilacap Karangpucung sering disapa Mba Wiwuk.
            Pasang surut bahtera kehidupan Hj Novita Wijayanti SE MM semenjak kecil boleh dibilang tahan terhadap penderitaan Ayahnya dulu sebelum menjadi Ketua DPRD Cilacap dia adalah pedagang singkong atau laverensir terbesar di wilayah Cilacap. Saat Novi duduk dibangku SLTP N I Karang-pucung orangtua Novi benar benar dalam kondisi yang terpuruk usahanya bahkan harta bendanya habis untuk membiayai kegiatan partai zaman orde baru saat itu.
            Namun Ibunda Novita Wijayanti (Hj Sumining Alm ) selalu memberikan dukungan kepada putra putrinya di saat orang tuanya mengalami kemun-duran usaha. Agar tetap semangat untuk belajar demi meraih cita-cita yang di harapkan selalu berdoa kepada Allah SWT dan jangan sampai lupa mening-galkan sholat. Kenang seorang saksi menyampaikan kepada Indonesia-Indonesia.
            Kesabaran dan keuletan yang Novita tekuni walaupun orangtuanya dalam kondisi yang terpuruk Novita akhirnya dapat menyelasikan pendidikan S1 di Universitas yang paling populer diwilayah Banyumas UNSOED PURWOKERTO.
           Pergerakan politiknya mulai muncul, saat Novita menjadi Sekre-taris PDI Perjuangan tingkat kecamatan di kecamatan Karangpucung. Sebelum menjadi Pengurus PDI Perjuangan kecamatan Karangpucung Novita aktif mengikuti kegiatan konsolidasi di berbagai desa diwilayah Kecamatan Karangpucung pada saat masa Orde baru.
           Bersama kakak nya Shinta Laila dia selalu menjadi pemimpin drijen saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada acara rapat konsolidasi partai. Karena manis dan lucu serta cantik terkadang Novita sering dijuluki Sinyo Belanda oleh orang-orang di sekitar arena rapat konsolidasi. Bila selesai rapat konsolidasi partai, Novita selalu minta di pijitin kakinya sama papahnya “ papah Novi cape habis bersih-bersih rumah dan tadi habis ikut rapat konsolidasi partai papah pijitin kaki Novi lah pah) begitu lah sekilas perjalan Novita kecil. “Kata seorang saksi yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan kepada Indonesia-Indonesia.
Perjalan karier Calon Legeslatif Pada Pemilu 2004, Kehormatan Mewakili Rakyat Provinsi Jateng VIII Caleg yang melebihi BPP.
           Novita Wijayanti, SE MM menjadi calon legislatif untuk DPRD pada Pemilu 2004. Dia menjadi calon Partai PDIP dari Daerah Pemilihan Jateng VIII. Dalam daftar calon partai PDIP, Novita Wijayanti, SE MM menjadi calon nomor 3. Total suara sah PDIP pada pemilihan umum untuk DPRD dari Jateng VIII adalah 5.672. PDIP menerima Jumlah suara ini merupakan 0 persen dari semua suara sah untuk partainya di daerah pemilihan ini. BPP yang dicapai calon ini adalah 0 Dalam daftar calon partai PDIP Novita Wija-yanti, SE MM menjadi calon nomor 3 dari Partai PDIP.
          Hasil untuk Partai ini membuahkan 1 kursi di daerah pemilihan Jateng VIII. Dengan demikian Novita Wijayanti, SE MM merupakan salah satu dari beberapa pemenang kursi DPRD yang mempunyai kehormatan untuk mewakili rakyat dari Provinsi Jateng VIII saat itu sebagai caleg yang berprestasi yang melampui BPP.
             Kehebatan Novita Wijayanti Teruji Pada Pemilu Legelatif 2009
             Pascaputusan Mahkamah Konst-itusi (MK) perihal suara terbanyak dalam penentuan caleg, muncul spekulasi sejumlah pihak bahwa perempuan caleg akan kesulitan melenggang ke kursi legislatif, sebab affirmatif action kuota 30% untuk perempuan pun terhapus dengan sendirinya. Tapi, caleg PDI-P dari Dapil Jateng VIII meliputi Cilacap dan Banyumas, Novita Wijayanti membalikkan semua anggapan itu. Dia satu-satunya caleg DPRD Jateng yang meraih suara diatas BPP. Apa resepnya?
             DUA kali pemilu legislatif, Novita Wijayanti SE MM meraih suara terbanyak. Jika pada Pemilu 2004, dia meraih 67.500 suara, dalam pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu, perem-puan yang maju melalui PDI Perjuangan dengan nomor urut 1 ini secara mengejutkan mendapat kepercayaan pemilih Kabupaten Cilacap dan Banyumas dengan meraih 171.914 suara.
Jauh di atas angka bilangan pem-bagi pemilih (BPP) sebesar 159.949 suara. Hitungan KPU Jateng, di dua daerah itu, PDI-P mendapatkan 142.074 suara. Dari 12 caleg partai banteng moncong putih yang berlaga di Dapil VIII tersebut, khusus Novita, di Kabupaten Cilacap meraup 103.940 suara dan di Banyumas bisa mengum-pulkan 67.974 suara.
             Apa resep untuk tampil begitu ''perkasa'', bahkan mengalahkan kaum laki-laki ? ''Tak ada kiat khusus. Yang terpenting ringan tangan, ringan kaki. Disamping melakukan pendekatan secara struktural, dari sisi kultural saya juga sowan ke para Kiai, Romo, dan tokoh masyarakat lain, untuk meminta doa restu dan dukungan,' kata alumnus Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto, angkatan1997 ini.
            Novita Wijayanti Srikandi Muda Kartini Cilacap
          Novita menyampaikan Kepada Indonesia-Indonesia PENGHARGA-AN terhadap perjuangan RA Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender nampaknya tereduksi manakala penghargaan tersebut sekadar diletakkan dalam ranah simbolisme melalui ragam kegiatan yang mengedepankan karnaval budaya. Sebaliknya, penghargaan kepadanya menjadi lebih bermak-na ketika roh perjuangan yang tercermin dari surat-surat yang ditujukan kepada Nyonya Abendanon dan Estelle Zeehandelaar akan kesetaraan dan emansipasi perempuan kita bumikan dalam konteks kekinian.
           Salah satu indikator substansial dalam melanjutkan semangat perjua-ngan Kartini, penulis melihat ada pada capaian millenium development goals (MDGs) yang ditargetkan tercapai 2015. Delapan dari tujuan MDGs yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan; mewujudkan pendidikan dasar, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian bayi; meningkat-kan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; menjamin pengelolaan lingkung-an hidup yang berkelanjutan; serta mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.
            Dari 8 tujuan tersebut, setidaknya 4 tujuan langsung berkaitan dengan perempuan dan menurut hemat penulis ke-4 tujuan tersebut masih memerlu-kan perhatian serius dalam perspektif kebijakan dan keberpihakan baik di tingkat nasional maupun daerah khususnya Jawa Tengah.
          Pertama, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih menjadi satu persoalan terlebih di tingkat lokal ketika nuansa paternalistik masih begitu kental. Salah satu indikator yang mampu memperlihatkan tingkat pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah indeks pembangunan gender (IPG) ataupun indek pemberdayaan gender (IDG).
        Capaian Jawa Tengah pada 2009 memang telah mencapai target dalam rencana pembangunan jangka mene-ngah daerah (RPJMD) sebesar 64,5 untuk IPG dan 60 untuk IDG. Tetapi sejumlah persoalan yang memperlihatkan ketidaksetaraan dan pembangunan perempuan masih nampak nyata. Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja berdasar Sakernas 2008 menunjukkan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, 55,24% untuk perempuan dan 81,99% untuk laki-laki.
        Bidang Politik Kesetaraan perempuan menjadi semakin penting untuk mendapat perhatian ketika pada bidang politik dan pengambilan kebijakan publik posisi perempuan masih jauh dari ideal. Meski ada peningkatan kuantitas keterwakilan dalam parlemen lokal (DPRD Jawa Tengah) dari 15 % menjadi 23 %, pada lembaga di tingkat yang lebih rendah hal tersebut belum sepenuhnya berjalan.
        Di tingkat desa, dari 8.570 desa/ kelurahan di Jawa Tengah, tingkat keterwakilan pada Badan Permusya-waratan Desa (BPD) hanya sebesar 4,66%, sebagai kepala desa sebesar 6,12%, sebagai lurah 5,74%. serta dari 567 kecamatan hanya 6,27% perempuan yang menduduki jabatan camat. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut (BPD, lurah/ kepala desa, dan camat) memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan. Berikutnya adalah meng-urangi angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu.
       Tentang angka kematian bayi pada tahun 2009, di Jawa Tengah mencapai 9,7 per 1.000 kelahiran hidup dengan angka kematian ibu (AKI) 114 per 100.000 kelahiran hidup.
        Meskipun angka tersebut lebih rendah dari AKI nasional 228 per 100.000 kelahiran, hal itu tetap memerlukan perhatian lebih intensif melihat salah satu penyebab dari AKI adalah tingginya persalinan yang di bantu oleh tenaga nonmedis, di samping infeksi dan pendarahan. Keempat, memerangi HIV dan AIDS. Kasus HIV dan AIDS pada 2009 di Jawa Tengah tercatat 375 kasus dengan jumlah meninggal 72 orang dengan korban mayoritas perempuan.
       Sejarah Kartini memperlihatkan bahwa ia adalah sosok perempuan yang proaktif mengubah nasib perempuan dengan kesempatan dan kewenangan yang sangat terbatas. kesempatan itu kini terbuka lebar dan kewenangan barangkali juga dimiliki oleh sejumlah perempuan yang mampu menghasil-kan kebijakan publik.
        Merah Putih Indonesiaku, bangkitlah Indonesiaku Jayalah Taruna Merah Putihku... Merdeka.... !!

        Penulis : Rudianto
        Pengurus Gerakan Indonesia Bersatu Kab. Cilacap.
 
DIKLAT SEBAGAI PUSAT UNGGULAN
( CENTRE OF EXELLENCE )  
Kabid Kesiswaan Drs Wijonardi MM
Cilacap, INA-INA.    
       Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan maka perlu disusun program diklat yang komprehensip dan holistik. Hal tersebut katakan Kepala Badan Diklat Kabupaten Cilacap Drs PA. Djatmiko,MM yang di wakili oleh Kabid Kesiswaan Drs Wijonardi MM, Kabid Pengajaran Drs. H Dermawan M, dan Kabid Pengkajian Drs Agus Siswandoyo MM dalam jumpa pers di kantor Badiklat, (2/06) lalu.       
          Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa diklat sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang arahnya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Diklat sebagai sub sistem dari sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur diarahkan antara lain untuk meningkatkan kompetensi dan karier. Oleh karena itu penyelenggaraan diklat senantiasa berpedoman kepada kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Aparatur.  
         Bahwa diklat juga termasuk dalam suatu sistem sehingga penyelenggaraan diklat berpedoman pada siklus manajemen diklat yang dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pengembangan desain, pelaksanaan dan evaluasi diklat.  
         Dalam rangka mewujudkan diklat yang berkualitas, diklat dikembangkan berdasarkan standar kompetensi yang teruji, dilaksanakan oleh lembaga yang berkualitas dan tenaga kediklatan yang profesional dengan menerapkan sistem dan prosedur yang terstandar. Dengan landasan konseptual adalah Perkembangan Iptek dan perubahan lingkungan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut peningkatan kompetensi dan profesional aparatur. Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur tidak lagi sekedar kebutuhan, namun sudah menjadi suatu keharusan bagi organisasi pemerintahan. Salah satu aspek pokok dalam perkembangan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia adalah diklat .         Sedangkan landasan formal adalah Pasal 217 huruf (d) dan pasal 135 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 17 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1) Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.                    Untuk memperoleh diklat yang berkualitas Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 890/2186/SJ tanggal 18 juni 2009 mengharapkan Gubernur, Bupati / Walikota untuk mengambil langkah – langkah kongkrit dalam rangka REFORMASI DIKLAT dengan fokus Pembenahan kelembagaan, perbaikan sistem dan prosedur, dan peningkatan kualitas sumber daya kediklatan dalam rangka mewujudkan lembaga diklat yang kualitas, berkinerja tinggi, dan mendjadikan lembaga diklat sebagai PUSAT UNGGULAN ( CENTRE OF EXELLENCE )  Meningkatkan kualitas lembaga diklat yang dibuktikan dengan sertifikasi oleh instansi pembina diklat jabatan PNS (LAN RI) dan / atau Badan Nasional.   
        Sertifikasi (BNSP), Badan Standarisasi Nasional (BNS), Lembaga Sertifikasi Internasional antara lain : ISO 9001:2000,ISO 9001:2008 dan Lembaga lain yang secara fungsional memiliki kewenangan mengakreditasi dan / atau mensertifikasi.  
        Sedangkan kebijaksanaan lain adalah :Melaksanakan diklat dengan model SATU PINTU. Menjadikan diklat sebagai unsur utama dalam penempatan dan / atau pengangkatan dalam jabatan. Mengalokasikan waktu bagi aparatur untuk mengembangkan diri dengan cara mengikuti diklat antara 15 sampai dengan 30 hari untuk setiap tahunnya.  
         Menyediakan tenaga kediklatan yang profesional, mengalokasikan dana minimal sebesar 2,5% dari belanja pegawai dan menyediakan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan diklat. 
       Menyelenggarakan diklat tekhnis Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan target peserta : Anggota DPRD, Perangkat Daerah, PNSD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD. Menyelenggarakan diklat tehnis dan fungsional sesuai kebutuhan serta melaksanakan diklatpim bagi pejabat yang belum mengikuti sesuai tingkatannya.  
       Dalam akhir penjelasannya Drs Wijonardi MM bahwa Badan Diklat Kabupaten Cilacap adalah Badan Diklat yang terbaik Di Jawa Tengah setelah Kota Sragen dan Semarang. Harapan kedepan untuk meningkatakan sumber daya Manusia SDM di wilayah eks Karsidenan Banyumas mengingat Kabupaten Cilacap satu-satunya nya kabupaten yang mempunyai Badan Diklat yang terbaik Se jawa tengah dalam rangka meningkatkan potensi Kab.cilacap sebagai kota Pro investasi. Semakin banyak yang mengikuti pelatihan Di Badiklat Kab.Cilacap jelas akan menumbuhkan perekonomian Cilacap yang lebih Baik bila peserta diklat bukan hanya berasal dari cilacap namun dari Kabupaten di wilayah ekskarsidenan banyumas. Rudi- Tim 
 
Ketua BK DPRD Cilacap, H. Sundjoto Hs :  Jaga Martabat, Kehoramatan, Citra dan Kredibilitas      
Cilacap, INA-INA.        H.SUNDJOTO Hs politikus asal PDI Perjuangan adalah mantan Kepala Sekolah SD Negri 01 Desa Ciporos Kecamatan Karangpucung Cilacap berwatak pendiam namun tegas dalam bertindak, disiplin dalam administrasi. Dalam pemilu 2009 sundjoto terpilih menjadi wakil rakyat dan sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Cilacap. 
        H.Sundjoto Hs disela kesibukannya sebagai Ketua Badan Kehoramatan DPRD Cilacap ini mengatakan kepada Indonesia-Indonesia bahwa Badan Kehormatan DPRD Cilacap tidak bersikap pasif, namun BK bersikap Aktif dalam memantau terhadap kepatuhan dan di siplin serta moral dan etika para anggota DPRD Cilacap dalam mengembang tugas kepada rakyat,“ tegas Njoto panggilan akrabnya. Lebih lanjut Sundjoto menerangkan bahwa struktur organisasi BK berdasarkan PP No 16 tahun 2010 yang baru di revisi pada 12 Mei 2010 melalui Sidang Paripurna yang mana jumlah keanggotaan BK diambil dari masing-masing Fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan H. Sundjoto Hs (Ketua), Fraksi Partai Golkar Syndy Syakir S.Ip (Wakil Ketua), Fraksi Partai Demokrat H. Kartim (Anggota), Fraksi PAN H.Supangat (Anggota), Fraksi PPP Hj Hartinah (Anggota), lalu di tambah Sekretaris yang bukan anggota DPRD yang berasal dari Sekwan DPRD,” jelas Ketua BK DPRD Cilacap ini.        Sundjoto menegaskan, BK DPRD akan menindak “bila mana ada masukan dari masyarakat atau pihak ketiga dengan di dukung oleh data-data yang valid terkait anggota DPRD Cilacap yang melanggar norma hukum baik perdata dan pidana sepanjang masukan tersebut di tujukan kepada Ketua DPRD Cilacap atas seijin dan instruksi yang ditujukan kepada BK untuk menyikapi laporan tersebut maka BK akan menindak dengan tegas terhadap perilaku anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Cilacap,“ wong kita kan di bayar rakyat yang kita harus yang berbuat yang terbaik untuk rakyat,” terangnya dengan lantang. Ketika ditanya sudah berapa banyak pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Cilacap, Sundjoto mengatakan selama ini memang belum pernah ada pelanggaran baik perdata dan pidana dan iklim yang kondusif saja Mas,” ucap Sundjoto. Dan saya pun berharap semoga tidak pernah ada pelanggaran namun kami tetap memantau selama 24 jam sebab perilaku anggota dewan bukan hanya di kantor saja namun di luarpun kami tetap akan memantau. Hal ini untuk apa ? Demi menjaga kewibawaan DPRD Cilacap,” terang Sundjoto yang tinggal di daerah Karangpucung. 
          Di akhir pembicaraannya, Sundjoto mengajak mari kita tingkatkan prestasi yang terbaik untuk kemajuan dan kesejateraan rakyat Cilacap “ Pengalaman masa lalu di Cilacap menjadi contoh yang bisa kita ambil hikmahnya dan Badan Kehormatan adalah bidang yang bertugas untuk mengevaluasi di siplin dan kepatuhan terhadap moral dan etika terhadap tata tertib dewan. Dalam melakukan tugasnya Badang kehormatan selalu berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua agar kedepan DPRD Cilacap menjadi wakil rakyat yang mampu berbuat yang terbaik untuk rakyat Cilacap,“ tegasnya dengan nada optimis. Rudi