Hukum

20 Saksi Telah Diperiksa 
Terkait Penyalahgunaan SKTM

BANDUNG, – Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Ngajib, mengatakan, pihaknya terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus penyalahgunaan SKTM. Sebanyak 20 saksi telah dimintai keterangan mengenai kasus tersebut.

“Sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap RT, RW, dan lurah untuk sebagai saksi. Sekarang kita sudah sampai ke Kadisdik Kota Bandung untuk diperiksa juga sebagai saksi,” ujar Ngajib di Markas Polrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (4/8).

Selain kadisdik dan aparat kewilayahan, lanjut Ngajib, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kabag Hukum Pemerintah Kota Bandung dan tiga kepala sekolah di tingkat SMP dan SMA. Adapun ketiga kepala sekolah itu diperiksa lantaran sekolahnya disinyalir terdapat murid yang masuk dengan SKTM yang dipalsukan datanya.

“Kita sudah dapatkan beberapa SKTM yang dibuat pihak berwenang yang seharusnya diperuntukan masyarakat yang mampu tapi patut diduga itu dipalsukan datanya,” ujar Ngajib.

Selama proses penyidikan, Ngajib menyebut, pihaknya terus mengumpulkan barang bukti. Sebelumnya pihaknya pun menyita sejumlah dokumen dari sejumlah sekolah dan kantor kelurahan. Selain itu, pihaknya juga menyita sebanyak 12 SKTM yang diduga datanya palsu.

“Sebanyak 12 SKTM itu diterbitkan beberapa kelurahan di Kota Bandung. Beberapa kelurahan ada yang menerbitkan lebih dari satu SKTM yang datanya palsu tersebut,” ujar Ngajib.

Sejauh ini, lanjut Ngajib, pihaknya memang belum menetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan SKTM. Namun menurutnya, penyalahgunan SKTM dan penerbit SKTM terancam pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan yang ancamannya enam tahun penjara.

“Kami masih terus lidik kasus ini dan kami berkomitmen menyelesaikan sesuai aturan sesuai prodedural. Target kita sesegera mungkin selesai untuk memastikan kepastian hukum sambil mengumpulkan alat bukti,” ujar Ngajib. Sumber Tribun Jabar


 Tidak Memiliki Akta Cerai, Oknum KUA Andir Minta Rp. 2 Juta
Biaya Menerbitkan Buku Akta Nikah
Bandung, INA-INA.
     “SUNGGUH sangat ironis, kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Andir Kota Bandung. Pasangan mempelai yang tidak lengkap administrasi harus membayar Rp. 2 juta agar buku akta nikahnya bisa diterbitkan dan juga biaya nikah mencapai Rp. 700.000,- di KUA Andir.
Hal tersebut dialami Erwin Andrien dengan status duda menikah dengan Nonon pada tanggal 25 Oktober 2010, sampai saat buku akta nikahnya belum juga diberi-kan/dikeluarkan oleh KUA Andir, karena tidak memiliki sertifikat akta cerai.
    Erwin Andrien kepada Indonesia-Indonesia mengungkapkan hal tersebut, menurutnya saya memberitahukan pernikahan kepada Pak Omat Lebe, bahwa saya akan melangsungkan pernikahan di Ciroyom. Pak Lebe Omat dan Pak Endang Penghulu dari KUA Andir menghadiri pernikahan saya. Setelah selesai nikah, saya memberikan uang Rp. 350 ribu, tapi ditolak oleh Pak Omat, menurut Pak Omat, harus ada uang Rp. 2 juta, jika buku akta nikah mau dikeluarkan, ya sekali-kali berkorbanlah, kata Pak Omat kepada Erwin.
    Kepala KUA Andir Wawan Deniawan, S.Ag ketika dikonfirmasi Indonesia-Indonesia mengenai hal tersebut mengatakan cacatan mengenai pernikahan Erwin dan Nonon sudah ada di KUA, karena Erwin belum melengkapi persyaratan administrasi seperti akta cerai, kita belum bisa mengeluarkan buku Akta Nikahnya.
      Ketika disinggung mengenai biaya nikah yang mencapai Rp. 700.000,-, yang dianggap mahal. Menurut Wawan, KUA hanya menerapkan biaya Rp 30.000,-. Syaratnya nikah dilakukan di KUA dan pada saat jam kerja. Kebiasaan masyarakat melangsungkan pernikahan di hari libur, jika dihari libur itu bukan jam kerja lagi, jadi itu tergantung kesepakatan antara petugas KUA dan mempelai,” dalih Wawan.
     Ketika disinggung mengenai adanya dugaan melalui “Jalur Belakang” untuk pengurusan buku Akta Nikah agar dikeluarkan oleh KUA Andir, asalkan ada uang Rp. 2 Juta.
    Disini tidak ada pegawai KUA yang seperti itu, saya sudah me-nanyakan hal tersebut kepada Omat dan Pak Endang selaku Penghulu. Sekarang legalisir saja foto akta cerainya, nanti saya bantu untuk menerbitkan Buku Akta Nikah Erwin tersebut,” kata Wawan yang seakan menutup-nutupi kinerja pegawainya.
    “Biaya nikah yang membengkak diindikasikan telah lama terjadi di KUA Andir. Kendati de-mikian, sampai kini belum ada sikap tegas mengenai sinyalemen penyimpangan tersebut. “Yang pasti, biaya yang diterapkan sangat memberatkan kalangan tidak mampu. Seharusnya Kantor Kementerian Agama Kota Bandung mengambil sikap tegas terhadap masalah yang terjadi. Selain itu, KUA yang memasang tarif tidak sesuai ketentuan harus ditindak tegas”. Edwandi

Anas Urbaningrum
Khawatir Penembakan di Aceh terkait Pilkada

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Polri memberi perhatian yang lebih serius terhadap empat peristiwa penembakan misterius di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sejak 31 Desember 2011yang telah menewaskan delapan warga.

Meskipun tidak eksplisit, Anas tampaknya khawatir adanya keterkaitan antara tindak kekerasan itu dengan agenda pilkada gubernur NAD pada 6 Februari 2012 mendatang. "Situasi yang kondusif menjelang pilkada sangat penting," kata Anas di Jakarta, kemarin (6/1).

Dia menegaskan kelancaran penyelenggaraan pilkada dan kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan rasa aman di tengah masyarakat. "Tapi, ini bukan hanya menyangkut keamanan Aceh menjelang pilkada saja. Tetapi terawatnya perdamaian di Aceh," ujar Anas.

Terkait praktek kekerasan yang muncul dalam pilkada sendiri, Anas menyebut itu bersifat kasuistik. Kekerasan yang muncul juga bukan karena pilkada langsung itu sendiri. Melainkan lebih dikarenakan ketidakdewasaan politik para elit. "Bisa juga karena potensi konflik lokal yang khas dan sudah menahun," kata Anas.

Semua permasalahan dan kekurangan itu, lanjut dia, tidak bisa dijawab dengan mengembalikan mekanisme pilkada ke cara lama, yakni pemilihan di DPRD. Solusinya, menurut Anas, adalah memperbaiki proses penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan.

"Mulai dari kesiapan partai, kesiapan kandidat, kesiapan kedewasaan politik, kesiagaan aparat keamanan, sampai pencerdasan politik para pemilih," tegasnya.

Kembali ke soal penembakan di Aceh, Anas menyebut perdamaian di  Aceh yang sudah dirasakan rakyat pasca perdamaian Helsinki mutlak untuk dijaga bersama. Perdamaian ini, kata Anas, prasyarat mutlak bagi masa depan Aceh yang semakin menjanjikan. "Jangan sampai modal perdamaian terkoyak dan Aceh kembali bergolak," kata Anas. (pri)
 “Terkesan” Dipelihara Pungli Kir Kendaraan
Di Dishub Kota Bandung"

Bandung, INA-INA.
    MARAKNYA praktik pungutan liar (pungli) kir kendaraan di Pengujian Dishub Kota Bandung kini semakin menjadi-jadi.
    Menurut yang tidak mau dise-butkan namanya menyatakan di sinyalir setiap harinya hasil pungli ditengarai mencapai puluhan juta rupiah. Korupsi terstruktur ini terkesan dibiarkan dan dipelihara.
    Seperti yang ditulis Tabloid Indonesia Indonesia edisi No.163/Th.XII/Juli/2011 berdasarkan Perda No.12 tahun 1998 tentang retribusi dibidang perhubungan total biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan hanya berkisar Rp.100 ribu/setiap kendaraan. Namun pada prakteknya setiap pemilik kendaraan yang akan di uji berkala harus merogoh kocek dalam-dalam mencapai Rp. 150 ribu – Rp. 200 ribu.
    Selain itu, ijin bongkar muat yang seharusnya sudah tidak di kenakan kutipan apapun alias gratis justru masih dikutip Rp.10 ribu /kendaraan. Setiap hari kerja kendaraan yang diuji rata-rata berkisar 200 – 300 kendaraan.
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Prijo Soebiandono berkali-kali upaya dikonfirmasi di kantornya selalu tidak berada ditempat.
    Sementara Kabid Teknis Sarana Dishub Kota Bandung, Agung Purnomo ketika dikonfirmasi saat itu menepis pungli itu hanya kenakalan oleh anak buahnya. “Saya mengharapkan dicatat nomor kendaraannya dan dilapor-kan agar dapat kita tindak”, kilahnya.  Jerry Yosben


Asep Misna, Petugas P3N : Saya Tidak Berani Menikahkan Pasangan Bermasalah
“Oknum Mandor PTPN VIII  Diduga Cabuli Gadis Desa”

Pangalengan, INA-INA
    BERAWAL dari adanya rumor yang berkembang di masyarakat mengenai adanya pernikahan ilegal yang diduga dilakukan oleh seorang oknum mandor di PTPN VIII Kebun Pasirmalang, Pangalengan, Kabupaten Bandung yang sempat menghebohkan warga masyarakat khususnya di Cibolang dan sekitarnya.
   Dasep (31) seorang Oknum Mandor PTPN VIII Kebun Pasirmalang, Pangalengan, Kabupaten Bandung warga Kp. Wates, Pasirmalang yang telah mempunyai dua orang anak dan satu isteri, dituding oleh warga masyarakat diduga telah melakukan hubungan seksual diluar nikah dengan seorang gadis desa berinisial Ai warga RT 04 RW 04, Kp. Cibolang, Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung hingga melahirkan anak yang tidak berdosa.

     Namun ketika ditemui Indonesia-Indonesia Asep Misna Petugas P3N KUA Kecamatan Pangalengan membantah bahwa dirinya telah menikahkan pengantin yang bermasalah, “saya tidak tahu bahwa Dasep dan Ai menikah dan saya tidak berani menikahkan mereka karena bermasalah, sudah hamil sembilan bulan dan Dasep masih mempunyai anak Istri di Pasirmalang”, katanya.
     Lebih lanjut Ia mengatakan, “silahkan pak datang aja ke Ayi/Amoy (Bu Yani-Red) orang tuanya yang menikahkan mereka biar jelas”, harap Asep, yang juga Administrasi PTPN VIII Kebun Malabar.
     Namun keterangan Asep Misna dibantah oleh salah seorang warga, “ah eta mah bohong pak yang menikahkan Ai dan Dasep sebetulnya Asep Misna dibantu oleh Agus Sebul saudaranya Asep Misna dan mereka juga tahu bahwa Ai sudah hamil sembilan bulan namun tetap saja dinikahkan karena mungkin nyogok pakai uang”, jelas warga yang nggak bersedia ditulis jatidirinya.
    Hal senada didukung oleh warga lainnya, “urang teu ridho kampung di kotoran ku si Dasep, soalnya ceuk kolot baheula oge mun aya nu ngalakukeun zinah dosana nepi ka opat puluh suhunan kudu nanggung, aneh maenya ayeuna kawin isuk pageto langsung ngalahirkeun ieu kajadian sigana karek didieu hungkul meureun jeung si Dasep teh tara aya didieu, kudu adil euy ulah cicing wae dinu kolot da nu ngora oge sarua kudu tanggung jawab, duh, si Dasep teh geus boga pamajikan oge masih keneh hayang sawah batur naha pamajikana geus teu mampu ngalayanan nepi ka hayang deui daun ngora (saya tidak ridho kampung kita di kotori oleh Dasep soalnya kata orang tua dulu apabila ada yang melakukan perzinahan, dosanya itu sampai 40 rumah harus nanggung, anehnya masa sekarang menikah besok lusa melahirkan, ini kejadian kayaknya hanya disini aja dan si Dasep jarang ada disini harus adil jangan diam di yang tua terus dan istri muda juga harus di tanggung jawab, aduh si Dasep sudah punya istri masih ingin yang lain, apakah istrinya sudah tidak mampu melayani sampai ingin daun muda)”, kata warga dengan nada kesal.
      Menurut rumor yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa sang mandor disinyalir pernah kepergok melakukan hubungan intim di kebun teh tepatnya di persemaian Sukaratu kebun Malabar terhadap Ai yang katanya seorang gadis desa beberapa kali hingga menyebabkan sekarang Ai yang bekerja di PTPN VIII Malabar hamil sembilan bulan. Dan masih menurut warga setelah kurang lebih seminggu Dasep dan Ai menikah, bayi hasil hubungan gelap yang tak berdosa itupun lahir di RT 04 RW 04 Kp. Cibolang Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan yang menikahkannya disinyalir konon katanya oleh Asep Misna dibantu saudaranya yang bernama Agus Sebul.
      Edisi selanjutnya Indonesia-Indonesia akan meminta tanggapan dari berbagai kalangan khusunya, Pimpinan di PTPN VIII, Administratur PTPN VIII Kebun Pasirmalang, Kepala KUA Kecamatan Pangalengan, Ketua RT/RW Kp. Cibolang dan Kp. Wates di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. (RHS-AD).

Tokoh Sunda Di Tahan Polres Subang
“Orang Sunda Dilecehkan Di Tangkuban Parahu”
Tangkuban Parahu, INA-INA
       Tokoh Sunda dari Padepokan Jaga Sarakan Ki Sunda, Subang Evi Silviadi ditahan di Mapolres Subang, Kamis (9/6/2011). Penahanan itu karena ia dituding telah membawa senjata tradisional jenis Kujang.
       Informasi yang dihimpun Indonesia-Indonesia dilapangan, bahwa kasus tersebut berawal ketika Evi S, Ketua LSM KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) Kabupaten Subang, yang hendak akan melakukan pemantauan di Taman Wisata Alam Tangkubanparahu, tanpa diduga malah berujung di Polres Subang, Rabu, (8/8/).
      Tokoh Pemuda Sunda, Kiwil kepada Indonesia-Indonesia menceritakan kronologis yang menimpa Pimpinan Padepokan Jaga Sarakan Ki Sunda, Evi Silviadi. Menurutnya di Tangkuban Parahu terjadi perselihan paham Evi Silviadi dengan Joko, Security Tangkuban Parahu, Ruslan, pihak PT. GRPP. Ketika Evi hendak masuk kawasan wisata Tangkuban Perahu pihak PT. GRPP Ruslan memaksa Evi untuk membeli tiket masuk, Evi menolak untuk membelinya karena tiket itu illegal, sehubungan telah keluar Surat KEputusan Menteri Kehutanan (Menhut) No. S.524/-Menhut-n/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengusahaan Taman Wisata Alam (TWA) Tangkubanparahu. Sehingga terjadi adu mulut, ujung-ujungnya Joko dan Ruslan dengan sangat arogan menghina dan melecehkan adat Sunda. Apalagi Joko berkata kasar sambil melakukan tindakan fisik dengan cara mendorong muka dan mejambret ikat kepala yang merupakan mahkota pakaian adat Sunda hingga terlepas dan jatuh ke lantai, serta kujang ditangan Evi direbutnya, sambil berkata “Anjing sia euweuh nanaona, Sunda ayana di telapak suku aing” kemudian Ruslan menimpali, “ngapain kamu ini pakai pakaian adat Sunda ? Kamu kecil, ngga’ ada Kompepar disini, saya yang berkuasa disini”, ungkap Kiwil
     Dalam kejadian ini, Evi Silviadi telah melaporkan salah seorang petugas pengelola Tangkuban Perahu PT GRPP, Ruslan atas tindakan tidak menyenangkan dan  menurut juru bicara Padepokan Jaga Sarakan Ki Sunda Subang, Wawan Hermawan, Evi melaporkan Ruslan karena telah menghina LSM KOMPEPAR sebuah lembaga yang diketuainya serta melecehkan seni dan budaya asli Sunda.
        "Saya baca laporan Evi Silviadi ke Polres Subang, dalam laporannya bahwa sdr. Ruslan dianggap telah menghina keberadaan KOMPEPAR Subang serta baju sebagai ciri jatidiri orang sunda yang dikenakan oleh Evi tak luput dari penghinaan, "Apa itu KOMPEPAR, apa itu budaya Sunda di Tangkuban Perahu, Sunda itu ada di telapak kaki saya, saya penguasa di sini!" ungkap Wawan, Kepada Indonesia-Indonesia.
    Setelah menjalani proses pemeriksaan secara intensif, Evi yang melaporkan tindakan tidak menyenangkan, malah dimasukan ke dalam tahanan Mapolres Subang, pukul 01.30 WIB dinihari tadi. Dia ditahan dengan delik membawa senjata tajam. "Deliknya membawa senjata tajam, Kujang. Padahal pak evi pakai baju adat, dan kujang sebagai properti kelengkapan, seperti halnya Jawa mengenakan pakaian adat Jawa dengan kerisnya," terangnya.
        Perwakilan suku Asmat dan Serui Papua datang dari Jakarta mengunjungi rekannya Evi Silviadi di Polres Subang. Sebelum berkomunikasi dengan Evi, mereka menemui Kapolres Subang. Evi Silviadi menerima kunjungan dari perwakilan suku Asmat.
Kedatangan mereka untuk memberi dukungan moril terhadap kasus yang dihadapi rekannya itu. Evi dimasukan ke tahanan Polres Subang pada Kamis (9/6/2011) dinihari lalu dengan tuduhan membawa senjata tajam berupa Kujang. *** Tim R


OKNUM DINSOSNAKERTRAN 
KECOH WARTAWAN
Bogor, INA-INA. 
       Sikap dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oknum kepala seksi Bina Sosial dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Dinsosnakertran ) Kabupaten Bogor yang bernama Lenny Rachmawati sungguh tidak kooperatif kepada para insan media. Pasalnya, Kasi Bina Sosial yang juga selaku ketua panitia dalam kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tersebut, enggan memberikan keterangan kepada wartawan.” Minta keterangan nanti saja, kegiatan ini selama tiga hari kok. Jadi wawancaranya kapan – kapan saja,” kata Lenny dengan nada ketus saat dihubungi wartawan (22/3).
       Kegiatan pelatihan bagi pekerja sosial masyarakat tingkat kabupaten ini merupakan kegiatan Dinsosnakertran yang berlangsung 3 hari dari 21 – 23 Maret 2011. Pada hari berikutnya sesuai dengan janji oknum tersebut, wartawan mendatangi kembali Hotel Mars Cipayung dimana kegiatan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi ? ternyata oknum dari Dinsosnakertran yang bernama Lenny benar – benar membohongi wartawan.” Kegiatan dari Disnsosnakertran Kabupaten Bogor sudah bubar dari semalam mas,  acaranya berlangsung dari tanggal 21-22 Maret,” kata pihak keamanan hotel.
      Ternyata perilaku semacam itu masih terjadi, padahal Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam pertemuan dengan wartawan di Hotel Seruni beberapa waktu lalu ( Oktober 2010) telah menegaskan bahwa kepala dinas dan jajarannya bila dikunjungi wartawan jangan menghindar .” Kepada para kepala dinas dan jajarnnya disetiap SKPD, saya minta bila ada wartawan yang berkunjung jangan menghindar. Baik itu akan melakukan konfirmasi atau pun untuk silaturahmi ,” tegas Bupati.
      Ditempat terpisah Sekretaris DPD Forum Komunikasi Wartawan Indonesia ( FKWI ) Bogor, R.Kholil Kosasih mengecam keras perilaku oknum ketua panitia Dinsosnakertran Kabupaten Bogor tersebut. Karena telah melanggar Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang kebebasan memperoleh / mengetahui serta mengumpulkan informasi.” Kepada mereka yang menghalang – halangi tugas wartawan didalam menjalankan profesinya bisa dikenakan sanksi hukum pidana,”tegasnya.
      Lebih lanjut dia menegaskan , bahwa oknum tersebut telah melanggar 2 Undang – Undang sekaligus, pertama UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No.40 Tahun 1999 yang mana kedua UU ini dapat mempidanakan oknum tersebut.” Berarti oknum tersebut terjerat UU berlapis,” katanya.
   Sementara itu, berdasarkan catatan sejumlah wartawan dilapangan tupoksi Dinsosnakertran dinilai gagal dalam membina PSM, pasalnya banyak program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak tepat mengenai sasaran, padahal sebelumnya Dinsosnakertran sudah diberi mandat oleh pemkab Bogor untuk membina PSM agar bersikap kritis dalam menjalankan tupoksinya tapi anehnya PSM masih tetap gagal. ***Adam Saleh

Lurah Cisarua Dituding Dana RTLH
Menyunat Dana RTLH 

Bogor, INA-INA.
        PEMERINTAH Kabupaten Bogor pada tahun 2010 lalu, telah menggelontorkan dana APBD untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), begitupun di wila-yah Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang telah menerima pada tanggal 30 Nopember 2010 dan selesai di realisasikan pada Desember 2010.
        Sementara Lurah Cisarua, Prihatna Arif Santosa mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor yang telah menggelontorkan dana reha-bilitasi RTLH di wilayah kerjanya.
         ”Alhamdulillah dari 45 kepala keluarga penerima RTLH yang masing-masing mendapat sebesar Rp 10 juta telah disalurkan oleh Ketua kelompok masyarakat (pokmas) dan disaksikan aparatur pemerintah Kelurahan Cisarua kepada para penerima dana RTLH,” kata Arif.
         Lebih lanjut Arif mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pemantauan langsung pada masyarakat penerima, dan hasilnya cukup memuaskan. ”Mudah-mudahan dana tersebut bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat penerima,” urainya.
         Terkait, adanya isu tidak sedap tentang pemotongan dana RTLH yang diduga dilakukan oleh pokmas dan lurah akhir-akhir ini.
        Dirinya membantah keras isu tersebut, bahkan menurutnya hal itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja.”Mungkin kurangnya koordinasi antara pokmas dan masyarakat penerima dana RTLH di lapangan sehingga isu itu muncul, tapi buat saya adanya isu tersebut agar saya mawas diri dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga kedepannya,” aku Arif.
        Sementara ditempat terpisah, penerima dana RTLH kepada Tabloid Indonesia-Indonesia mengatakan, mereka sangat berterima kasih kepada Pemkab Bogor maupun pihak Kelurahan Cisarua yang telah memberikan dana tunai untuk perbaikan rumah.” Mas kalau pemda tidak membantu kami, mungkin sampai kapan kami dapat memperbaiki kerusakan tersebut. Sekarang ini dengan adanya bantuan dari pemda kami sudah bisa memperbaiki rumah kami yang rusak dan manfaatnya pun sudah dirasakan. Kedepannya kami tinggal melakukan pemeliharaan saja,“ ucapnya. Adam Saleh (Bogor)

KAJARI DIMINTA USUT TUNTAS DUGAAN
PEMOTONGAN DANA BANSOS DI WILAYAH MEGAMENDUNG

Bogor, INA-INA
          DANA bantuan sosial (bansos) gempa di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, disinyalir ditilep oleh oknum ketua pokmas yang diduga dikomandoi oleh kepala desa masing-masing. Untuk Kecamatan Megamendung saja ada 4 desa yang menerima dana bansos tersebut, dengan jumlah penerima ditiap desa berbeda-beda.
          Menurut sumber Tabloid Indanesia-Indonesia di lapangan mengatakan, bahwa pemotongan dana bansos di 4 desa tersebut di yakini ditilep oleh oknum pokmas dan kades sebesar Rp 1,5 juta per termin. Jadi secara keseluruhan dana yang di poto-ng sebesar Rp 3 juta per kepala keluar-ga. Dan penyalurannya pun dibagi dalam 2 termin. ”Ironis sekali dana bansos yang seharusnya diterima oleh masyarakat penerima secara utuh tapi malah ditilep oleh pokmas dan kades,” katanya.
           Sementara sumber lain si penerima bansos gempa mengatakan, bahwa dirinya sangat menyayangkan adanya pemotongan dana tersebut.” Seharusnya saya menerima dana itu secara utuh sebesar Rp 10 juta, namun kenyataannya yang saya terima jumlahnya RP 7 juta karena rumah saya sendiri termasuk kategori rusak ringan, sedangkan untuk kategori berat mereka hanya menerima Rp. 12 juta yang seharusnya mereka terima sebesar Rp 15 juta. Bagaimana kami bisa merenovasi rumah yang rusak akibat gempa, sedangkan dana yang diterima tidak utuh,” keluhnya.
           Sementara ditempat terpisah Ketua Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) DPD Bogor Raya dan Kota Depok, Muzni MS mengutuk adanya perilaku oknum pokmas dan kades yang melakukan pemotongan dana bansos bagi korban gempa di wilayah Kecamatan Megamendung. Seharusnya menurut dia, kades dan pokmas harus membantu masyarakatnya yang tertimpa bencana gempa , bukan malah sebaliknya. Dia pun me-minta kepada Kajari Bogor untuk mengusut tuntas dugaan adanya pemotongan dana bansos yang dilakukan oleh oknum pokmas dan kades.
           ”Saya meminta kepada Kajari Bogor segera turun tangan dan meng-usut sampai tuntas masalah ini, dan harus diproses secara hukum yang berlaku di Negara kita agar kedepannya tidak akan terulang kembali bagi para kades lainnya dan di harapkan dapat membuat efek jera ,” katanya.
          Terkait hal itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Megamendung Jejen Jaenudin berharap kepada rekan-rekan kepala desa yang menerima dana bansos di wilayahnya agar mengawal dalam penyaluran dana bansos tersebut dan diterima langsung oleh penerima secara utuh . Dia sangat menyayangkan seandainya terjadi pemotongan yang dilakukan oleh rekan-rekannya karena menurutnya dana itu adalah amanah. “Saya mohon kepada para rekan-rekan kades agar dalam penyaluran dana tersebut, itu dapat dirasakan juga meringankan beban bagi masyarakat korban gempa,” pesannya.
           Sayangnya hingga berita ini di turunkan kades dan pokmas Desa Kuta tidak dapat di konfirmasi di kantornya karena tidak ada di tempat, begitu pun dengan kades dan pokmas lainnya. Adam/die (Bogor)

Seputar DAK Perpustakaan
SDN Sukawarna Kota Bandung
Sejumlah Guru Tidak Berdaya, Kepsek “Otoriter” Korbankan Rumah Dinas 
 

Bangunan Perpustakaan yang diduga bermasalah
Bandung, INA-INA.
     Sejumlah guru di SDN Sukawarna Kota Bandung merasa keberatan atas adanya pembangunan ruang perpustakaan, dari pantauan Indonesia-Indonesia diperoleh informasi bahwa keberadaan rumah dinas kepala sekolah yang dinilai masih bagus dan layak pakai telah dirobohkan guna mensiasati agar DAK Perpustakan jatuh ke SDN Sukawarna 1-2 padahal tanah tersebut milik SDN Sukawarna 5.
     Menurut Tini Kartini, SPd, Kepala SDN Sukawarna 1-2 bahwa pembangunan perpustakaan yang diperoleh dari DAK telah sesuai aturan, “memang SDN Sukawarna 1 tidak mempunyai lahan namun saya telah mengajukan surat resmi ke Dinas Pendidikan Kota Bandung dan menurut Pak Suryadi dibolehkan untuk membangun perpustakaan asal tidak menyalahi aturan serta saya sudah berbicara dengan Kepala SDN Sukawarna 5 sebelumnya serta bisa saja saya memecat penjaga sekolah yang menempati rumah dinas untuk pergi dari sini karena saya yang memberikan SK dan gaji karena dia statusnya masih honor, tapi saya juga masih punya hati nurani”, jelasnya.
       Hal senada didukung oleh Rohayati Prajadinata, SPd, Kepala SDN Sukawarna 5 yang juga Ketua Gugus 6, “saya tidak masalah meskipun lahan itu milik SDN Sukawarna 5 karena perpustakaan itu akan digunakan oleh sekolah yang berada di komplek ini dan mengenai masalah pengkordiniran uang pajak BOS, itu betul saya yang mengkordinir dengan maksud agar tidak ngantri di kantor pajaknya serta masalah uang transpot itu wajar diberikan kepada saya dari para kepala sekolah karena saya harus menangani hingga dua belas sekolah di satu gugus”, katanya.
      Namun penjelasan itu dibantah oleh beberapa guru yang merasa kesal dengan ulah atasannya yang dinilai hanya mencari keuntungn semata dengan mengorbankan rumah dinas yang masih bagus, “emangnya di SDN Sukawarna sudah tidak ada lahan lagi, saya mendukung adanya perpustakaan namun patut disayangkan kalau rumah dinas dikorbankan, lalu pengerjaannya juga terkesan asal asalan, masa genteng bekas masih dipakai serta lampu berbeda dengan merek yang tertuang di RAB lalu jendela seharusnya ada lima buah sedangkan ini hanya empat selanjutnya tembok bagian belakang dirapatkan ke tembok lain tidak diplester”, kata salah seorang guru yang enggan ditulis jatidirinya.
       Lebih lanjut Ia mengatakan, “hati-hati pak jangan sampai kena suap karena kepala sekolah disini tiap kedatangan wartawan selalu memberikan uang atau amplop untuk tutup mulut karena di SDN Sukawarna banyak masalah yang harus diungkap”, tambahnya.
       Meskipun mempunyai kapasitas sebagai pengawas namun keberadaan kepala sekolah tidak berfungsi sama sekali karena ini berkaitan dengan pembangunan fisik perpustakaan yang dinilai oleh kalangan guru-guru tidak sesuai dengan harapan.
       Simak edisi selanjutnya mengenai berbagai penyimpangan seputar DAK perpustakaan di Kota Bandung serta adanya rumor mengenai perselingkuhan oknum kepala sekolah denga guru di salah satu SDN di Kota Bandung. (Asep DR/M. Edwandi)

Bantuan Dana Insentif RT/RW, Linmas, Bawaku Makmur Dll
“Oknum Lurah Cipedes Diduga Lakukan Pungli”
 
Bandung, INA-INA.
        UJANG, yang notabene seorang oknum Kepala Kantor Kelurahan Cipedes Ke-amatan Sukajadi Kota Bandung diduga melakukan pungutan liar (pungli-red) seperti Bawaku Makmur Walikota, Insentif RT/RW, In-sentif Linmas, Honor Petugas Sensus Penduduk yang masing masing sebesar Rp. 50.000,-, rumor ini berhembus kencang tatkala ada warga masyarakat yang merasa curinga dengan tindak tanduknya selama ini, menurut informasi dari salah seorang warga masyarakat yang enggan di tulis jatidirinya mengatakan, selain adanya dugaan pungutan liar tersebut, lurah Ujang juga tidak transparan mengenai uang sewa Gedung Aula Kantor Kelurahan untuk resepsi dan sewa kios serta salon yang besarannya mencapai jutaan rupiah.
        Namun hal itu dibantah oleh Ujang, Kepala Kantor Kelurahan Cipedes, kepada Indonesia-Indonesia Ia mengatakan bahwa informasi tersebut seluruhnya tidak benar, “amun bener lurah motong duit gajih Linmas eta lurah jeung RW-na gelo, jeung Linmas mah teu di gajih da sukarela, meuren et amah Kelurahan Sukabungah lain didieu, sabaraha sih duit Linmas paling 125.000,- eta teh, sadetik?, samenit?, Saminggu?, atawa sabulan? tapi nu bener sataun, maenya ku lurah dipotong meureun manehna narima ngan 70.000,- atuh sataun, tengteuingeun pisan mun kitu mah”, tegasnya, dengan nada tinggi.
         “Sok panggil jelemana kadieu mun wani singharepan saya”, tambahnya, namun ketika akan di konfirmasi temuan yang lainnya, Ia malah bergegas akan pergi dengan alasan menjenguk Ketua RW yang meninggal.
         Di era reformasi ini masih saja ada pejabat yang kurang paham dan tidak santun didalam memberikan statement, meskipun menjabat pimpinan di level Kelurahan namun Ia tetaplah seorang leader yang kepribadiannya akan selalu di awasi oleh publik.
         Dengan adanya permasalahan ini tak semestinya seorang pimpinan menanggapinya dengan kepala panas namun haruslah berlapang dada dalam setiap menyikapi segala permasalahan yang ada di masyarakat guna mencari solusi dengan bijak untuk mengambil sebuah keputusan.
         Edisi selanjutnya Indonesia-Indonesia akan mengupasnya lebih lanjut berikut komentar dari beberapa sumber yang berkopenten di dalam permasalahan ini. (RHS-AD/M. Edwandi/Tim)

Janda Beranak Lima Ditemukan Bersimbah Darah


              Garut, INA-INA.
              Ny. Popon (50), Janda beranak lima ditemukan tewas bersimbah  darah.di kamar tidurnya, sekitar pukul 21.00 Wib, Minggu (20/6). Korban merupakan warga kampung Bunisari Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
              Ny. Popon diduga mengakhiri hidupnya dengan cara menusukkan benda tajam berupa sebilah pisau dapur dan gunting ke bagian ulu hati dan perutnya. Kedua benda tajam tersebut tergeletak persis di samping tubuh korban yang berlumuran darah. Pada bagian ulu hati dan perutnya, terlihat beberapa luka dalam bekas tusukan kedua benda tajam tersebut.
              Informasi dihimpun Indonesia-Indonesia mengungkapkan bahwa dia nekat bunuh diri akibat kesal dan putus asa karena anaknya tak juga mengizinkannya menikah lagi setelah dirinya menjanda hampir sepuluh tahun.
             Sebagian lagi menduga, dia bunuh diri karena merasa tak setuju terhadap calon suami anaknya. Di rumahnya, korban tinggal bersama dengan beberapa anaknya dan seorang pembantu, Cucu.
             Kepala Desa Mekarsari, Uu Amarulloh, menuturkan, korban pertama kali ditemukan pembantunya, Cucu. Pada malam itu, Cucu mendengar rintihan kesakitan dari arah kamar majikannya. Ketika Cucu memburunya, terlihat Ny. Popon kesakitan dan tubuhnya bersimbah darah. Di sampingnya tampak sebilah pisau dapur dan gunting. Dibantu sejumlah warga, Ny. Popon dibawa ke RSU dr Slamet Garut, namun setelah ditangani pihak rumah sakit, sekitar pukul 24.00 WIB, Ny. Popon menghembuskan nafas terakhirnya.
           “Sampai saat ini, kami dan pihak kepolisian belum mengetahui mengapa korban berani berbuat senekat itu. Dia kami kenal orangnya taat beribadah bahkan sebelum kejadian, rupanya usai solat Isya,” kata Uu.
            Uu Amarulloh membantah informasi yang beredar di masyarakat Desa Mekarsari bahwa korban nekat bunuh diri karena kecewa terhadap anak-anaknya yang tak menyetujuinya bersuami lagi.

Suami Bekerja Bhakti, Istri Nekat Gantung Diri 

         Garut, INA-INA.
         Ketika seorang suami di Kampung Cijambe Desa/Kecamatan Caringin, sekitar 120 km arah selatan dari pusat Kota Garut, tengah asyik gotong royong bekerja bhakti, malahan istrinya Ny. Nurhaeni(25) nekat gantung diri hingga tewas mengenaskan, Minggu (20/6).
         Kepala Bagian Informatika Setda Garut, Dik Dik Hendrajaya, M.Si mengatakankepada Garut News mengemukakan, selama ini almarhumah dikenal sebagai penderita penyakit jantung dan paru-paru, namun masih belum dipastikan motip ibu dari dua anak ini. nekat bunuh diri.
Korban telah tuntas di kebumikan di kampung halamannya, diwarnai isak tangis serta kesedihan seluruh keluarga dan sanak saudaranya.
          Sementara itu, tetangga terdekat korban mengaku masih terkejut dengan peristiwa yang cukup menghebohkan masyarakat tersebut, justru berlangsung saat suami korban bekerja bhakti di desa, katanya. Tim R

"Ibu Muda Jual Kegadisan
Anak Tetangganya" 
          Garut, INA-INA.
          Diduga menjual kegadisan anak tetangganya yang masih di bawah umur, seorang ibu muda warga salah satu desa di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut, Mas (45), nyaris dihakimi massa, Jumat (18/6).
         Menurut Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, Mamat, peristiwa berawal dari kecurigaan Ny. Nining yang baru pulang dari Arab Saudi, melihat kondisi perut anak perempuannya yang masih duduk di bangku kelas I SMA di Kec. Cibatu sedikit membuncit, seperti sedang hamil.
         Saat ditanyakan, anaknya mengakui bila dirinya memang tengah mengandung, setelah kegadisannya dijual Mas kepada sejumlah lelaki. Mendengar jawaban tersebut, Nining dan suaminya, Lili, langsung menemui Ketua Rukun Warga serta Ketua RT setempat, dan mengajak keduanya mendatangi rumah Mas.
      Mas yang saat itu tengah berada di rumahnya, membenarkan pengakuan anak perempuan pasangan Lili dan Nining tersebut. Adu mulut pun tak terhindarkan.
      Tanpa disadari, saat itu di luar ternyata puluhan warga sudah berkerumun dan hendak menyerbu masuk ke rumah Mas. Mereka marah, terlebih perbuatannya yang tak terpuji tersebut bukan hanya sekali dilakukannya.
      Aparat keamanan berhasil meredam emosi warga hingga aksi main hakim sendiri dapat dicegah. Namun, Mas yang dikenal kerap menjadi mak comblang perempuan bagi para lelaki hidung belang itu, digelandang ke Mapolres Garut untuk menghindari amukan massa.
      Babinsa setempat, Oding Permana, sempat kewalahan menghadapi desakan massa untuk masuk menyerbu rumah Mas. Sehingga dia langsung mengontak petugas dari Polsek Cibatu. Aksi main hakim sendiri yang hendak dilakukan warga pun berhasil dicegah. Selanjutnya, Mas pun dibawa ke Mapolres Garut.
      Kabag Binamitra Polres Garut, Kompol Bambang Sugito didampingi Kasat Reskrim, AKP Oon Suhendar, mengatakan, kasus tersebut kini masih diselidiki.
Tim R

PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN JABAR BUKAN PADA PRODUKSI 
          Garut, INA-INA.
        Prioritas utama pembangunan ketahanan pangan di Jawa Barat menurut pakar pertanian dari Universitas Padjadjaran, DR. Ronnie Natawidjaya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Ronnie masalah ketahanan pangan di Jawa Barat adalah kemiskinan petani. Sejauh ini pemerintah seakan-akan hanya fokus pada upaya peningkatakan produk pertanian tapi kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan petani. Hal tersebut dipaparkan Ronnie ketika menjadi narasumber pada kegiatan inhouse training Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat di Cipanas Kabupaten Garut (11/6).
       Menurut Ronnie, petani di Jawa Barat sudah bukan saatnya lagi diajari cara menanam padi, karena menurutnya petani Jawa Barat sudah pada taraf ahli. Sudah saatnya petani Jawa Barat diajari bertani dengan menggunakan pendekatan teknologi pangan yang semakin canggih sehingga mereka dapat menghasilkan produk pertanian yang semakin baik, serta memiliki daya jual yang tinggi di pasaran.
       Saat ini, trend terbaru di masyarakat adalah turunnya konsumsi beras dan meningkatnya permintaan sayuran dan buah-buahan, ini terkait dengan pola hidup sehat yang semakin memasyarakat. Hal tersebut perlu untuk diketahui petani sehingga usaha pertanian tidak lagi hanya fokus pada produksi beras namun beralih pada produk sayuran dan buah-buahan yang pangsa pasarnya semakin meningkat.
       Terkait dengan ketahanan pangan Jawa Barat sehingga ada upaya pelarangan untuk menjual produksi beras ke luar Jawa Barat, Ronnie berpendapat hal tersebut justru malah akan merugikan petani Jawa Barat. "Sebagian besar produksi beras di Jawa Barat justru di jual ke luar Jawa Barat, sehingga kalau mereka dilarang atau dibatasi menjual produk ke luar Jawa Barat hal itu akan sangat merugikan petani Jawa Barat sendiri."
Sementara itu, menjawab pertanyaan dari anggota Komisi B, DR. Ir. Rochadi Tawaf mengatakan kebijakan kongkret yang bisa diambil untuk mensejahterakan para petani di Jawa Barat adalah bukan dengan regulasi pengadaan pupuk namun pada upaya penganggaran yang alokasinya diarahkan pada infrastruktur pertanian serta pengadaan dan penggunaan teknologi pertanian.
       Rochadi mengatakan pada sektor peternakan tantangan yang dihadapi Jawa Barat adalah pada wilayah konsumsi yaitu tekanan terhadap ketahanan pangan, wilayah produksi berkaitan dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat serta wilayah ancaman lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu menurut Rochadi, terhadap tekanan permintaan pangan arah pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada Urban Farming, terhadap tekanan penciptaan tenaga kerja diarahkan pada aktivitas Off Farm di wilayah produksi dan terhadap tekanan berkelanjutan pembangunan sektor peternakan di Jawa Barat diarahkan pada konservasi dan rehabilitasi.
Terkait dengan fungsi DPRD, Rochadi memandang diperlukan regulasi yang mampu memberikan proteksi menyeluruh kepada para peternak tidak hanya dalam hal permodalan tapi juga menyangkut kebijakan pasar, kesehatan dan kualitas hewan ternak, serta faktor lain yang berpengaruh terhadap sektor peternakan.

Kapolda Jabar Dan Pangdam III
Konvoi Jeep Pecahkan MURI

Garut, INA-INA.
             Mengisi weekend, seribuan lebih komunitas Siliwangi Lodaya Safety Driving konvoi dengan mobil jeep dari Bandung ke Cikajang Garut, Sabtu (12/6/2010). Konvoi yang diikuti oleh 1.143 mobil jeep ini untuk memperingati Hari Bhayangkara ke 64.
             “Kapolda Jabar, Irjen Pol Timur Pradopo, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI AD Promono Edhie, Dandim, Bupati, semua ikut. Sekarang kita sudah tiba di Cikajang. Tadi berangkat dari Bandung star dari Polda Jabar pukul 06.00 WIB,” ujar Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Dade Achmad saat dihubungi detik bandung pukul 11.10 WIB.
Dalam konvoi ini, dilakukan juga kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon. “Rencananya tour jeep ini akan kita daftarkan ke MURI,” ujar Dade.
                                        Rekor Jeep Terbanyak Tercipta Di Cikajang
             Rekor Muri tercipta di Cikajang, Kabupaten Garut. Rekor dengan kategori pengumpulan mobil jeep terbanyak itu tepatnya di Lapangan Yonif 303/SSM Cibuluh, Kecamatan Cikajang, Sabtu (12/6/2010).
            Di lapangan itu berhasil dikumpulkan 1.143 jeep dengan berbagai jenis, merek, tahun keluaran. Rekor ini sebelumnya tercipta di Semarang, dengan mengumpulkan 1.000 jeep. Kegiatan tersebut dalam rangka HUT Bayangkara dan Kodam Siliwangi.
            Kegiatan bertajuk Siliwangi Lodaya Safety ini diikuti penggemar dan komunitas jeep seluruh Jawa Barat, yang diikuti kalangan TNI dan Polres. Termasuk pula Kapolda Jabar dan Pangdam III/Siliwangi. (RHS-ABG)


Kampung Dukuh 
 Diproses Menjadi Cagar Budaya

Garut, INA-INA.
              Kampung masyarakat Adat Dukuh di Desa Cijambe Kecamatan Cikelet, sekitar 140 km arah selatan dari pusat Kota Garut, akan segera diproses menjadi cagar budaya.
Karena selama ini tidak terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai hal itu, sehingga kondisi sosial kemasyarakatannya dinilai masih sangat memprihatinkan, ungkap Ketua Komisi D DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman, Jumat, 13/06/2010 lalu
              Maka jajaran Komisinya akan segera menggelar rapat kerja dengan dinas teknis terkait, karena kesulitan yang dihadapi warga tradisional tersebut, sangat memerlukan perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, katanya.
              Meski produk kearifan budayanya harus tetap terpelihara dan eksis, namun kondisi sosial masyarakatnya jangan justru terus-menerus terbelakang, menyusul selama ini masih langka yang bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA/SLTA apalagi ke perguruan tinggi.
              Kondisi itu, juga diperparah kesehatan masyarakat yang langka tersentuh perhatian pemerintah, akibat mereka berlokasi di kawasan terpencil dengan sarana jalan memprihatinkan, jarak sejauh 6 km pun terpaksa harus ditempuh selama enam jam akibat jalan rusak berat.
              Padahal jika telah memiliki legalitas cagar budaya, secara bertahap bisa mendapatkan dukungan pembangunan sarana dan prasarana fisik, bahkan bisa diwujudkan menjadi obyek wisata hutan bahkan dapat sekaligus dikembangkan menjadi obyek wisata pantai, katanya.
              Sebanyak 40 KK atau 172 penduduk Kampung Dukuh Dalam, serta 70 KK warga Kampung Dukuh Luar tersebut menempati areal seluas 10 hektare, bermata pencaharian utama bertani, beternak ayam, bebek, kambing, domba, kerbau, ikan dan penggilingan padi manual.
             Keunikan yang dimilikinya, berupa keseragaman struktur dan bentuk arsitektur bangunan pemukiman masyarakat, terdiri beberapa puluh rumah yang tersusun pada kemiringan tanah bertingkat, setiap tingkatan terdapat sederetan rumah membujur dari barat ke timur.
             Sebagai penduduk pedesaan dengan pola budaya religi yang kuat, berpandangan hidup berlandas sufisme dengan berpedoman pada Mazhab Imam Syafii.
              Antara lain tidak membolehkan berdinding rumah dari tembok dan atap dari genteng serta jendela dari kaca, serta tidak boleh menggunakan peralatan modern seperti radio, televisi apalagi internet, ungkap pemuka warga adat setempat H. Daud Mokhamad Komar, menambahkan.
             Peralatan makan dan minum pun terbuat dari kayu atau bambu tua, sedangkan seni budayanya antara lain debus, serupa dengan masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar di Kenekes Provinsi Banten. RHS-ABG

No comments: