Ekonomi


Kepala Disparbud Jabar, Ir. Herdiwan,MM :
Karya Batik, Modal Tingkatkan Wisatawa
Bandung, INA-INA.
     
Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barar, Ir. Herdiwan,MM  mengatakan bahwa keragaman corak batik yang ada di sejumlah wilayah di Jawa Barat akan menjadi modal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, sebagai data tarik wisatawan untuk datang. 
       Herdiwan menjelaskan saat ini ada sekitar 21 kota/ kabupaten di Jabar yang telah memiliki batik dengan ciri khas masing-masing daerah sesuai dengan kearifan lokal. Dengan adanya karya batik, selain mempromosikan adanya obyek wisata alam yang bagus, kedepan pihaknya juga akan mengabarkan kepada wisatawan yang datang, adanya karya batik di daerah tersebut.
      “Disamping ada obyek wisata alam juga ada karya batik dan ini akan menjadi daya tarik, karena yang mereka inginkan nilai. Mereka membeli batik di Indramayu akan beda dengan beli batik Indrmayu di Bandung, dia akan lebih punya nilai jika beli batik di tempatnya,” tuturnya.

      Dengan begitu/ wisatawan yang datang tidak hanya disuguhkan dengan pesona alam yang ada/ tetapi juga dapat memperolah benda atau buah tangan yang mempunyai nilai tinggi

      “Secara tidak langsung, kita diharapkan akan mempu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke wilayah Jabar,” ucap Herdiwan.
***Edwandi

Minimarket Banyak Bermasalah Di Perijinan

Bandung, INA-INA.
      Meski mampu menyerap banyak tenaga kerja, keberadaan minimarket sering mendapatkan protes dari masyarakat terutama pelaku pasar tradisional. Protes dilakukan karena lokasi berdirinya yang berdekatan dan disinyalir tidak berijin.
    
Menurut Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Jabar, Hendri Hendarta bahwa minimarket yang beroperasi izin domisilinya kebanyakan diterbitkan oleh kecamatan.  Hendri menegaskan melihat kondisi itu, minimarket-minimarket yang baru mengantungi izin domisili tersebut wajib memproses perizinan usahanya kepada pemerintah kota atau kabupaten setempat.
       "Kami terus mendorong teman-teman peritel, dalam hal ini minimarket, yang baru berizin domisili, supaya memproses perizinannya kepada pemerintah kota atau kabupaten setempat."

        Dia menyebutkan di kawasan Bandung Raya, terdapat sekitar 400-an minimarket. Akan tetapi, sekitar 50 % saja yang berizin domisili sehingga terus didorong untuk memproses perizinannya.

        Di Jabar, baru Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Cimahi yang memiliki peraturan daerah mengenai pasar moderen, termasuk minimarket. Bagi kota atau kabupaten lain yang belum punya perda, acuannya adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) setempat mengacu Peraturan Presiden nomor 112/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tahun 2008.

      “Sangat mendukung setiap daerah untuk menerbitkan perda masing-masing berkaitan dengan pasar moderen. Hal itu, jelasnya, supaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Sekaligus memberikan perlindungan bagi semua pihak.” *** Tim R


Presiden Direktur PT Para Bandung Properindo, Wibowo Iman :
TSB Serap Tenaga Kerja Jabar

Bandung, INA-INA.
     Trans Studio Bandung milik perusahaan Para Group yang saat ini masih dalam proses pengerjaan, diperkirakan bakal menyerap 700 tenaga kerja, ditambah dengan Hotel Trans yang akan menyerap lebih dari 300 tenaga kerja. Keseluruhan tenaga kerja itu akan direkrut dari tenaga lokal Bandung dan Jawa Barat.
    Presiden Direktur PT Para Bandung Properindo Wibowo Iman mengatakan Trans Studio bisa menyerap kurang lebih 700 tenaga kerja. Dan bisa saya pastikan seluruhnya berasal dari darah Bandung dan sekitarnya, namun sebelumnya kita lakukan pelatihan terlebih dahulu untuk menjadi operator berbagai wahana permainan di Trans Studio” ujar Wibowo saat prosesi Toping Off bangunan Trans Studio di kawasan BSM Jl. Gatot Subroto Bandung, Jum’at siang (8/4).
    Menyangkut kebutuhan air bersih, Wibowo Iman menjelaskan untuk Trans Studio tidak membutuhkan banyak air. “Yang membutuhkan banyak air nantinya adalah hotel Trans yang sedang dibangun di depan BSM. Namun kita akan menggunakan teknologi daur ulang air, sehingga tidak akan banyak menyedot air tanah” ujarnya.
    Toping Off bangunan Trans Studio yang berlantai 5 itu dilakukan seluruh jajaran komisaris dan direksi Para Grup. Trans Studio sendiri merupakan wahana bermain anak dan dewasa indor yang dibangun di atas lahan 8 hektar lebih, atau 2 kali lebih besar dari Trans Studio Makasar dengan investasi Rp. 2 triliun. ***Edwandi

Kades Sukamulya
Pungut Biaya Lisdes 

Garut, Ina-Ina.
     Penerima Bantuan Listrik Perdesaan bagi masyarakat yang berhak menerima Tahun 2010 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Garut baru dilaksanakan sebagian, diantaranya hasil temuan dan investigasi di lapangan peruntukan Desa Suka mulya Kecamatan Talegong. Secara keseluruhan dari 50 warga per Desa yang berhak menerima Bantuan Listrik Perdesaan (Lisdes) tersebut belum tuntas pemasangannya, namun tak ubahnya membuat rasa kecewa bagi warga masyarakat yang katagori kurang mampu karena terkesan ditekan secara halus tapi sifatnya memaksa warga untuk membayar biaya pemasangan Lisdes sebesar Rp. 250.000,- per KWH dengan daya 450 Watt per KK atau per umpi.
        Hal ini dikeluhkan oleh beberapa warga yang kurang mampu dan termasuk kepada orang jompo pun mendapat cara penekanan yang sama dari petugas atau panitia Listrik Perdesaan (Lisdes) Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut. “ Jangankan untuk bayar pemasangan listrik sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah, buat makanpun belaan kudu ngabedug macul dulu seharian, itu juga tidak cukup buat lauk pauk”. Ungkapnya memelas merasa keberatan adanya penekanan pembayaran pemasangan Lisdes.
      Menurut Kades Sukamulya Ara Padilah S.Pd dengan dalih atas dasar musyawarah dan kesepakatan warga di sini hingga pemasangan Listrik ini bisa dilaksanakan, katanya saat ditemui Indonesia-Indonesia Jum’at (17/12) di Kantor Desa Sukamulya. Dengan sikap angkuh dan gaya bicara meremehkan kepada wartawan dan selalu memotong pembicaraan yang dipertanyakan tentang adanya pemungutan biaya kepada warga yang benar-benar kurang mampu. “Saya paham juklak dan juknis program ‘Listrik Perdesaan’ dan adanya pembayaran sebesar Rp.250,000,- itu adalah hasil musyawarah dan kesepakatan warga dan sekarang juga masih ada sebagian warga yang belum melunasinya. Kalau tidak percaya datanya ada di Staf Panitia” . Ungkapnya sambil meninggalkan wartawan dan menghindar untuk ditemui lagi.
      Di kesempatan setelah Jum’atan Sahman Kaurtah Desa Sukamulya yang didampingi empat (4) orang staf dan satu Kepala Dusun memberikan jawaban, “ kasihan pak Kades banyak intervensi dari warga, walaupun program Listrik Perdesaan ini kesebut gratis untuk warga miskin tetapi yang namanya pekerja instalasi listrik kan kudu disuguhan (harus disuguhin) ya dari nilai Rp.250.000,- tersebut itung-itung biaya untuk makanan para pekerja pemasang listrik aja” . Tuturnya.
     Meski pernah disampaikan bahwa program Lisdes itu gratis bagi yang berhak menerima, dan apabila terjadi pemungutan pembayaran sama saja dengan pungutan liar (pungli) namun oknum panitia tersebut bersi keukeuh membantah dengan berbagai alasan dengan dalih halus anggaran pengganti makanan. (RHS-ABG)
             

PERESMIAN PABRIK PUPUK ORGANIK
PT. GEMILANG GLOBAL PRATAMA
Subang, INA-INA.
        Bupati Subang, Eep Hidayat, berharap dengan keberadaan Pabrik Pupuk Organik PT. Gemilang Global Pratama di Subang bisa mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik oleh petani dapat berjalan lebih opotimal. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan di Subang bisa memberikan manfaat besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan saat peresmian Pabrik Pupuk Organik PT. Gemilang Global Pratama (GGP) di Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, (24/5) lalu.
          Lebih lanjut Bupati berharap, subsidi pupuk yang disalurkan bisa juga digunakan untuk produksi pupuk organik oleh masyarakat. “Saya berharap subsidi pupuk bisa digunakan untuk produksi pupuk organik yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kebutuhan dan penggunaan pupuk organik di masyarakat bisa lebih memasyarakat,” ujar Bupati. Ditambahkan bahwa dirinya terkesan atas cerita kawannya yang telah berkunjung ke Republik Rakyat Cina (RRC) yang bercerita bahwa pemerintah RRC cukup konsisten dalam pengembangan pupuk organik yang berasal dari potensi lokal. Diantaranya, ialah memberikan himbauan kepada warga untuk tidak buang air di lokasi umum, tetapi harus di rumah. Limbah air seni/kotoran air besar ditampung untuk dijadikan bahan baku pembuatan pupuk organik. Begitu pula dengan Kabupaten Subang yang menurut Bupati banyak menyimpan potensi bahan baku pupuk organik yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
        Direktur Direktur PT. Gemilang Global Pratama, Chepi Trisna, mengatakan bahwa pabrik yang dibangun di Desa Padaasih ini berdiri di atas tanah seluas 1,3 hektar dengan bangunan seluas 1200 meter persegi. Adapun kapasitas produksi 1.500 ton per bulan dengan asumsi hari kerja 25 hari dan produksi 3 ton per jam. Untuk menjalankan produksi industri Pupuk Organik ini mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal sebanyak 100 orang. Namun hingga kini produksi belum bisa dilakukan secara maksimal, sehingga para pekerja yang terdaftar dalam waiting list dilaksanakan pembinaan kemitraan melalui budi daya belut. Untuk memenuhi kebutuhan industri, PT. GGP berkoordinasi dengan Paguyuban Masyarakat Subang, diantaranya melakukan rekrutmen tenaga kerja.
        Kepala Pemasaran PT. Petro Kimia Gresik Tatang Suryana, menyatakan bahwa hendaknya PT. GGP mampu beroperasi secara maksimal dan bisa mengambil pelajaran dari perusahaan sejenis yang dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek penting. Diantaranya masalah lingkungan yang berdampak lingkungan sekitar, kurang memberdayakan masyarakat sekitar, kurang memperhatikan pemasaran produk dan kurang menjaga kualitas produk yang dihasilkan. “Hendaknya PT. Gemilanng Global Pratama mampu mengambil pelajaran dari kegagalan industri yang sama. Diantaranya kurang memperhatikan aspek kemitraan dengan masyarakat, memikir dampak industri pada masyarakat dan mempertahankan kualitas,” jelas Tatang.
        Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan permodalan dalam rangka Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN senilai Rp 1,2 milyar yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur BUMN Sarinah, Jimmy M Rifai Gani, kepada warga yang disaksikan langsung oleh Bupati Subang dan Kapolres Subang, AKBP Dadang Hartanto.
         Pada peresmian Pabrik PT. GGP mengambil tema “Melalui Bertani Organik, Kita Wujudkan Kualitas dan Kuantitas Produksi Tanaman Pangan di Masa Depan”. Dihadiri oleh Kapolres Subang, AKBP Dadang Hartanto, Camat Cibogo, Nana Mulyana, Danramil Cibogo, Kapten Dayat, dan tokoh masyarakat. 
                                                                                                                                             T. Mustopa