06 March 2019

Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Demo Tuntut Menteri LHK Cabut SK TWA Kamojang Papandayan



Bandung, Indonesia-Indonesia.com
SALAM LESTARI !! Aliansi Cagar Alam Jawa Barat, dalamAksi Penolakan Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang & Gunung Papandayan menjadi Taman Wisata Alam.

Dirjen Kementerian LHK Menerima Aliansi Cagar Alam Jawa Barat .
            Berbagai elemen masyarakat dari Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mengadakan aksi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.  Aksi ini dilakukan untuk menolak perubahan status Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan menjadi Taman Wisata Alam. Aliansi Cagar Alam Jawa Barat, dalam  Siaran Pers 6 Maret 2019, Massa Aliansi Cagar Alam Jawa Barat  menuntut Menteri Siti Nurbaya Bakar untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 hektare dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA), terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Januari 2018.
H,Denni Hamdani, Tokoh Aliansi Cagar Alam Jawa Barat bersama Tim Cagar Alam Jawa Barat Menyampaikan Tuntutan kepada Menteri LHK untuk Mencabut SK TWA Kamojang dan Papandayan
                Tuntutan pencabutan ini diajukan karena, Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam melanggar atau bertentangan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan melanggar RTRW Nasional. Perubahan status ini juga tidak melibatkan umum, pihak-pihak yang berkepentinga, masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan kelompok masyarakat sadar kawasan, seperti yang diharuskan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Bersama Pejuang Cagar Alam Indonesia
      Selain itu, perubahan status cagar alam menjadi Taman Wisata Alam ini akan merusak Danau Ciharus, danau purba yang terletak di Cagar Alam Kamojang. Danau Ciharus ini menjadi sumber air sungai Citarum dan Cimanuk, kedua sungai ini termasuk sungai yang sangat penting bagi kehidupan warga Bandung Selatan.
       Hutan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi kawasan yang sangat penting bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan di Bandung Selatan setelah Bandung Utara jadi “hutan beton”. Banjir badang Garut tahun 2016 yang sangat mengerikan bagi lingkungan maupun kemanusiaan itu salah satunya disebabkan oleh rusaknya lingkungan di kawasan penyangga Cagar Alam Kamojang dan Papandayan. Penolakan perubahan satatus ini juga menjadi upaya penyelamatan Bandung Selatan sebagai Benteng Terakhir Paryahiangan Selatan.
       Perwakilan aliansi di terima oleh Dirjen KSDAE, Dirjen Esensian dan Dirjen Gakum yang terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan warga jawa barat beserta jaringan dari berbagai daerah, selanjutnya aliansi meminta KLHK menjelaskan serta memberikan alasan kenapa SK penurunan kawasan dikeluarkan KLHK.
Kita mencatat ada tiga point alasan mendasar KLHK keluarkan SK 25/2018 salah satunya :
1.Mengakomodir kegiatan atau aktivitas masyarakat sekitar
2.Mengakomodir keberadaan kegiatan PGE dan Star Energi
3.Mengakomodir bagi para bisnis wisata alam
Dr.Herlina Agustin, Pejuang Lingkungan Hidup , bersama Tim Profauna, turut mendukung perjuangan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat, Tuntut Menteri LHK mencabut SK TWA Kamojang Papandayan
              Penjelasan KLHK di bantah dengan persentasi yang di sampaikan oleh perwakilan aliansi, salah satunya Sdr. Iwang menyampaikan bahwa SK di anggap tidak sah secara hukum karena banyak pelanggaran dalam proses perencanaan perubahan status kawasan yang dilakukan oleh KLHK, selain itu menganggap bahwa BKSDA cuci tangan dan di anggap tidak becus mengurus kawasan. Hal yang sama Sdr.Pepep memberikan penjelasan dan persentasi kajian serta upaya selama Lima tahun dalam kegiatan Sadar kawasan. Menyampaikan fakta-fakta dan masalah eksisting di kawasan, menyampaikan gambaran analisasi terhadap situasi kawasan dengan SK yang dikeluarkan dan beberpa fakta masalah yang dirasa selama lima tahun berkegiatan sosialisasi sadar kawasan.
Aliansi mengakhir penyampaian aspirasinya dengan menyampaikan Empat tuntutan yaitu :
1. Dirjen segera laporkan tuntutan aliansi kepada Mentri untuk segera mencabut SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018
2. Segera bentuk Tim kajian terpadu yang harus melibatkan Masyarakat sekitar lokasi
3. Segera bekukan SK untuk mengantisipasi terjadi kegiatan di Kawasan
4. Evaluasi segera bBBKSDA Jabar secara komperehenshif terkait managament pengelolaan Kawasan
              Dirjen KSDAE Ir, Inung Wiratno, M.Sc., menerima dan membenarkan argumen, pendapat, analisa, informasi, data dan kajian-kajian ilmiah perwakilan aliansi. berikut jawaban Dirjen KLHK atas tuntutan aliansi :
1. Menerima semuat tuntutan yang disampaikan, namun karena bukan kewengan dirjen mencabut SK tersebut maka akan buatkan langsung laporan sore ini untuk disampaikan kepada Mentri LHK.
2. Akan segera membentuk Tim kajian terpadu yang akan melibatkan unsur keterwakilan masyarakat dan akademi sesuai rekomendasi teman-teman aliansi
3. Dirjen KSDAE akan lakukan Sidak kelapangan minggu depan
4. Untuk mengawal proses tuntutan teman-teman meminta Sdr.pepep dan Sdr.kidung untuk berkoordinasi langsung dengan dirjen sebagai perwakilan aliansi.
5. akan memberikan juga catatan-catatan rapat KLHK sebelumnya kepada aliansi
6. memiliki agenda satu bulan ini untuk membuat Forum konservasi yang harapannya sekarang forum tersebut bisa atas dasar rekomendasi dari teman-teman siapa saja yang harus terlibat.
Tim Long march Bandung Jakarta Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Tuntut Menteri LHK Cabut SK TWA Kamojang Papandayan
        Dan berikut respon perwakilan aliansi terhadap jawaban dirjen tersebut:
Iwang dari Walhi Jawa Barat mengatakan kurang puas, karena target utama aksi adalah menteri mencabut SK 25/2018. Akan tetapi perjuangan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat tidak akan berhenti sebelum SK tersebut dicabut.
        Era Purnama Sari dari YLBHI yang ikut dalam tim mediasi mengatakan, seharusnya SK tersebut layak dicabut bahkan hanya membaca konsiderannya, belum jika melihat aturan didalamnya yang menurunkan status Cagar Alam ke Taman Wisata Alam, karena itu YLBHI akan terus mengikuti perkembangan upaya pencabutan SK 25/2018 ini bahkan akan mempertimbangkan untuk melakukan gugatan jika Menteri tidak juga mencabut SK tersbut.
        Kidung Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawabarat mengatakan akan terus berupaya agar SK ini dicabut, akan terus melakukan kampanye dikantong-kantong pecinta alam, juga dikantong-kantong masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak perubahan satatus ini. Mereka juga akan membantu melengkapi data-data penguat agar Dirjen KSDAE mempunyai alasan yang kuat untuk mendorong pencabutan SK ini.
       Edo Rahman dari Eksekutif Nasional WALHI berpendapat, penurunan status cagar alam menjadi Taman Wisata Alam adalah indikasi yang menunjukkan penurunan kualitas kerja Presiden Jokowi dan Menteri LHK, juga trindikasi hanya untuk mengakomodir kepentingan korporasi untuk mengeruk potensi sumber daya alam di cagar alam tersebut. Bisa kita cek korporasi apa saja yang saat ini sedang bermain di area tersebut.
      Oleh karena itu Aliansi Cagar Alam Jawa Barat beserta jaringan di Nasional sepakat akan terus memperjuangkan hingga Surat Keputusan ini dicabut oleh Menteri LHK. “Tuntutan cabut SK ini bukan hanya untuk menjaga Cagar alam Kamojang dan Papandayan, ini juga untuk cagar alam di seluruh Indonesia, karena bukan tidak mungkin akan ada SK-SK lain yang akan merubah satatus cagar alam di wilayah lain.” Kata Rehwinda dari Walhi Jakarta.
Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Narahubung:
Kidung Koor.Aliansi, 081312418349
Wahyudin .WALHI Jawa Barat*_ +62 812-1869-4471
Era Purnama Sari: 0813 5620 8763 (YLBHI)
Edo Rahman: 0813 5620 8763 (Eknas WALHI)
( M. Edison, Indonesia-Indonesia.com / jurnalis Citarum Harum / Foto: Ist )







Share:

05 March 2019

WALHI JABAR TOLAK PERUBAHAN FUNGSI CAGAR ALAM KAMOJANG PAPANDAYAN


Bandung, Indonesia-Indonesia.com
Walhi Jabar adalah organisasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Wahana Lingkungan Hidup  sebuah organisasi independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. WALHI Jawa Barat hadir di Kabupaten/Kota  di Jawa Barat dengan  organisasi anggota dan yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal di Jawa Barat. 

Dadan Ramdan Hardja,Ketua WALHI JABAR

dalam Siaran Pers WALHI Jabar , Selasa. (5/3-2019) menyatakan
 Penolakan Perubahan Fungsi Cagar Alam Kamojang & Cagar Alam Gunung Papandayan menjadi TWA
Tim Long March Bandung Jakarta Menuntut dicabutnya SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018
Sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas ±2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ±1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA), terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 Januari 2018. Maka dengan ini Walhi Jawa Barat MENGAJUKAN KEBERATAN atas terbitnya surat keputusan di atas. perubahan fungsi cagar alam menjadi TWA ini setidaknya memiliki 4 persoalan :
1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Cagar Alam *melanggar / bertentangan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan melanggar RTRW Nasional,* Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut karena belum ada perubahan kebijakan RTRW. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan cagar alam dilakukan tanpa perubahan rencana tata ruang dan wilayah nasional, provinsi Jawa Barat, kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.
H.Denni Hamdani ,Tokoh Pejuang Kelestarian Lingkungan Hidup Tatar Sunda Jawa Barat.
2. *Proses dan subtansi surat keputusan Melanggar Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan* diantaranya :
_a) Informasi mengenai rencana perubahan peruntukan fungsi hutan tidak disebarluaskan kepada publik dan para pihak yang berkepentingan sebagaimana merujuk pada pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan huruf b yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;_
_b) Proses penyusunan surat keputusan dan kajian perubahan fungsi tidak memberikan ruang bagi masyarakat termasuk organisasi lingkungan dan konservasi untuk memberikan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan sebagaimana tertuang dalam pasal 68 ayat 2 huruf c UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan_
_c) Proses dan subtansi keluarnya surat keputusan tersebut tidak melalui proses konsultasi publik yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan kawasan cagar alam seperti kelompok masyarakat sadar kawasan, Walhi Jawa Barat, kader konservasi dll._
3. *Informasi rencana perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan cagar alam Kamojang dan Papandayan melanggar Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.* Rencana kebijakan ini tidak dipublikasikan kepada publik secara luas.
4. Dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan fungsi Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi taman wisata alam akan *memberikan dampak pada degradasi ekosistem dan keanekaragaman hayati cagar alam di wilayah di hulu utama DAS Cimanuk dan Citarum serta menimbulkan bencana banjir* yang akan semakin meluas. Sehingga, kawasan cagar alam Kamojang dan Papandayan harus tidak boleh diubah, diturunkan status dan fungsinya walaupun sebagian.
Atas dasar pertimbangan di atas maka kami meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI MENGKAJI ULANG SERTA MENCABUT surat keputusan tersebut.
 NarahubungWahyudin *Staff Advokasi WALHI Jawa Barat*+62 812-1869-4471
Yudi nurman fauzi*FKPA*+6289622695587*Aliansi Cagar Alam Jawa Barat*
 (M.Edison ,Jurnalis Citarum Harum) 
Share:

04 March 2019

Bupati Subang H. Ruhimat :MUSRENBANG Pedoman untuk Program Kabupaten Subang

Bupati Kabupaten Subang, H. Ruhimat  memberikan Kata Sambutan pada MUSRENBANG Kab.Subang,
                                                                                                                                                                                           Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD.
RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari VISI dan MISI dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan untuk jangka waktu lima tahun yang di susun berbekal pedoman pada RPJPD Kabupaten Subang tahun 2005 -2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.
Wakil Bupati Subang Agus Masykur, S.Si., MM, sebagai Narasumber MUSRENBANG Kab.Subang .
Bertempat di aula Pemda Subang, Bupati Subang H. Ruhimat, S.Pd,. M.Si membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 Kabupaten Subang yang bersih, maju dan berkarakter untuk Subang Jawara. Senin (4/3/2019)
       Bupati Subang H. Ruhimat, S.Pd., M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui bersama, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi–Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, maka kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama lima tahun, yaitu tahun 2018– 2023.
        Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari VISI dan MISI dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatuf untuk jangka waktu lima tahun yang di susun dengan pedoman pada RPJPD Kabupaten Subang tahun 2005 -2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kabupaten Subang tahun 2018 - 2023 menjadi pendoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.
       Bupati Subang menjelaskan program unggulan Subang Jawara diantaranya Jawara Nata (tata ruang perumahan dan pemukiman, infrastruktur, perhubungan), Jawara Niaga ( perindustrian, perdagangan, dan KUKM), Jawara Wisata(Pariwisata dan seni serta budaya), Jawara Raga (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan), Jawara Daya (Pendidikan dan Keagamaan), Jawara Miara (Peternakan dan perikanan), Jawara Pakaya (Pertanian, perkebunan, dan kehutanan), Jawara Riksa (Lingkungan Hidup), Jawara Jawara Nagara (reformasi birokrasi dan hukum).
Bupati Subang,H. Ruhimat,  juga menegaskan bahwa pada kepemimpinan sekarang tidak akan ada yang namanya rotasi mutasi jabatan yang dititip-titipkan, saya tidak akan merima dan melaksanakan hal itu.
            Pada Musrembang tersebut juga dilaksanakan talkshow dengan narasumber Wakil Bupati Subang Agus Masykur, S.Si., MM.
       Kegiatan ini di hadiri juga oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat / yang mewakili, Anggota DPRD Kabupaten Subang, Wakil Bupati Subang, Unsur Forkopimda Kabupaten Subang, Seluruh Kepala OPD Kabuapaten Subang, seluruh Camat Sekabupaten Subang, perwakilan organisasi wanita, guru besar komunikasi politik LIPI.
,
         Bupati Subang, H. Ruhimat, menyampaikan, bahwa RPJMD Kabupaten Subang, ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan program pemerintah yang akan di laksanakan oleh saya dan kang Agus Masykur ( Wakil Bupati Subang  Agus Masykur Rosyadi,-Red).

" Mohon do'anya agar kami dapat merumuskan program-program yang tepat sasaran bagi kebaikan masyarakat Subang. Do'akan juga agar kami konsisten dalam menjalankan amanah kepemimpinan kami ini," harap H.Ruhimat, Mari kita dukung Subang maju untuk Kesejahteraan rakyat Subang.
 (M. Edison ;sumber :Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Subang)
Share:

03 March 2019

Kolonel Asep Rahman Taufik Peduli Lestarikan Lahan Kritis Punclut

Bandung, Indonesia-Indonesia.com
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, bersama Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Asep Rahman Taufik
Bandung, Indonesia-Indonesia.Com
Lahan kritis di punclut semakin memprihatinkan.sebagai resapan air wilayah KBU ini menjadi perhatian dan bidikan Dansektor 22 dengan menanam 1500 bibit pohon 41 jenis tanaman.Sabtu (2/3-2019 ) lalu, bersama pemkot Bandung bersama Kab.Bandung Barat.Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menanam ratusan pohon di lahan kritis Punclut , Kegiatan ini merupakan bagian dari penghijauan yang dilakukan oleh Sektor 22 Citarum Harum , 
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Asep Rahman Taufik ,dan Pemda Kabupaten Bandung Barat,  Mereka pun melakukan penanaman pohon secara simbolis di lokasi.
"Kita bersama seluruh stakeholder seperti, Dansektor Citarum Harum kewilayahan melakukan simbolis penanaman pohon di lahan kritis, seperti Punclut,  Mudah-mudahan kegiatan ini ke depan bisa ditingkatkan untuk menjaga lahan kritis , sungai dan bantaran sungai ini hijau dan lebih tertata sehingga mengurangi banjir," ujar Yana .
Penanaman pohon ini merupakan kolaborasi Pemkot Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Komandan Sektor 22 Citarum Harum. 
Yana mengaku mengapresiasi adanya kolaborasi ini. Dia pun mengajak masyarakat dan pengusaha untuk turut serta dalam program penghijauan di lahan kritis Punclut, .
"Prinsipnya begini, ada ,lahan kritis harus kita tanami pohon -pohon supaya dapat menjadi pertahanan karena di kota Bandung , terdapat 42 anak sungai yang melintasi Kota Bandung harus sama-sama normalisasi, tertibkan dan sama-sama benahi, tanami. Harapannya bukan pihak pemerintah saja ya fungsi ini, ya sinergi kolaborasi semua pihak. Kita juga mengapresiasi ada pihak-pihak swasta yang punya keinginan sama-sama tadi menjaga anak-anak sungai yang melintas di Kota Bandung," kata dia.
Sementara itu, DanSektor 22, Kolonel Asep Rahman Taufik menerangkan , penanaman pohon ini dilakukan oleh anggota TNI bersama dengan aparat kewilayahan. Nantinya setiap pohon akan ditanam dengan jarak 30 meter.
"Nantinya kita akan tanam dengan jarak 30 meter, kalau sudah besar bunganya warnanya akan berbeda-beda," kata Kolonel inf, Asep Rahman Taufik, (M Edison, jurnalis citarum Harum )


Share:

Longmarch Bandung Jakarta Cabut Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

Bandung, Indonesia-Indonesia.com
Aksi long march dari Bandung ke Jakarta menuju kantor KLHK untuk mencabut SK 25 Men LHK tentang penurunan status CAGAR ALAM  menjadi TAMAN WISATA ALAM  di Kamojang dan Papandayan.
Bandung, Indonesia-Indonesia.com.
SALAM LESTARI !! Demi sebuah panggilan "JIWA" para pahlawan lingkungan berani jalan kaki Bandung ke Jakarta,Untuk memperjuangkan kelestarian alam tatar sunda, penggiat lingkungan hidup bersemangat untuk melakukan longmarch , semoga para pejuang lingkungan hidup tatar Sunda ini di selamatkan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, pada kegiatan ini,  terlihat hadir tokoh-tokoh Penggiat Lingkungan Hidup Jawa Barat,, Didukung oleh   Kang Haji Denni Hamdani , yang juga Tokoh penyelamatan Danau Ciharus, Kang Irwan Muchtar ,  juga Atlet Paralympic JABAR turut mengantar para Pejuang Pencabutan status TWA, mereka memotivasi bahwa Untuk ke Jakarta 3 hari mungkin karena mereka bisa nyampai Purwakarta dalam 3 hari., Mereka akan ikut sampai beberapa Km apakah sampai Cibeureum atau Kota Baru Parahyangan tergantung Cuaca.
kata Andri P. Kantaprawira , tokoh Masyarakat Sunda, Minggu, 3/3-2019
berapa waktu lalu ,Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menolak penurunan status kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menjadi Taman Wisata Alam. Penurunan status yang dituangkan dalam Surat Keputusan bernomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 per tanggal 10 Januari 2018 itu dinilai cacat prosedur.
Aksi long march dari Bandung ke Jakarta menuju kantor KLHK untuk mencabut SK 25 Men LHK tentang penurunan status CAGAR ALAM  menjadi TAMAN WISATA ALAM  di Kamojang dan Papandayan.
Dedi Kurniawan dari Aliansi Cagar Alam Jawa Barat yang juga merupakan pengurus Walhi Jawa Barat menuturkan bahwa upaya penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan sudah terjadi sejak tahun 2010 yang lalu. Saat itu beberapa perusahaan sudah melakukan eksplorasi. Tapi lantaran dilakukan penolakan, pada tahun 2011 kegiatan eksplorasi tersebut dihentikan.
"Perjuangan dalam konteks Cagar Alam sudah dilakukan sejak tahun 2010. Perusahaan sudah melakukan eksplorasi saat itu dan kami sudah menolak. Lalu pada tahun 2011 dihentikan dan tidak ada kegiatan. 2018 diam-diam kementerian lingkungan hidup mengeluarkan SK penurunan status cagar alam yang seharusnya menjadi kawasan penting," ujar Dedi Kurniawan
Dedi mengatakan, di Garut tepatnya di kawasan Pasirwangi telah ada 5 titik yang dilakukan eksplorasi oleh beberapa perusahaan. Penerbitan SK penurunan status cagar alam, menurut dia, tidak lain hanya untuk melegalkan kegiatan eksplorasi panas bumi tersebut.
Untuk menjaga kawasan Kamojang dan Papandayan agar tetap menjadi kawasan Cagar Alam, saat ini berbagai organisasi dan maupun komunitas pencinta lingkungan melakukan berbagai upaya untuk menolak SK tersebut, baik upaya advokasi maupun upaya sosialisasi.
"Kami akan melakukan upaya lain baik advokasi maupun mitigasi dengan cara sosialisasi untuk mencabut SK untuk terus mempertahankan status cagar alam yang ada di Jabar maupun di Indonesia," tuturnya.
sedangkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil  segera meminta penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terkait dengan penurunan fungsi status kawasan cagar Alam Kamojang  dan Papandayan. "Saya baru mendengar dan saya menerima komplain. Jawaban saya saat ini adalah saya akan merapatkan terlebih dulu dan belum punya komentar karena tidak punya data, baru sepihak dari yang komplain karena itu wilayahnya di pusat," kata Gubernur di Gedung Sate, Kamis (24/1/2019) lalu .
MENYELAMATKAN YANG MASIH TERSISA
H.Denni Hamdani, Tokoh Lingkungan Hidup Tatar Sunda, Jawa Barat.
Sedangkan ,Tokoh Lingkungan Hidup Tatar Sunda Jawa Barat, H.Denni Hamdani, menyampaikan 
Tak jauh dari tempat ini km 0 Jl. Asia Afrika, di gedung megah yang bersejarah pada tahun 1950 diadakan Kongres Kehutanan yang pertama. Disana dicetuskan adanya Arbor Day (Hari Pohon) sebagai  cikal bakal upaya konservasi lingkungan yang selanjutnya dicanangkan sebagai Pekan Penghijauan Nasional. Hari ini, Minggu .3 Maret 2019 perjuangan untuk membela kawasan konservasi juga dilakukan dengan aksi long march dari Bandung ke Jakarta menuju kantor KLHK untuk mencabut SK 25 Men LHK tentang penurunan status CAGAR ALAM  menjadi TAMAN WISATA ALAM  di Kamojang dan Papandayan.
Setelah lebih dari setengah abad sejak Arbor Day, kondisi kawasan konservasi bukannya lebih baik (up grade) namun kian memprihatinkan (down grade). "Gerakan ini hanya ingin menyelamatkan kawasan Cagar Alam  yang masih tersisa, namun jadi pemicu untuk gerakan penyelamatan Cagar Alam lainnya di tanah air", Ungkap Denni Hamdani
 ( M.Edison, Jurnalis Citarum Harum )

Berita sebelumnya, seratus aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Kamis (14/2/2019). Mereka berunjuk rasa menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BBKSDA Jabar Sebut 4 Alasan Perubahan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ", https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan.
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika
Berita sebelumnya, seratus aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Kamis (14/2/2019). Mereka berunjuk rasa menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BBKSDA Jabar Sebut 4 Alasan Perubahan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ", https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan.
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika
erita sebelumnya, seratus aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Kamis (14/2/2019). Mereka berunjuk rasa menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BBKSDA Jabar Sebut 4 Alasan Perubahan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ", https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan.
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika
erita sebelumnya, seratus aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Kamis (14/2/2019). Mereka berunjuk rasa menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BBKSDA Jabar Sebut 4 Alasan Perubahan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ", https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan.
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika
Berita sebelumnya, seratus aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Kamis (14/2/2019). Mereka berunjuk rasa menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BBKSDA Jabar Sebut 4 Alasan Perubahan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ", https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan.
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika
Berita sebelumnya, seratus aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Kamis (14/2/2019). Mereka berunjuk rasa menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018. SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup ini berisi tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas 2.391 hektar dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BBKSDA Jabar Sebut 4 Alasan Perubahan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan ", https://regional.kompas.com/read/2019/02/14/16235881/bbksda-jabar-sebut-4-alasan-perubahan-status-cagar-alam-kamojang-dan.
Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti
Editor : Aprillia Ika
Share:

Pusat Budaya Sumedang Larang

Sumedang,Indonesia-Indonesia.com .
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ,berencana akan membangun   PUSAT BUDAYA SUMEDANG LARANG, akan dibangun di tahun 2019 ini di Batswamp Hill alias Bukit Ranca Kalong sebagai cinta Pemprov Jabar ke masyarakat Sumedang tersayang. Lokasinya sangat luar biasa, bisa dengan jelas ke arah Gunung Ceremai, Gunung Tampomas dan Manglayang.
Semoga dengan ini, budaya Sunda selalu lestari dan tidak lekang oleh waktu, pusat budaya Sumedang Larang didesain oleh Permana Group,ungkap Gubernur Jawa Barat (7/1-2019) lalu yang viral di medsos.
Asep Sulaiman Fadil Adiwinata,Tokoh Sumedang Larang
Rancangan tersebut terdiri dari berbagai bagian yang direncanakan akan terdapat di dalamnya, seperti pusat souvenir, pusat pelatihan dan kantor pengelola, sekretariat budaya dan workshop batik, area pentas, hingga cafe kuliner dan pojok kopi khas.
Setiap bagian yang terdapat dalam rancangan tersebut dibeberken pula alasan diadakannya, seperti pusat souvenir yang diadakan guna mendukung pengembangan budaya dan area pentas dengan view alam sebagai cerminan budaya yang menghargai alam.
Perancangan bangunan pusat budaya tersebut didasari oleh lambang Keraton Sumedang Larang.
Dalam unggahan tersebut dipaparkan pula nilai-nilai filosofis dari lambang Keraton Sumedang Larang yang digunakan sebagai dasar rancangan tersebut.
Seperti bunga teratai dalam lambang tersebut yang diartikan sebagai simbol keindahan serta sayap yang berarti simbol pergerakan
sedangkan menurut, Asep Sulaiman Fadil Adiwinata,Tokoh Masyarakat Sumedang Larang, menyampaikan, bahwa pusat pelestarian budaya leluhur dan budaya adalah satu satunya pembeda antara suatu wilayah dan wilayah lainya,tetapi suatu kebanggaan bagi sebuah bangsa, semakin menjungjung tinggi budaya nya ,semakin akan kuat kuasa merdeka negaranya.
(M Edison  / Uwa Endang Amud)
Share:

Letjen Doni Monardo : Mari kita Merawat Alam

 ,Letnan Jendral Doni Monardo,Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Bandung, indonesia indonesia.com
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jendral Doni Monardo hadir di Kota Bandung untuk memberikan pemaparan terkait mitigasi bencana dan merawat alam, di Kota Bandung, di Hotel Grand Asrilia ,Jumat (22/2/2019) lalu
Letjen Doni Monardo hadir di Kota Bandung dalam rangka bedah buku, seminar Nasional model sinergitas Pentahelix merawat alam dan mitigasi bencana.Pada acara tersebut terdapat tiga "Keynote Speaker" yaitu Letjen Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan DR Safri Burhanudin dari Deputi IB Kemenko Maritim.
Peserta seminar tersebut berjumlah ratusan orang dari berbagai instansi khususnya dari masing-masing Kepala BPBD yang ada di Pulau Jawa.
"Mari kita merawat alam, kita jaga alam, maka alam menjaga kita, kalau kita tidak jaga alam, maka musibah akan datang silih berganti," kata Letjen Doni Monardo
Kepala BNBP juga sempat mengatakan bahwa Jawa Barat terdapat patahan Lembang yang cukup berisiko.Meskipun patahan Lembang ada di Jawa Barat, Doni Monardo berpesan agar masyarakat tidak terlalu takut, namun harus meningkatkan kewaspadaan.
"Kalau nanti terjadi, kita harus waspada, harus tahu apa yang akan dilakukan," katanya.
 
(edison/ucok hendra/ Jurnalis Citarum harum )
Share:

Mendukung Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019

Bandung,Indonesia indonesia.com. Mari kita Sukseskan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019, R.Ucok Hendra, Teguh P, Abah Edang, Ebit, dan M. Edison, Jurnalis Citarum Harum, para wartawan yang selama ini konsen meliput Citarum Harum turut serta sukseskan hari kesiapsiagaan Bencana 2019.Siap Untuk Selamat, Budaya Sadar Bencana ,Kita Jaga Alam Alam Jaga Kita .
(m.edison/ucok Hendra )
Share:

Potensi Pariwisata Lembang Bandung Barat

Lembang, indonesia indonesia.com
Potensi Pariwisata Kecamatan Lembang Kab.Bandung Barat, sangat bagus untuk dikelola menjadi icon wisata Kabupaten Bandung Barat, namun harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, Lembang Kab.Bandung Barat  Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terkenal sebagai tujuan wisatawan Nasional dan Mancanegara beberapa Potensi Wisata di Kota Lembang, sebagai Gerbang Wisata Kabupaten Bandung Barat , Selamat Berwisata ke LEMBANG ,Kab,Bandung Barat .
= Puncak Punclut terletak di perbatasan SESKO AU, Kp Cijeruk & Desa Pagerwangi, sebuah tempat wisata kuliner pada hari Ahad. Kawasan Punclut sendiri merupakan deretan saung (rumah bambu) yang menyajikan tempat makan masakan Sunda dengan view Kota Bandung
= Floating Market Lembang, dahulunya adalah Pemancingan Situ Umar di Desa Lembang, pemancingan ikan paling terkenal dan paling lama berdiri. Sejak 2012 dikelola swasta menjadi objek wisata dengan konsep pasar apung yang sangat digemari. 
=Farm House Susu Lembang, terletak di Jalan Raya Lembang, dengan konsep perkebunan dan peternakan yang didesain dengan latar belakang ala Eropa. Tersedia beberapa fasilitas mulai dari tempat penjualan oleh-oleh dan suvenir, kafe indoor maupun outdoor, hingga bar. Selain itu, terdapat pula kebun buah dan sayur, tempat parkir, toilet untuk anak-anak, toilet untuk orang dewasa dan toilet untuk lansia atau disabilitas.=
= Observatorium Boscha, observatorium tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1923. Biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Sterwah. Wisata sains pendidikan dibuka untuk rombongan. 
= BIB Lembang, sebagai pusat inseminasi buatan tertua di Indonesia juga menyediakan wisata sains pendidikan bagi pelajar dan umum. Di tempat ini pengunjung bisa mengetahui proses inseminasi dari sapi, kerbau, domba dan kambing pejantan unggulan. 
= Situ Sa'i, mata air alam yang sudah tua dan terkenal karena kejernihannya, sekarang dijadikan sebagai salah-satu sumber air yang disalurkan ke kota Bandung oleh PDAM setempat. Disediakan fasilitas pemandian umum agar pengunjung tidak mandi disana. 
= Air Terjun Maribaya, sejak 2015 menjadi Maribaya Resort adalah tempat rekreasi dimana terdapat sumber mata air panas. Dapat menghubungkan kawasan Lembang dengan Dago Pakar, cocok untuk melatih stamina kaki melalui jalan dari Maribaya ke Dago menyusuri sungai dan hutan. 
= Desa Cikole, dataran tinggi di Lembang yang mengarah ke Tangkuban Perahu, di malam hari Cikole merupakan tempat berkumpulnya kalangan muda atau para turis yang ingin merasakan kesejukan dataran tinggi lembang di malam hari sambil menikmati hidangan yang dijual disana. Terdapat beberapa lokasi outbonding di Cikole yang sangat sesuai untuk anak berumur 4-15 tahun untuk melatih keberanian serta mentalitas anak. Tantangan yang paling diminati adalah flying fox, trampholin, tunggang kuda, Roobin Hood, archering dan ATV motoring. 
= Desa Jayagiri, disana ada bukit yang dinamakan Gunung Putri terletak di Jayagiri yang menyambung sampai ke Gunung Tangkuban Perahu juga tembus ke Ciburial dan Cikole. Bisa dijadikan tujuan untuk olahraga pagi, berjalan dari kaki bukit sampai ke puncaknya memakan waktu hanya satu jam.
= Desa Gudang Kahuripan dengan Objek-objek wisata alam ,Kuliner, Bunga Bunga yang indah dan Potensi Seni Budaya .
= Desa Cikahuripan dengan obyek wisata Benteng Belanda  dengan nuansa Alam yang indah, Hutan yang asri, Kota Lembang, merupakan kecamatan yang unggul dalam variasi konsep wisata alam. Sisi lain, wisata kuliner dan penginapan menjadi daya tarik tersendiri.
foto.M,Edison,ketua Forum Budaya Gunung Tangkuban Parahu dengan latar belakang gunung puteri, Cikole Lembang/dari sumber : istimewa) R.Ucok Hendra/Sigit Kamseno)
Share:

23 December 2018

Gubernur Jabar Lantik Bupati Subang dan Majalengka

Bandung, indonesia-indonesia.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pasangan Bupati - Wakil Bupati Subang H Ruhimat dan Agus Masykur serta melantik pasangan Bupati - Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Tarsono Mardiana, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (19/12/18).

Kedua pasangan merupakan pemenang pada Pilkada serentak 2018 dan akan memimpin daerahnya masing-masing hingga tahun 2023. Bupati Subang dilantik berdasarkan surat Kepmendagri RI No 131.32-7442 tahun 2018 dan Bupati Majalengka lewat surat Kepmendagri RI No 131.32-6038 tahun 2018.

"Ini adalah pilihan rakyat jadi harus dihormati oleh semua. Kami harapkan jabatan ini bisa khusnul khotimah dan memiliki niat yang baik," kata Gubernur yang akrab disapa Emil dalam amanatnya.

Emil menegaskan, jabatan kepala daerah semata-mata hanya digunakan untuk melayani rakyat. Pemimpin harus turun tangan terhadap masalah bukan pemimpin yang tunjuk tangan.

"Menjadi pemimpin yang turun merangkul bukan pemimpin yang turun memukul, menjadi pemimpin yang membawa perubahan bukan pemimpin yang jalan ditempat," tegas Emil.

Gubernur mengatakan, akan memberi perhatian khusus kepada pemerintah Subang mengingat beberapa kejadian yang menimpa kepala daerah sebelumnya dan harus berurusan dengan hukum.

"Akan ada treatment khusus untuk Subang, kita akan push reformasi integritas agar lebih maksimal. Kita juga akan push penerapan teknologi untuk meminimalisir modus-modus KKN," ujarnya.

Emil juga menitipkan tiga hal kepada aparatur di kedua daerah. Pertama, ASN yang dikawal kepala daerah harus memiliki nilai integritas yang tinggi. Kedua, rakyat butuh pemerintah yang melayani karena itu aparatur harus menggunakan teori baru yaitu negara yang melayani rakyat.

"Online kan semua pelayanan, ini adalah pola pelayanan yang baru. Ketiga, titip profesionalisme, semua ASN harus naik kelas menjadi lebih cerdas," pesannya.

Selain itu, Bupati Subang dan Majalengka agar mengawal proyek strategis nasional yaitu Pelabuhan Patimban dan turut mengembangkan Bandara Kertajati.

"Jaga kondusifitas jelang Pileg, Pilpres 2019 dan harus memberi perhatian khusus pada sektor pariwisata yang saya kira masih kurang," pungkas Emil. ***
Share:

One Stop Service Lounge DPMPTSP Jabar

Sekda Jabar,Iwa Karniwa menggunting pita
Bandung, indonesia-indonesia.com - Ditandai dengan pemukulan kendang dan pengguntingan pita, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meresmikan ruangan pelayanan perizinan (one stop service lounge) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung, Kamis (20/12/18).

One Stop Service Lounge DPMPTSP ini menyediakan fasilitas layanan yang representatif, dengan penambahan kapasitas lahan parkir, kenyamanan front office, back office, penambahan loket layanan, informasi, pengaduan, konsultasi, ruang laktasi, area bermain anak, dan layanan mandiri dalam satu area.

Sekda Iwa menuturkan, meskipun telah meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari kementerian/lembaga terkait atas keberhasilannya menyelenggarakan pelayanan, DPMPTSP harus tetap berinovasi dan berkolaborasi terutama dalam digitalisasi layanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Provinsi Jawa Barat.

Sekda Iwa juga mengapresiasi capaian DPMPTSP, dimana saat ini sedang dikembangkan metode penandatanganan secara elektronik, dan pencetakan surat izin di lokasi pemohon langsung.

"Nanti disamping online system juga penandatanganan secara elektronik, dan bahkan ke depan akan didorong supaya nantinya surat izin itu bisa dicetak di rumah pemohon masing-masing. Ini terobosan inovasi yang luar biasa," ujar Iwa ditemui usai acara.

"Saya berharap, penyediaan ruang layanan perizinan yang representatif juga perlu diimbangi dengan layanan secara digital yang mudah, cepat, efisien, dan tentunya dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang," tambahnya.

Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat Dadang Mohamad menyebutkan, pihaknya akan fokus pada peningkatan layanan print-out mandiri. Saat ini, katanya, DPMPTSP Jabar masih memberlakukan metode pengiriman via pos dalam mempermudah penyerahan surat izin kepada pemohon.

"Kita ingin mencoba print out izin secara mandiri. Saat ini masih dicetak di kantor kami, tapi pemohon tidak perlu ambil kesini, kami yang kirimkan melalui pos," tuturnya.
Share:

Gubernur Jabar : Satu Desa Satu Perusahaan

Garut, indonesia-indonesia.com - Mengatasi masalah ketimpangan di Jawa Barat, salah satunya bisa diupayakan dengan menggali potensi desa, dan sentralisasi produksi agar menciptakan nilai tambah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Provinsi Jawa Barat sendiri, memiliki 5.312 desa, sehingga memerlukan strategi pemerataan yang khusus karena wilayahnya yang begitu luas.

"Desa-desa ini harus mandiri karena Jawa Barat itu masalahnya ketimpangan. Karena tidak ada daya upaya, potensi, tidak ada ilmu, orang-orang desa frustasi, dan pergi pindah ke kota," kata Gubernur yang akrab dipanggil Emil ini, pada Desa Juara Launching Program One Village One Company (OVOC), di Desa Sukalaksana, Kab. Garut, Kamis (20/12/18).

Maka dengan program satu desa satu perusahaan, kata Emil, diharapkan masyarakat tetap tinggal di desa, dengan memiliki pekerjaan, dengan penghasilan yang diharapkan setara dengan pendapatan di kota.

Terkait pemasaran, kata Gubernur, dirinya telah membentuk "off- taker forum", atau forum pembeli, untuk memastikan calon pembeli produk-produk yang dihasilkan di desa.

"Setelah ada yang beli, nanti kita bagi ke desa- desa," kata Emil.

Itulah yang beda dari program yang digagas Gubernur Emil, dimana Pemprov Jabar lah yang mencari pasar. Jika pasar sudah ada, Pemprov Jabar akan mencari desa yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang telah dibuka.

"Rencana modal dasar Rp.100 juta, selanjutnya setelah perusahan bergulir, masuklah ke ekonomi yang sebenarnya, selanjutnya perusahaan desa bisa mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi," katanya.

Maka, lewat OVOC inilah, kesejahteraan Indonesia mulai dibangun dari desa-desa Juara di Jawa Barat. Pun cita- cita tersebut harus diraih dengan sinergi semua pihak.

"Ini yang disebut teori pentahelix, ada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media dan masyarakat. Teori ini akan kita terus gunakan membangun Jawa Barat," kata Gubernur.

Tak sampai disitu, Emil juga melihat potensi keberadaan perguruan tinggi, yang juga sangat diperlukan dalam mensukseskan program ini dalam hal peningkatan sumber daya manusia, dan menerapkan teknologi-teknologi yang menjadi temuan perguruan tinggi di masyarakat.

"Kita tantang nanti alumni-alumni, milenials perguruan tinggi untuk mau tinggal di desa, membuat business plant dan pengembangan desa," katanya.

Salah satu desa yang bahkan telah menggulirkan 'bisnis' pariwisatanya adalah dengan memasarkan paket Desa Wisata Ciburial pada aplikasi market pariwisata Jabar, www.gurilaps.com. ***
Share:

Bupati Bandung Himbau Warga Usia 17 Tahun bulan April 2019 Segera Lakukan Perekaman

Kab. Bandung, indonesia-indonesia.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung terus mengebut proses perekaman dan pencetakan ktp-el. Pasalnya hingga saat ini jumlah warga yang belum melakukan perekaman mencapai 63 ribu jiwa.

Bupati Bandung H. Dadang M Naser,SH,S.Ip.,M.Ip mengatakan, layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung, saat ini semakin terintegrasi dengan pihak kecamatan. Selain masih ada sejumlah warga yang belum memiliki kartu identitas, juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya pada pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) tahun 2019.

“Pemerintah mengupayakan yang terbaik, khususnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan nasib bangsa di pemilu 2019 nanti,” ungkapnya saat dikonfirmasi di rumah Jabatannya, Minggu (25/11).

Bupati meminta warga yang belum memiliki KTP- el lekas melakukan perekaman. Dia mengatakan, saat ini KTP- el bisa langsung dicetak pada 3 hari kerja setelah perekaman dilakukan. Bupati membenarkan saat ini banyak warga yang sudah pesimis mendapatkan KTP- el segera, meski sudah melakukan perekaman. Rasa pesimis itu muncul karena setelah menunggu dalam hitungan tahun, namun KTP- el miliknya tidak kunjung dicetak.

“Melalui integrasi Disdukcapil dengan seluruh Kecamatan yang sudah berjalan baik, kita harapkan persoalan tadi bisa segera teratasi, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan KTP- el, apalagi Disdukcapil sekarang secara kontinyu mengambil blankonya ke Dirjen Kemendagri,” kata Bupati.

Menambahkan hal itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kasta Wiguna,AP.,Map, mengungkapkan dari 3.525.149 jumlah penduduk Kabupaten Bandung, masih sekitar 63 ribu masyarakat belum melakukan perekaman.

"Kepentingan kami menyelesaikan data itu, ada pengecekan ke lapangan ke kecamatan dan desa untuk mengetahui kondisi fisik data, termasuk ke beberapa SMA. Apakah memang belum terekam, apakah datanya valid atau tidak, apakah sudah pindah meninggal atau memang data kosong," ujar Kasta.

Untuk memudahkan proses pengecekan, lanjut Kasta pihaknya pun menyiapkan surat edaran yang sudah ditanda tangani Bupati Bandung Dadang Naser kepada aparat kewilayahan. Dia pun menargetkan proses perekaman dan pencetakan secepatnya bisa diselesaikan.

"Kami menargetkan secepatnya karena Kabupaten Bandung akan rugi kalau data penduduk sebagai landasan perencanaan daerah tidak akurat. Karena itu untuk menghitung anggaran, dasar pertama ya data penduduk," tuturnya.

Sementara itu mengenai ketersediaan blangko ktp-el, khusus untuk Kabupaten Bandung sudah tersedia. Bahkan pihaknya selama dua kali dalam seminggu mengambil stok blangko di Dirjen Dukcapil.

"Kalau blangko ktp el itu dicetak melalui pengadaan Dirjen Dukcapil bukan Pemkab Bandung ketersediaan disana. Saat ini stok ada terus kami seminggu 2 kali mengambil blangko sehingga tidak ada alasan blangko habis," tegasnya.

Dia menjelaskan secara teknis dalam penerbitan KTP- el kepada masyarakat yakni setelah perekaman, data pemohon selanjutnya diproses konsolidasi pada server Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri. Sehingga lanjut Kasta, KTP- el tidak bisa langsung dicetak.

“Setelah perekaman, data akan dikonsolidasikan pada server. Melalui beberapa hari validasi data, bila proses datanya tidak bermasalah maka akan dapat tercetak dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Di Kabupaten Bandung, sudah terlayani juga perekaman dan pencetakan KTP el untuk kaum difabel, para pelajar yang usianya menjelang 17 tahun,” ungkap Kasta.

Dia menambahkan, untuk Penyandang difabel, lansia, masyarakat yang sakit, sesuai instruksi Bupati, Disdukcapil melakukan perekaman jemput bola ke rumah-rumah sumber data.

“Untuk suksesi pemilu, perekaman data pemilih pemula dilakukan di sekolah-sekolah, serta dilakukan pula identifikasi data pemilih di lapas jelekong ciparay,”imbuhnya.

Dirinya optimis, sebelum Pemilu 2019, masyarakat Kabupaten Bandung sudah memiliki KTP- el. Karena layanan yang dilakukan, menurutnya sangat maksimal dengan memacu kinerja sabilulungan seluruh jajaran dan petugas lapangan Disdukcapil.
Share:

100 Hari Kerja, Ridwan Kamil Luncurkan 13 Bus Wisata Perkotaan

indonesia-indonesia.com, Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bank bjb, meluncurkan Bus Wisata Perkotaan, yang pada periode pertama ini menghibahkan kepada 13 Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi dan keragaman wisata.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang sering kali menyebutkan soal indentitas Provinsi Jawa Barat, yang dalam lima tahun kedepan ingun menjadi daerah pariwisata unggulan.

Dengan berbagai potensi alam yang indah mulai dari gunung, udara, rimba, laut, pantai, hingga sungai. Untuk itu, selama lima tahun ke depan pula, Gubernur menyatakan pihaknya akan menyiapkan berbagai insfrastruktur khususnya di lokasi-lokasi objek wisata.

Salah satunya adalah dengan menghadirkan bus wisata perkotaan di kota/ kabupaten di Jawa Barat, sebagai sarana pendukung, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik lokal maupun asing dalam mengakses destinasi wisata yang ada di masing-masing wilayah dengan nyaman, berkeselamatan dan terjangkau.

"Hari ini, kita akhiri program 100 hari kerja yaitu dengan memperlihatkan sisi pariwisata dengan menghibahkan 13 bus pariwisata. Inspirasinya dari bus Bandros Bandung, yang diminati banyak kalangan, jadi kita jadikan program Provinsi," kata Gubernur Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Sabtu (22/12/18).

"Tahun depan kita tambah, dan bisa juga ditambah dari masing-masing kota/ Kabupaten," jelasnya.

Untuk periode pertama, 13 Kabupaten/Kota yang menerima bantuan Bus Wisata Perkotaan ini adalah Kota Cimahi, Kabupten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Bus Wisata Perkotaan ini pun dirancang dan didesain langsung oleh Gubernur Jabar dengan mempertimbangkan muatan lokal dan budaya daerah masing-masing serta dibangun dengan konstruksi yang memudahkan wisatawan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Bus Wisata Perkotaan ini pun, akan beroperasi dalam trayek/ lintasan yang sudah ditetapkan dan dapat menjangkau distinasi wisata yang ada di daerah masing-masing, beroperasi secara kontinyu dan terjadwal serta biaya terjangkau sehingga ada kepastian bagi para pengunjung yang akan mengunakannya. ***
Share:

29 September 2018

Budi Santoso MatdJabar Laporkan Wagub Uu Ruzhanul Ulum ke Polda Jabar

Budi Santoso MatdJabar saat menggelar jumpa pers
Bandung, indonesia-indonesia.com – Belum mencapai satu bulan pasca pelantikan Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kami – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Periode 2018 – 2023. 

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh konsultan, Budi Santoso Matd Jabar pada hari Jumat, 28 September 2018 dengan tuduhan kasus tindak pidana penipuan 378 KHUP. 
Share:

25 August 2018

Cakra 19 Jawa Barat Deklarasikan Dukungan Jokowi - Ma'ruf Amin

Deklarasi Cakra 19 Jabar Dukungan Jokowi - Ma'ruf Amin, Sabtu, 25/08/15
Bandung, indonesia-indonesia.com - Teritorial Cakra 19 Jawa Barat mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebaga Calon Presiden Republik Indonesia dan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 mendatang.

Ratusan relawan yang tergabung dalam komunitas menghadiri Deklarasi dukungan capres dan cawapres 2019 Jokowi – Ma’ruf Amin. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), FKPPI Kota Bandung, dan para gabungan perwakilan para komunitas masyarakat lainnya turut menyatakan dukungannnya, bertempat di hotel Holiday Inn Jalan Pasteur Bandung, Sabtu, (25/8/18).
Share:

Humas Kota Bandung akan Gelar Indonesian City Government PR Summit 2018

BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Humas Kota Bandung akan menggelar Indonesian City Government PR Summit 2018 pada 4 Oktober mendatang. Acara yang mempertemukan para pranata Humas pemerintah dari 500 kota dan kabupaten itu akan dilaksanakan di Trans Luxury Hotel Bandung.

Acara ini merupakan ajang bagi pranata Humas pemerintah untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang pengelolaan citra kota dengan baik. Dengan pengalaman “best practices” di tiap-tiap daerah, harapannya Humas mampu mengangkat potensi daerah. Ujungnya, akan berdampak positif bagi kemajuan daerah.
Share:

26 July 2018

SPPI Tuntut Direksi PT Pos Indonesia Diganti

BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Sekitar 150 karyawan PT Pos yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos lndonesia Kuat Bermartabat melakukam aksi unjuk rasa didepan kantor Pos Indonesia Pusat jalan Banda 30 Bandung, Rabu (25/7/2018).

Aksi dimulai pukul 9.30 wib.  Peserta unjuk rasa menuntut jajaran direksi PT Pos Indonesia. Mereka menilai direksi banyak melakukan langkah yang merugikan perusahaan. " Tahun 2017  perusahaan merugi. Kalau rugi laporkan rugi kenapa perusahaan membagikan  bonus buat direksi sebesar 5 miliar ," kata Heri Purwadi kordinator unjuk rasa.
Share:

Asep Keke Sutandi : " Siapkan Pembentukan Kota Lembang Bandung Utara"

Lembang, indonesia-indonesia.com - Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat Kota Lembang Bandung Utara Kabupaten Bandung Barat dalam berbagai bidang, perlu di persiapkan tim panitia untuk membentuk Kota Lembang Bandung Utara," ungkap Asep Keke Sutandi, Tokoh Masyarakat Lembang Bandung Utara, disaat diskusi tentang potensi Kota Lembang Bandung Utara, Senin 23 Juli 2018, di Lembang. 
Share:

20 July 2018

Heryanrico Silitonga, S.H.,C.L.A Buka Posko Pengaduan Korban Zonasi PPDB

Heryanrico Silitonga,S.H.,C.L.A
BANDUNG, indonesia-indonesia.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menerapkan sistem zonasi sangat merugikan warga kota Bandung, khususnya warga Sukajadi yang tidak memiliki SMP Negeri dan SMA Negeri. Akibatnya banyak dari anak para orang tua calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sehingga sebagian anak ada yang tidak melanjutkan kejenjang SMP dan SMA. Jika mendaftar ke sekolah swasta biayanya mahal,” ungkap Heryanrico Silitonga, S.H.,C.L.A Pemerhati Pendidikan dan Praktisi Hukum melalui siaran pers, Jumat, 20/07/2018.

Menurut Heryanrico persoalan pendidikan semakin rumit dengan sistem zonasi, karena prestasi dari siswa tidak menjadi prioritas. Bahkan banyak orang tua dan anak yang menjadi korban dari sistem zonasi. "Kita melihat banyaknya orang tua yang mengeluhkan anaknya yang tidak bisa sekolah ke negeri. Karena prestasi siswa yang bersangkutan tidak menjadi daya tarik. “Masyarakat dibuat bingung, tidak tahu jalan untuk menyekolahkan putra-putrinya. Peraturan dibuat untuk memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Sistim zonasi selain mempersulit masyarakat juga tidak memberi ruang kompetisi prestasi bagi siswa,” ujar Heryanrico.
Share:

Definition List

Definition list
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Tabloid Indonesia-Indonesia. Powered by Blogger.

Sample Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation test link ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate another link velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Followers

Followers

Pengunjung

Search This Blog

Blog Archive

Categories

BAHASA

Ordered List

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  2. Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  3. Vestibulum auctor dapibus neque.

Breaking News

Advetorial

Berita Terlaris

ARSIP BERITA

Recent Posts

PENASEHAT : DR.H. Dada Rosada, H.TB. Sudrajat Ghozali,, H.M. Wayan Soediana, Boyke Trisnadi W, Abah Muhamad Hifson, H. Karyudi, Gunawan Kusuma Hadi, Muhammad Monang Situmorang , , R. Kurnia, Agus Salide, SH, A. Husein Wijaya,, Zulkarnain Soleman, SE,SH, Abah Oom Johana, Mang Nana Sujana, HM. Dadang S, Cuncun Wijaya PEMIMPIN UMUM : Martika Edison PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : M. Edison WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Muhammad Hasbi DEWAN REDAKSI : M. Edison (Ketua), Muhammad Hasbi PEMIMPIN PERUSAHAAN : M.Hasbi, PENASEHAT HUKUM : Kantor Advokat/Pengacara Yani Arya, SH.MSi. & Rekan, Hayun Shobri, SH dan Rekan STAF KHUSUS : R.Ucok Hendra ,Uwa Endang Amud, Rahmat Hidayat Singkuat (RHS-ABG), Wilman, Yudhi Darmayuda, Beno W, Ervin M, Mami Salamah, Ebit,Dafon, Dedi Suryadi, Yati S, H. Dodi Suryadi, Dodo Gesat, Deden Dasep, Dadang Surachman, Amin Maulana,, Daniel Darmawan,SH, Tatang ST, Enjang, Abdul Rohim, Dafon, Wawan Genta, Rohyaman,, Asep Rahman BIRO KOTA BANDUNG: M. Edwandi, Dodo Gesat, Didin N, Nandar S, Asep DR, Oman R, Haryadi, Ayi Mulyana,Tengku Yusuf Noor Alhasan,, Fitri, Yefriando, Ully DO,, I. Gde Bayu Indrawan, Jerry Yosben, Dedi, Yansen P, Cecep R, Tri Susilo, Koswara, Ceko Janoko, KABUPATEN BANDUNG : H. Achmad Rohimin (Ka Biro ) Wahyudin , BANDUNG BARAT : Asep, Ali Anwar, Dedi.S, Dede Supratman, Adida Dimas, Atep Tatang, H. Hendri Budiman, Hendra Kurnia, Iman Firman, Teddy Taurus, Pian Sopian Kiwil, Ajat Sudrajat, Asep Suhendar, Dadang Surahman CIMAHI : Endang Amud Robby Setiawan, Syadan Fitra Buana, Wawan Supriawan, Ade Kusnadi SUMEDANG: Andi Rusmansyah, Asep Kurnia, Endang Suherman, Yansori, Wawan Gunawan CIREBON : - KUNINGAN/MAJALENGKA : - PURWAKARTA : TB. M. Sanusi, Ati Rusmiati, Meiss Christha Andaliqa SUBANG : T. Mustopa, Ponijo, Surya, Rasjaya Al Ayayi P KARAWANG : - BEKASI: - CIANJUR/SUKABUMI/BOGOR/DEPOK: A. Smith Hardi (Kepala Biro), Ayub Jumiati, Nendi Raoendi, SE, Aang Juarsa, Ahmad Jaelani, Sukatma, Loekito SP, Koestono PK , Adam Saleh TASIKMALAYA/ CIAMIS: Sobirin , Haris Andi Hasan GARUT : Epi Alfian, Rahmad Hidayat Singkuat,Yayan Dukuh, Asep Hernawan JAKARTA : Zulkarnaen S, Drs. Nano Haryono,MM, Lukman Febryan BANTEN : , Iroy Abdul Syukur JAWA TENGAH : - PEMALANG : Teguh Priyatno CILACAP : - PADANG / PESISIR SELATAN :Yefriando, Sri Handoyo, Abdullah JAMBI : Maman Sunardi, Agustiardi TARAKAN/KALIMANTAN :TERNATE : Zulkarnaen S BANGKA BELITUNG : Dodi Iskandar,SH BENGKULU : Asmawati, Sunoto KAB.MUKO-MUKO : Martika Effendi FOTOGRAFER: Sutrisno BAGIAN UMUM : Asep Sofian, Dedi PENGEMBANGAN & SIRKULASI/IKLAN & LITBANG: Institut Jurnalistik Indonesia. BANK : BJB Cabang Utama Bandung No. Rekening 00 131 00 180 47 73 a.n Martika Edison, Bank Mandiri Cabang Bandung Siliwangi No. Rekening 130.00.0980920.6 a.n Martika Edison REDAKSI/TATA USAHA/PERUSAHAAN : Jln. Sukagalih II No. 3 Cipedes - Sukajadi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia , Telp/Faks : 022-82063424, 081322077086, 082218883029 E-mail : tab.indonesia@ymail.com (isi diluar tanggungjawab percetakan) CATATAN : Sehubungan banyaknya laporan yang masuk tentang adanya yang mengatasnamakan Wartawan/Reporter/Koresponden Tabloid Indonesia-Indonesia. Oleh sebab itu, Wartawan Tabloid Indonesia-Indonesia selalu dibekali Tanda Pengenal dan Tercantum dalam Box Redaksi serta tidak diperkenankan menerima/ meminta imbalan apapun dari siapapun.

Unordered List

Pages

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.